HomeNalar PolitikGibran Buat PDIP Terancam di Jateng?

Gibran Buat PDIP Terancam di Jateng?

Kecil Besar

Terpilihnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara Prabowo di Jawa Tengah (Jateng) yang notabene merupakan basis PDIP.


PinterPolitik.com

Keputusan calon presiden (capres) Prabowo Subianto memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tampaknya bukan hanya tentang coattail effect Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan ini menimbulkan berbagai kekhawatiran, terutama di Jawa Tengah (Jateng) yang dapat memecah suara PDIP di wilayah ini.

Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam politik Indonesia. Wilayah ini dikenal sebagai basis suara PDIP.

Namun, dengan kemungkinan Gibran menjadi cawapres Prabowo, muncul ketakutan bahwa wilayah ini akan terpecah dan suara PDIP berkurang.

Salah satu alasan utama kekhawatiran ini adalah popularitas Gibran di Jawa Tengah. Sebagai Wali Kota Surakarta (Solo), Gibran telah membangun citra positif dalam beberapa tahun terakhir.

infografis gibran tancap gas program 2.jpg

Keberhasilannya dalam memimpin Solo dan berbagai inisiatif pembangunan telah membuatnya populer di mata masyarakat setempat.

Kehadirannya sebagai cawapres Prabowo dapat membagi suara di wilayah ini, karena banyak pendukung lokal yang mungkin tertarik untuk memberikan suaranya kepadanya.

Efek ekor jas Jokowi juga menjadi faktor kunci dalam mengkaji dampak potensial pemilihan Gibran. Sebagai anak dari Presiden Jokowi, Gibran dianggap memiliki hubungan dekat dengan presiden saat ini.

Lantas, benarkah dipilihnya Gibran dapat mengurangi suara PDIP di Jateng?

PDIP Sudah Kuat di Jateng

Untuk dapat memperkuat argumen jika pemilihan Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi tidak akan berpengaruh banyak dalam efek elektoral Prabowo di Jateng kita tampaknya akan melihat bagaimana hasil beberapa Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya.

Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dalam Pemilu 2004 yang merupakan pemilihan secara langsung pertama kali dilakukan, PDIP berhasil mendapatkan 4,9 juta suara di Jateng, kemudian pada 2009 PDIP berhasil mengumpulkan 5 juta suara di Jateng.

Menariknya, saat Jokowi sedang dalam popularitas yang tinggi dalam Pemilu 2014, perolehan suara PDIP justru menurun ke angka 4,2 juta suara. Meskipun pada Pemilu 2019 perolehan suara PDIP kembali meroket menjadi 5,7 juta suara di Jateng.

Selain data pemilu legislatif, bukti jika PDIP masih terlalu kuat di Jateng adalah dari Pilpres 2014 lalu. Saat itu, pasangan Jokowi-JK yang didukung oleh koalisi parpol yang terdiri dari PDIP, Partai NasDem, PKB, dan Partai Hanura berhasil meraih 66,65 persen suara di Jateng.

Sementara, pasangan Prabowo-Hatta yang didukung oleh koalisi parpol yang lebih โ€œgemukโ€, diantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PPP, PKS, dan PBB hanya meraih 33,35 persen suara di Jateng.

Dengan melihat data diatas, kiranya dapat disimpulkan jika kekuatan PDIP di Jateng tidak akan terpengaruh hanya dari sosok saja. Melainkan karena faktor kedekatan masyarakat Jateng dengan partai berlambang banteng itu.

Maka, jika benar penunjukkan Gibran adalah salah satu strategi Prabowo untuk memecah basis suara PDIP yang salah satunya di wilayah Jateng, maka tampaknya hal itu akan sulit terjadi.

Meskipun dalam Pilpres 2024 kini Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, PSI.

Sedangkan, PDIP yang mengusung Ganjar hanya berkoalisi dengan PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Bukan tidak mungkin de javu Pilpres 2014 akan terulang kembali di Jateng.

image 11

Gibran Overrated

Prabowo kiranya memahami betul bahwa dalam pilpres, yang terpenting adalah mengamankan suara di wilayah-wilayah kunci, termasuk daerah Jawa Tengah (Jateng).

Baca juga :  Menguak The Economist

Selama beberapa tahun terakhir, PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres telah mendominasi provinsi ini dengan mencapai suara yang signifikan. Bahkan, Ganjar sendiri pun adalah mantan Gubernur Jateng selama dua periode.

Penunjukkan Gibran sebagai cawapres tampaknya adalah sebuah strategi dari kubu Prabowo untuk memecah suara dari PDIP, terutama di wilayah Jateng yang merupakan salah satu basis kuat suara dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Namun, ekspektasi elektoral yang diharapkan dari Gibran terhadap akumulasi potensi suara yang bisa didapatkan oleh Prabowo pun kiranya tak akan mudah direngkuh. Termasuk ketika mengharapkan kontribusi suara dari pemilih PDIP.

Keterpilihan sebuah parpol atau pasangan capres-cawapres di Indonesia kini sudah tidak lagi dipengaruhi oleh faktor sosiologis.

Kini, tingkat keterikatan emosional dan psikologis pemilih terhadap suatu parpol tertentu kiranya merupakan sesuatu yang dianggap penting oleh sebagian pemilih. Hal itu berkaitan dengan kecenderungannya pemilihan parpol tersebut dari pemilu ke pemilu.

Hal itu biasa disebut dengan party id (identifikasi partai) atau sebuah rasa kedekatan pemilih terhadap sebuah parpol.

Dengan begitu, terkait Gibran yang diharapkan akan berpengaruh terhadap perolehan suara Prabowo di Jateng dalam pilpres nanti tampaknya akan sulit terwujud.

Hal ini terjadi karena masyarakat Jateng kiranya memiliki kedekatan dengan PDIP, bukan hanya terkait dengan Jokowi effect.

Namun, ini kembali lagi pada kemampuan Prabowo ataupun Gibran mempresentasikan diri sebagai alternatif yang kuat dan meyakinkan.

Hal ini akan tergantung pada bagaimana mereka merancang platform politik mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan visi mereka kepada pemilih. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan โ€œijazah birokratโ€ otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia?ย 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto โ€” dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas?ย 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai โ€œmemanasโ€. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi โ€œalatโ€ untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi โ€œDiusikโ€ PBB?ย 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?