HomeNalar PolitikGanjar Jelas Bukan Jokowi 2.0?

Ganjar Jelas Bukan Jokowi 2.0?

Kecil Besar

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kerap kali memposisikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mentornya. Namun, benarkah demikian? Apakah bakal calon presiden (bacapres) PDIP ini ingin mencitrakan diri sebagai Jokowi 2.0?


PinterPolitik.com

“Batman, where are you?” – Robin, Batman: The Animated Series (1992-1995)

Hubungan murid-guru, mentor-mentee, junior-senior, dan semacamnya mungkin menjadi salah satu bentuk hubungan yang banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Inipun terjadi di banyak kisah-kisah, seperti film dan komik.

Batman dan Robin, misalnya, menjadi salah satu contoh hubungan guru dan murid yang mudah dijumpai. Batman sebagai sang mentor melatih Robin untuk membantunya dalam memerangi kejahatan di Kota Gotham.

Uniknya, meski topeng Batman hanya digunakan oleh Bruce Wayne, individu di balik topeng Robin ternyata tidaklah selalu sama. Terdapat sejumlah individu yang pernah menjadi Robin – mulai dari Dick Grayson, Jason Todd, dan Tim Drake.

Inilah mengapa Robin memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Meski sama-sama Robin, setiap individu memiliki backstory yang unik satu sama lain.

Dick, misalnya, merupakan anggota termuda dari The Flying Graysons yang akhirnya diadopsi oleh Bruce. Sementara, Jason merupakan remaja nakal yang akhirnya dilatih oleh Batman untuk menjadi penerus Dick.

Nah, situasi Batman-Robin seperti ini tampaknya juga tengah terjadi di dunia nyata, yakni di dunia perpolitikan Indonesia. Bagaimana tidak? Posisi ketua umum (ketum) PDIP masih dipegang oleh orang yang sama, yakni Megawati Soekarnoputri.

Sementara, setelah melalui dua pemilihan presiden (Pilpres), calon presiden (capres) yang diusung oleh partai berlambang banteng itu sudah berganti. Setelah Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 dan 2019, kini giliran ini jatuh pada Ganjar Pranowo yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Oknum PDIP Tak Dukung Ganjar

Layaknya Batman dan Robin, Megawati menjadi semacam mentor yang melatih dua politikus yang jauh lebih muda tersebut. Namun, tentunya, layaknya Robin versi Dick dan versi Jason, dua capres di dua era yang berbeda ini juga memiliki keunikan masing-masing.

Padahal, seperti yang diketahui, Ganjar selalu digadang-gadang menjadi Jokowi 2.0 – dengan kemiripan gaya komunikasi politik dan kesamaan warna partai. Belum lagi, Ganjar juga beberapa kali mengatakan bahwa dirinya banyak belajar soal politik kepada Jokowi.

Namun, Ganjar adalah Ganjar dan Jokowi adalah Jokowi. Lantas, apa yang membedakan dua capres yang ditunjuk oleh Megawati untuk diusung PDIP ini? Mengapa Ganjar tidak akan pernah bisa menjadi Jokowi 2.0?

Beda Jokowi, Beda Ganjar

Tentu saja, semua orang tidak ingin dibanding-bandingkan. Namun, narasi yang membandingkan dan menyamakan dengan Jokowi justru bisa saja diinginkan oleh PDIP dan Ganjar menjelang Pilpres 2024 nanti.

Baca juga :  The One-Man Band

Pasalnya, diskursus pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan dan warisan Jokowi masih saja mengisi diskursus Pilpres 2024. Tidak sedikit pihak menginginkan sedikit perubahan atas situasi politik yang telah dibangun oleh Jokowi selama dua periode ini.

Ganjar, misalnya, seperti yang dijelaskan diatas, kerap digadang-gadang menjadi penerus Jokowi. Tidak hanya Ganjar, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang merupakan Ketum Partai Gerindra juga beberapa kali memuji pemerintahan Jokowi.

Namun, apakah benar Ganjar bisa menjadi semacam “Robin” kedua bagi Megawati dan PDIP? Apakah “Robin” yang satu ini bisa sesukses “Robin” pertama, yakni Jokowi?

Bisa dibilang, kemunculan Jokowi di Pilpres 2014 memenuhi roh zaman kala itu. Populisme Jokowi hadir di tengah-tengah kejenuhan publik terhadap elite-elite politik yang terlalu mendominasi.

Tiga Menteri Bacawapres Ganjar

Roh zaman alias zeitgeist – mengacu ke penjelasan Theo Jung dalam tulisannya The Politics of Time: Zeitgeist in Early Nineteenth-Century Political Discourse – merupakan energi atau roh yang tidak terlihat yang mana mendominasi karakteristik dari era tersebut. 

