HomeNalar PolitikDPR Siap Tampung Aspirasi Aksi 212

DPR Siap Tampung Aspirasi Aksi 212

Kecil Besar

Forum Umat Islam (FUI) akan kembali menggelar aksi turun ke jalan, Selasa (21/2) atau yang disebut sebagai ‘Aksi 212 Jilid II’ dengan sasaran ke Gedung MPR DPR. Berbeda dengan aksi sebelumnya, kabarnya para pemimpin FPI dan GNPF MUI tidak akan ikut ‘turun’ ke jalan.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Aksi 212 besok akan digelar ormas Islam di Kawasan Gedung DPR, Jakarta, dan dimulai sekitar pukul 08.00 hingga 18.00, namun kemungkinan massa sudah mulai berkumpul setelah shalat subuh. Berbeda dengan aksi sebelumnya, gerakan ini tidak akan dihadiri oleh Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Untuk Habib (Rizieq Shihab) bisa ya bisa tidak (hadir),” kata juru bicara FPI Slamet Maarif seperti diucapkan pada Liputan6, Jakarta, Senin (20/2). Meski begitu, ia menegaskan tak ada paksaan bagi para laskar FPI dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mereka bebas dalam menyikapi agenda itu.

Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI), Kapitra Ampera, memastikan organisasi yang bermarkas di Petamburan, Jakarta ini, tidak ikut unjuk rasa besok. Namun alasannya bukan karena terhalang agenda pemeriksaan sejumlah petinggi FPI oleh kepolisian. “Tidak ada urusan dengan itu (pemeriksaan). Kami ingin cooling down,” jelas Kapitra, Minggu (19/2).

Di tempat terpisah, Novel Bamukmin selaku Sekjen DPD FPI DKI Jakarta aksi ini tak hanya menuntut proses hukum secara adil terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tapi juga meminta DPR sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas agar menekan pemerintah melakukan apa yang menjadi ketentuan undang-undang.

Sedikitnya ada empat tuntutan yang diinginkan massa, yaitu mencopot Gubernur DKI Jakarta, menghentikan kriminalisasi pada mahasiswa dan ulama, serta menahan pelaku penista agama. “Selama ini kita sudah tahu, kalau aturan seharusnya dinonaktifkan. Sudah banyak contoh kasus kepala daerah dinonaktifkan selama menjadi terdakwa. Tapi, mengapa yang satu ini tidak,” jelasnya lagi.

Baca juga :  Kicepisme Pragmatis Politik

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR, Dwi Winarko mengatakan kalau pihaknya akan memfasilitasi Aksi 212 dalam menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen saat ini. “Setjen DPR akan memfasiltasi kelompok-kelompok masyarakat, termasuk FPI, apabila ingin menyampaikan aspirasinya kepada DPR,” katanya di Jakarta, Minggu (19/2).

Terkait aksi 212 di DPR RI ini, Dwi mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya yang akan mempersiapkan 10 ribu personel untuk mengawal keamanan pelaksanaan aksi tersebut. Menanggapi hal ini, Panglima Laskar FPI Maman Suryadi menjamin aksi besok akan berjalan tertib dan damai. “Agendanya adalah aksi damai, jadi kita nggak ada macam-macam,” tuturnya. Semoga saja! (Berbagai sumber/R24)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...