HomeHeadlineDraf Revisi UU TNI Sengaja Dibocorkan?

Draf Revisi UU TNI Sengaja Dibocorkan?

Panglima TNI Yudo Margono mengaku heran kenapa draf revisi UU TNI bisa beredar. Mungkinkah draf itu sengaja dibocorkan? Jika itu benar, bukankah draf itu menimbulkan persepsi negatif ke TNI?


PinterPolitik.com

“You want to change the world? Forget politics. Learn to code.” — Marcus Sakey

Beredarnya draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menimbulkan kekhawatiran atas kembalinya dwifungsi ABRI. Perhatian khusus tertuju pada Pasal 47 ayat 2 huruf s karena dinilai sebagai klausul karet.

Pasal 47 mengatur soal prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kementerian/lembaga (K/L). Disebut klausul karet karena Pasal 47 ayat 2 huruf s berbunyi, “kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden.”

Menurut pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, klausul itu seharusnya dihindari karena bertolak belakang dengan semangat UU TNI. Itu membuka peluang masuknya prajurit aktif ke kementerian/lembaga yang urusannya tidak berkaitan atau beririsan langsung dengan tugas dan fungsi TNI.

Klausul itu dapat membuka jalan bagi kembalinya militer ke kancah politik, dan jelas bertentangan dengan amanat Reformasi. “Saya yakin akan muncul polemik,” ungkap Fahmi pada 11 Mei 2023.

Pertanyaannya, seperti yang terlihat sekarang, bukankah klausul itu seharusnya diketahui akan menimbulkan gelombang sentimen negatif? Lantas, kenapa draf revisi UU TNI bisa beredar?

polemik revisi uu tni

Pesan Terbuka, Negosiasi Politik?

Respons Panglima TNI Yudo Margono menjadi pintu masuk tangga kecurigaan. “Ini baru tahap awal, awal sekali, yang sebenarnya belum boleh beredar, tapi enggak tahu kok bisa beredar,” ungkap Yudo pada 15 Mei 2023.

Bertolak pada prinsip trade-off, mestilah terdapat kalkulasi tertentu yang membuat draf yang semestinya belum boleh beredar diketahui oleh publik. Apalagi draf itu berpotensi menurunkan citra positif TNI.

Baca juga :  Misteri Post Power Jokowi

Melihatnya dari kacamata komunikasi politik, besar kemungkinan beredarnya draf itu adalah strategi trial balloon. Itu adalah strategi komunikasi yang dilakukan dengan cara sengaja membocorkan informasi atau rumor untuk mengukur reaksi publik atau pihak yang menjadi target pembocoran informasi.

Trial balloon dapat pula disebut sebagai diplomasi terbuka. Pihak yang menjadi target diharapkan menjadi sadar bahwa terdapat komunikasi yang ingin dibangun. Strategi ini tengah masif dilakukan saat ini.

Berbagai partai politik dan kandidat melempar sinyal-sinyal ke publik agar diajak berkomunikasi soal koalisi. Sandiaga Uno, misalnya, mengunggah foto dengan Ganjar Pranowo sebagai strategi untuk menunjukkan ketertarikan sebagai cawapres Ganjar.

Nah, melihat draf revisi UU TNI yang beredar, draf itu terlihat seperti kumpulan curhatan dan masalah laten TNI. Pada usulan perubahan Pasal 66 ayat 2, misalnya, keperluan anggaran TNI diusulkan diajukan ke Kementerian Keuangan, tidak lagi ke Departemen Pertahanan.

revisi pasal 66 uu tni

Menurut Khairul Fahmi, itu adalah curhatan soal birokrasi anggaran. Rencana anggaran yang sudah disetujui Kementerian Keuangan kerap berbeda dengan yang diusulkan karena tidak dapat disampaikan dan dinegosiasikan secara langsung dengan Kementerian Keuangan.

“Saya menganggap ini bagian curhatan dari TNI dan apa yang menjadi uneg-uneg mereka,” ungkap Fahmi pada 7 Mei 2023.

revisi uu tni kembalikan dwifungsi abri 01

Kecumburuan TNI?

Melihatnya lebih holistik dan kronologis, curhatan yang terlihat di draf revisi UU TNI tampaknya berasal dari kecumburuan TNI terhadap Polri.

Jacqui Baker dalam tulisannya A Sibling Rivalry menjelaskan rivalitas antara TNI-Polri terjadi sejak Kepolisian dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Menurut Baker, matra-matra lain di dalam ABRI selama ini memandang Kepolisian sebagai “anak bungsu” yang korup dengan kapasitas dan visi yang sempit.

Namun, sejak berpisah dari ABRI, anak bungsu itu mendadak memiliki wewenang yang besar untuk menangani ancaman-ancaman internal Indonesia di era kontemporer, seperti terorisme, kekerasan komunal, dan konflik separatis.

Baca juga :  Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Hal ini kemudian memunculkan kecemburuan di kalangan prajurit TNI terhadap aparat Kepolisian. Baker juga menyebut rivalitas tersebut terjadi karena adanya perebutan “lahan subur” di bidang keamanan melalui proxies yang dimilikinya di masyarakat sipil, birokrasi, dan parlemen.

Pada APBN 2023, anggaran Polri sebesar Rp111 triliun. Sedangkan anggaran TNI sebesar Rp110,7 triliun. Sekilas, anggaran itu mungkin tidak terlihat timpang karena selisihnya kurang dari Rp1 triliun.

Yang jarang diperhatikan adalah, anggaran TNI harus dibagi ke dalam empat pos anggaran, yakni Mabes TNI, Mabes TNI AD, Mabes TNI AU, dan Mabes TNI AL. Untuk Mabes TNI sebesar Rp12 triliun, Mabes TNI AD sebesar Rp55,6 triliun, Mabes TNI AL sebesar Rp23,7 triliun, dan Mabes TNI AU sebesar Rp19,2 triliun.

Dengan kata lain, perbandingannya bukan Rp111 triliun dengan Rp110,7 triliun, melainkan Rp111 triliun dengan Rp12 triliun, Rp55,6 triliun, Rp23,7 triliun, dan Rp19,2 triliun. Perbedaan jumlahnya sangat besar.

Well, singkatnya, seperti kata Khairul Fahmi, beredarnya draf revisi TNI mungkin dapat dipahami sebagai high calling atau curhatan TNI atas masalah latennya selama ini. Dengan kata lain, draf itu tampaknya sengaja dibocorkan.

Kendati demikitan, draf itu tetap perlu didiskusikan secara kritis dan konstruktif. Sebagaimana kekhawatiran banyak pihak, revisi UU TNI jangan sampai menjadi gerbang kembalinya dwifungsi ABRI dan memukul mundur semangat Reformasi. (R53)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

Cawapres Trump Muda, Tiru Prabowo?

Mungkin, Pak Trump belajar dari Pak Prabowo kali ya? 

Trump Ditembak, Ngefek ke Prabowo?

Upaya penembakan Donald Trump bisa berujung pada tumbangnya Joe Biden? Apa efeknya ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya?

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

Berbagai persoalan melanda sejumlah BUMN. Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...