Kesesuain citra Jokowi dengan zeitgeist inilah yang membuat mantan Wali Kota Solo tersebut menjadi semacam poster boy yang disukai oleh banyak orang – baik oleh para pemilih maupun oleh para elite politik. Marcus Mietzner dalam bukunya Reinventing Asian populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia pun menyebut Jokowi sebagai media darling yang mendorong populisme teknokratis – kontradiktif terhadap elite-elite politik yang cenderung ideologis.

Lantas, apa yang membedakan Jokowi dengan Ganjar? Bukankah Ganjar juga seorang media darling yang juga disukai oleh banyak orang?

Berbeda dengan Jokowi, Ganjar muncul di tengah zeitgeist yang lebih berbeda. Dalam tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Benarkah 2024 Asal Jangan PDIP?, dijelaskan bahwa banyak pemilih kini dinilai mulai jenuh dengan partai politik (parpol) yang kini terlalu dominan, yakni PDIP.

Belum lagi, berbeda dengan tahun 2014, poster boys kini berjumlah lebih banyak – artinya Ganjar menghadapi banyak pesaing. Perebutan perhatian pun harus terjadi antara Ganjar dan persona-persona lainnya – mulai dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan, hingga nama-nama lain seperti Ridwan Kamil (RK), Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.

Lantas, dengan kondisi dan keadaan yang berbeda, mengapa Ganjar menjadi terhambat untuk menjadi Jokowi 2.0 di tahun 2024 mendatang? Mengapa konsekuensi lanjutan bisa saja terjadi terhadap kekuatan politik Ganjar?

Baca juga :  Xi Jinping, the King of Games?

Mustahil Jadi Jokowi 2.0?

Perbedaan situasi antara Jokowi pada tahun 2014 silam dan Ganjar dalam menyongsong Pilpres 2024 ini bisa jadi membuat keduanya memiliki posisi politik yang berbeda – katakanlah dalam memunculkan citra sebagai politikus non-elite yang berasal dari orang biasa.

Tidak dipungkiri memang Ganjar merupakan orang Jawa yang memiliki latar belakang sederhana. Namun, bila mengacu pada zeitgeist saat ini, bisa saja pemancaran citra demikian telah menjadi usang.

Koalisi Ganjar Macet

Ketidaksesuaian zeitgeist ini membuat Ganjar menjadi kurang menarik (less desirable) untuk menjadi poster boy yang signifikan – baik bagi para pemilih maupun elite politik. Bisa jadi, ini membuat Ganjar justru semakin memiliki daya tawar politik. 

Justru, dengan bisa menjadi poster boy, Jokowi mampu menyeimbangkan berbagai kekuatan elite politik yang mendukungnya sehingga pemerintahannya tidak perlu didominasi oleh satu kutub kekuatan tertentu – katakanlah Megawati dan PDIP.

Seperti yang dijelaskan dalam tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Jokowi si Politisi Jenius, Jokowi mampu menstabilkan situasi politik dengan menyatukan berbagai kubu politik – membuat pemerintahan Jokowi lebih stabil dalam hal politik.

Selain itu, berbeda dengan Jokowi yang senantiasa didampingi oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Ganjar hingga kini belum tampak memiliki sekutu yang kuat. Bukan rahasia lagi bahwa Luhut kerap menjadi penjaga gerbang (gatekeeper) bagi kekuatan politik mana saja yang ingin mempengaruhi Jokowi – termasuk Megawati dan PDIP. 

Jika benar Ganjar tidak memiliki sosok semacam Luhut di sampingnya, bukan tidak mungkin Ganjar tidak akan bisa berkutik ketika menghadapi permintaan-permintaan yang datang dari kekuatan-kekuatan politik yang dominan. Ketika masih menjadi bakal calon presiden (bacapres) saja, Megawati dan petinggi-petinggi PDIP memiliki kendali penuh dalam penentuan siapa-siapa saja yang terlibat dalam upaya pemenangan Ganjar, termasuk dalam penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Bukan tidak mungkin, bila saat ini saja tidak bisa berkutik, Ganjar akan menjadi kesulitan untuk mengimbangkan kekuatan-kekuatan politik di belakangnya. Berbeda dengan Ganjar, Jokowi sebagai poster boy mampu memainkan citra dan pengaruhnya untuk mengimbangkan berbagai kekuatan yang ada.

Bila gambaran di atas benar adanya, bukan tidak mungkin, Ganjar akan menjadi “Robin” yang berbeda bagi Megawati dna PDIP – bila dibandingkan dengan Jokowi. Siapa tahu “Robin” yang satu ini akan menjadi mentee yang lebih mudah dibentuk? Bukan begitu? (A43)


spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?