HomeNalarDjarot, Garasi, dan Polisi

Djarot, Garasi, dan Polisi

“Mobil kan harganya mahal, masak bikin atau sewa garasi saja nggak bisa.”


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]indiran agak sinis dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, kalau dipikir-pikir ada benarnya. Masa iya, seseorang yang ingin membeli mobil tidak memikirkan terlebih dulu bagaimana cara menyimpan benda mahal yang harganya sampai ratusan juta bahkan miliaran tersebut di tempat yang layak? Layak di sini tentunya yang memungkinkan kendaraan roda empatnya tersimpan aman dari segala yang dapat mengganggu atau merusak secara sengaja maupun tidak.

Tapi herannya, di Jakarta sepertinya mobil sudah tidak termasuk barang mahal atau mewah lagi. Lihat saja, tidak sedikit kendaraan roda empat yang di parkir sembarang di pinggir jalan. Masih mending kalau di pinggir jalan besar, kebanyakan malah di jalan-jalan kecil yang untuk masuk dua mobil saja jalannya harus gantian. Fenomena ini yang membuat Djarot ngotot kalau kebijakan yang mewajibkan para pemilik mobil memiliki garasi dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2014 harus segera dilaksanakan.

Sebagai pimpinan ibukota yang terkenal paling macet sedunia ini, tentu Djarot ingin meninggalkan kesan baik ketika meletakkan jabatan pada Oktober mendatang. Sehingga, ia mengingatkan kembali masyarakat yang ingin membeli mobil untuk lebih memikirkan dengan seksama di mana kendaraannya akan diparkir. Selain rentan kejahatan kriminal, baik perusakan maupun kemalingan, meninggalkan mobil di pinggir jalan pun menghalangi kelancaran perjalanan kendaraan lain. Setujukan?

Masalahnya, bagaimana dengan warga yang kebetulan sudah memiliki kendaraan tapi belum punya garasi? Bagaimana bila di dekat rumahnya tidak ada lahan kosong atau penyewaan garasi? Apakah terpaksa harus menjualnya? Ataukah aturan ini hanya berlaku untuk kepemilikan kendaraan baru? Bila iya, maka tentu masyarakat akan merasa peraturan tersebut tidak adil. Terlebih lagi, surat pernyataannya pun harus didapatkan hingga ke kelurahan. Selain dianggap menyusahkan, situasi ini memungkinkan timbulnya kongkalikong, pungli, dan kecurangan lainnya.

Baca juga :  Ide Bahlil Tentang Pilkada Keliru?

Bukan hal yang mengherankan pula bila kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, menolak memberlakukan ketentuan surat pembuktian garasi dalam pengurusan STNK. Walau Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra beralasan kalau kewajiban pemilikan garasi tidak diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 maupun Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012. Polisi juga tentu enggan diserahi tanggung jawab kepemilikan garasi para pemohon STNK, karena tak mungkin mereka mendatangi lokasi pemohon satu persatu untuk membuktikannya kan? Ah, masalah Jakarta memang begitu ruwet bin mumet ya! (R24)

#Trending Article

Ada Empat Poros di 2024?

Dibutuhkan setidaknya 115 kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Berdasarkan syarat itu, setidaknya sudah ada empat poros yang dapat mengusung capres-cawapres. Lantas,...

Luhut-SM Ingin Rakyat Selalu Ketakutan?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani belakangan sering melempar narasi harapan dan ketakutan ekonomi secara bersamaan. Bagaimana intrik politik di belakangnya?

Puan Jalankan “Perang Kabut” Clausewitz?

Puan Maharani tengah intens melakukan safari politik. Puan telah bertemu Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dalam waktu dekat, Puan juga...

Taruna, Megawati Misinterpretasi Jenderal Andika?

Revisi aturan tinggi badan minimal taruna dan taruni Akademi TNI yang diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disayangkan oleh Presiden ke-5 RI Megawati...

Tentara Lulusan Sarjana Jadi Panglima?

Dinamika perubahan aturan bagi calon prajurit oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agaknya secara tidak langsung menguak satu persoalan berikutnya yang juga harus menjadi...

Erick Thohir, Capres yang Ditumbalkan?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merupakan salah satu calon presiden (capres) potensial 2024 yang berasal dari lingkar dalam kekuasaan. Mungkinkah sejumlah isu BUMN yang belakangan bermain – seperti kenaikan harga BBM dan wacana kompor listrik – berkaitan dengan prospek Erick di 2024 nanti?

Referendum “Palsu” Putin, Akhir Peperangan?

Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan referendum untuk caplok empat wilayah Ukraina. Di sisi lain, kekalahan Rusia pun agaknya sudah tampak di depan mata. Tindakan...

Ganjar Presiden, Tiongkok-Rusia Diuntungkan?

Menurut politisi Partai NasDem Zulfan Lindan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dapat menguntungkan Tiongkok-Rusia apabila menjadi Presiden RI. Mungkinkah pernyataan itu adalah sebuah...

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...