Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Dari beberapa nama yang menyambangi kantor Sekretariat Kabinet, Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti adalah dua nama yang secara positif memiliki ekspektasi tinggi di tengah isu reshuffle beberapa waktu belakangan.
Dalam politik pemerintahan modern, reshuffle kabinet kerap dipahami secara dangkal sebagai pergantian individu: siapa diganti, siapa naik, siapa tersingkir.
Padahal, dalam perspektif yang lebih dalam, penyegaran kabinet adalah mekanisme adaptasi rezim terhadap tuntutan waktu, beban kerja, dan ekspektasi publik. Ia bukan sekadar respons terhadap kinerja personal, melainkan koreksi struktural terhadap komposisi kekuasaan.
Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto tampaknya memasuki fase krusial, dari fase konsolidasi politik menuju fase pembuktian kinerja.
Pada titik ini, stabilitas koalisi agaknya tak lagi cukup; yang dibutuhkan adalah efektivitas pemerintahan dan legitimasi publik yang berkelanjutan. Di sinilah penyegaran menjadi rasional, bahkan niscaya.
Pertemuan sejumlah tokoh dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang dalam politik-pememrintahan Indonesia kerap dianggap berfungsi sebagai King’s Hand, menjadi menarik bukan karena sifatnya yang semi-formal atau bahkan informal, tetapi karena fungsi selektifnya.
Tidak semua tokoh diundang untuk “masuk kabinet” karena konteksnya, tetapi sebagian diundang mungkin saja untuk dibaca, diuji, dan dipetakan.
Dari sekian nama, dua figur menonjol bukan karena kedekatan politik, melainkan karena relevansi struktural dengan kebutuhan pemerintahan saat ini, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur petahana Emil Dardak dan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti.
Keduanya merepresentasikan dua jenis modal kekuasaan yang berbeda, namun sama-sama krusial: kompetensi teknokratik dan legitimasi simbolik menjaga stabilitas serta membentuk pola politik menuju 2029. Mengapa demikian?
Stabilitas Teknis yang Cair
Pertama, tokoh yang ditemui pada Kamis pekan lalu, Emil Dardak, adalah contoh langka politisi generasi baru yang tidak lahir dari hiruk-pikuk populisme, tetapi dari akumulasi kompetensi teknis dan pengalaman birokratis.
Sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil beroperasi di salah satu provinsi paling kompleks secara politik dan ekonomi.
Pengalaman ini menjadikannya figur yang tidak asing dengan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan manajemen kebijakan.
Dalam kerangka Max Weber, Emil merepresentasikan rational-legal authority, yaitu legitimasi yang lahir dari keahlian, prosedur, dan kapasitas administratif.
Di tengah pemerintahan yang berpotensi sarat simbol dan retorika, figur seperti Emil berfungsi sebagai penjaga rasionalitas kebijakan.
Lebih jauh, Emil juga relevan dibaca melalui konsep “bridge leadership”—pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan teknokrasi dan politik.
Ia tidak hadir sebagai teknokrat steril yang cenderung tak banyak kabar manuver politik di Partai Demokrat sejak kepindahannya dari PDIP, juga bukan politisi murni yang mengabaikan detail kebijakan. Justru di sinilah nilai strategisnya, mudah beradaptasi tanpa kehilangan substansi.
Dalam konteks penyegaran kabinet, Emil bukan opsi darurat, melainkan opsi stabilisasi. Ia dapat masuk ke kementerian strategis tanpa menciptakan kegaduhan politik, tanpa perlu adaptasi panjang, dan tanpa mengganggu keseimbangan koalisi.
Dalam bahasa sirkulasi elite, Emil adalah elite yang masih segar, belum aus, dan karenanya layak masuk dalam sirkulasi kekuasaan.
Andai benar terjadi reshuffle dan Emil terpilih, selain menambah “jatah” kursi Partai Demokrat, pos menteri yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan birokrasi kiranya tepat diisi olehnya.
Lantas, bagaimana dengan Susi?
Susi Legitimasi Moral?
Jika Emil menawarkan stabilitas teknis, maka Susi Pudjiastuti agaknya menawarkan sesuatu yang lebih langka, legitimasi moral yang langsung dikenali publik.
Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi bukan hanya dikenang karena kebijakan, tetapi karena narasi ketegasan negara yang berhasil ia personifikasikan.
Susi seakan memiliki symbolic capital yang sangat kuat. Modal ini tidak lahir dari struktur partai atau birokrasi, melainkan dari kepercayaan publik yang terbangun melalui tindakan nyata dan konsistensi sikap. Dalam politik era media sosial, modal simbolik semacam ini menjadi aset strategis.
Hannah Arendt menekankan pentingnya action dan visibility dalam politik. Susi unggul dalam keduanya. Ia adalah figur yang terlihat bekerja, dan dalam konteks pemerintahan, visibilitas semacam ini bukan kosmetik, melainkan instrumen legitimasi. Ketika publik melihat negara hadir secara tegas, kepercayaan pun terbangun.
Masuknya Susi ke kabinet, jika itu terjadi, tidak hanya akan berdampak pada sektor kebijakan tertentu, tetapi juga pada moral politik pemerintahan secara keseluruhan.
Ia berfungsi sebagai pengingat bahwa negara bisa tegas, sederhana, dan berpihak pada kepentingan nasional tanpa perlu retorika berlebihan.
Dalam kerangka Fred Greenstein tentang kepemimpinan eksekutif efektif, Susi tampaknya memenuhi tiga elemen penting, yakni kejelasan nilai, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan membangun kepercayaan.
Itulah sebabnya ia selalu relevan setiap kali publik membicarakan penyegaran kabinet, bukan karena ambisi politik, tetapi karena rekam jejak yang sulit dibantah. Terlebih dalam aspek kelautan dan perikanan.
Relasi dengan Seskab Teddy pun telah terjalin sejak 2016 saat dirinya menjabat Menteri KKP dan Teddy menjadi Asisten Ajudan Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Pun dengan momen satu kapal kayu bersama Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2024 lalu. Membuat keduanya tampak tak sulit berada dalam satu frekuensi birokrasi dalam konteks kontruktif.
Membaca Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti dalam konteks penyegaran Kabinet Merah Putih bukan soal meramal siapa masuk dan siapa keluar.
Ini soal membaca kebutuhan rezim. Pemerintahan Prabowo membutuhkan kombinasi antara efisiensi teknokratik dan legitimasi publik. Emil dan Susi menawarkan keduanya, dari arah yang berbeda.
Penyegaran kabinet, pada akhirnya, bukan tentang mengganti orang, melainkan mengganti energi. Dan dalam lanskap politik yang makin kompleks, energi terbaik sering kali datang bukan dari figur paling vokal, melainkan dari mereka yang paling siap bekerja.
Jika politik adalah seni memilih pada saat yang tepat, maka Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti adalah dua opsi yang, secara struktural, simbolik, dan fungsional mungkin masuk akal untuk dipertimbangkan. Bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai koreksi elegan atas kebutuhan pemerintahan yang terus bergerak. (J61)
