Dengarkan artikel ini:
Simbolisme Marhaen kini bergeser ke kisah Fatimah Iryanti. Seratus tahun lalu, Soekarno menemukan wajah kemiskinan di sawah yang kering. Hari ini, wajah itu duduk di jok motor, menanggung terik kota, mengantar pesanan demi pesanan yang surplusnya tidak pernah benar-benar sampai ke tangannya.
Fatimah Iryanti berangkat sebelum matahari naik. Motor yang masih dicicil sudah dipanaskan sejak subuh, dan di jok belakang ada anak keduanya, usia TK, yang ikut serta karena tidak ada siapa-siapa yang bisa dititipi. Suaminya sudah tiada. Ia sendiri yang menanggung semuanya: tagihan sekolah, beras, dan masa depan dua anak yang belum mengerti betapa mahalnya itu.
Dari Surabaya ke gang-gang sempit dan jalan arteri yang panas, Fatimah mengejar 15 hingga 17 orderan sehari. Motornya miliknya. Bensinnya dibayar sendiri. Helmnya sendiri. Dalam bahasa sehari-hari, orang akan menyebutnya perempuan tangguh, mandiri, berdaya. Tapi di penghujung hari, penghasilan bersihnya tidak pernah cukup untuk lebih dari sekadar bertahan. Tidak ada BPJS ketenagakerjaan. Tidak ada pesangon. Tidak ada yang bisa dihubungi jika platform tiba-tiba menangguhkan akunnya.
Disisi yang lain, di sebuah masjid di Lenteng Agung Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan bahwa lagu “Bung Karno Bapak Marhaenisme” akan terus diperdengarkan di agenda-agenda partai sebagai upaya pelurusan sejarah. Fatimah belum pernah mendengar lagu itu. Tapi ia sudah lama hidup di menjadi marhaen.
Yang sudah merasakan berat sendirian di jalan raya tapi belum pernah tahu bahwa perjuangannya sudah punya nama sejak seratus tahun lalu.
Asal-Muasal pemikiran Marhaen
Sekitar tahun 1921, seorang mahasiswa bolos kuliah di Bandung. Ia mengayuh sepeda tanpa tujuan ke selatan kota, sampai di petak sawah yang padat. Di sana ia bertemu seorang petani yang mencangkul sendiri di tanah miliknya sendiri, dengan alat-alat miliknya sendiri. Soekarno muda bertanya dalam bahasa Sunda: siapa pemilik tanah ini? Petani itu menjawab: saya. Cangkul ini? Saya. Bajak itu? Saya. Hasilnya? Sekadar cukup untuk makan. Tidak ada lebihnya.
Soekarno terdiam. Orang ini bukan proletar, kaum buruh pabrik yang Karl Marx ceritakan, yang tidak punya apapun kecuali tenaganya. Petani ini punya semuanya. Sawah, alat, rumah kecil. Tapi ia miskin. Kemiskinannya bukan karena tidak punya modal. Kemiskinannya karena sistem mengambil hampir seluruh surplus dari modalnya, lewat pajak kolonial, lewat harga pasar yang tidak bisa ia negosiasi, lewat rantai feodalisme yang sudah berjalan berabad-abad.
Saat Soekarno bertanya nama petani itu, ia menjawab: Marhaen. Dan di situ, kata Soekarno dalam otobiografinya, cahaya ilham melintas. Ia akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib serupa.
Ini adalah keputusan intelektual yang berani. Soekarno menolak meminjam kategori Marx, menolak menyebut rakyat Indonesia sebagai proletar, karena ia tahu Indonesia bukan Eropa industrial. Rakyat Indonesia punya alat produksinya. Yang tidak mereka punya adalah kuasa atas surplus dari alat itu. Marhaenisme lahir bukan sebagai salinan Marxisme. Ia lahir sebagai koreksi terhadapnya.
Ojol, Simbol Marhaen abad Modern
Ada 46,47 juta pekerja informal atau gig di Indonesia per 2023, sekitar sepertiga dari total angkatan kerja. Sebagian besar dari mereka adalah apa yang para peneliti dari UGM sebut dengan satu frasa yang terasa seperti pukulan ringan: Marhaen Abad 21.
Mereka punya motornya sendiri. Laptopnya sendiri. Gerobaknya sendiri. Persis seperti petani di sawah Bandung Selatan, mandiri secara aset, tapi tak berdaya secara struktural. Platform mengambil komisi antara 20 hingga 30 persen dari setiap perjalanan. Tarif order tidak bisa dinegosiasi. Status hukum mereka bukan “pekerja”, melainkan “mitra”, dan pemilihan kata itu bukan kebetulan linguistik. Mitra tidak bisa berserikat. Mitra tidak berhak atas upah minimum. Mitra adalah konstruksi hukum yang memindahkan seluruh risiko bisnis ke pundak yang paling kecil.
Rasio Gini Indonesia stagnan di angka 0,38 selama bertahun-tahun. Angka itu kering dan dingin, tapi artinya konkret: ketimpangan tidak membaik. Surplus terus mengalir ke arah yang sama.
Hal perlu diperhatikan bukan bahwa sistem ini kejam, karena sistem memang cenderung begitu. Yang lebih penting adalah sistem ini terasa seperti pilihan bebas. Fatimah “memilih” jadi mitra, bukan karyawan. Tapi pilihan itu terjadi dalam lanskap di mana tidak ada opsi lain yang layak. Lapangan kerja formal menyusut. UMR tidak mengikuti inflasi kota. Jadilah mitra platform terasa seperti kebebasan, padahal ia adalah bentuk paling halus dari ketidakberdayaan.
Soekarno sudah memberi nama untuk kondisi ini, yang belum ada adalah kebijakan yang menjawabnya.
Jaket Hijau yang Turun ke Jalan
Ada pertanyaan yang perlu dijawab sebelum bicara soal lagu dan ideologi: mengapa ojol, dari sekian banyak kelompok pekerja di Indonesia, yang berulang kali menjadi simbol pergerakan politik?
Sekarang, Lebih dari 46 juta pekerja gig tersebar di seluruh kota besar, bermotor, tahu jalanan lebih baik dari siapapun, bisa berkumpul dalam hitungan jam. Tapi itu hanya logistik. Yang membuat ojol menjadi simbol bukan kapasitas mobilisasinya. Yang membuatnya menjadi simbol adalah karena tubuh mereka adalah argumen paling jujur tentang apa yang gagal dari sistem ini.
Agustus 2025 adalah babak yang berbeda. Demonstrasi besar pecah di depan Gedung DPR, dipicu kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah gelombang PHK. Di tengah lautan massa itu, jaket hijau ojol menjadi seragam perlawanan yang paling dikenali. Affan Kurniawan, 21 tahun, driver ojol, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus malam. Kematiannya menjadi apa yang para sejarawan sebut sebagai tubuh simbolik: satu nyawa yang merangkum seluruh kemarahan kolektif yang selama ini tidak punya wajah.
Yang mengejutkan bukan bahwa ojol akhirnya turun ke jalan. Yang mengejutkan adalah kenapa mereka harus turun ke jalan untuk didengar, sementara selama bertahun-tahun mereka sudah berbicara lewat mogok, petisi, dan audiensi yang semuanya berakhir tanpa resolusi. Negara mendekati ojol saat kampanye, menggunakan citra mereka untuk memperlihatkan kedekatannya dengan rakyat. Tapi ketika ojol menuntut hal paling mendasar, kepastian status kerja dan batas komisi yang adil, negara memilih menjaga hubungan dengan platform.
Soekarno pernah bertanya kepada petani Marhaen: siapa yang memiliki hasil dari tanahmu sendiri? Seandainya ada yang bertanya hal yang sama kepada Fatimah, jawabannya akan sama peliknya. Ia tahu berapa orderan yang ia tempuh. Tapi berapa yang benar-benar ia terima, setelah platform mengambil bagiannya, setelah bensin terbayar, setelah motor diservis, selalu sama. Sekadar cukup. Tidak ada lebihnya.
Ojol menjadi simbol Marhaen bukan karena ada yang merencanakan itu. Tapi karena kondisi mereka adalah bukti paling hidup bahwa pertanyaan yang diajukan di sawah Bandung Selatan seratus tahun lalu tidak pernah benar-benar dijawab oleh siapapun yang kemudian mengklaim mewarisi jawabannya. (A99)
