Musim pemilu kerap menjadi masa di mana para politisi banyak melakukan ziarah ke makam para pendahulu.
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]enjelang Pemilihan Umum 2019, para calon politisi banyak yang berziarah ke makam keramat. Beberapa makam keramat yang dikunjungi oleh para calon politisi adalah makam para tokoh politik di masa lalu dan ulama-ulama. Ziarah ke makam-makam keramat ini biasanya dilakukan oleh para politisi bersamaan dengan kunjungan mereka ke pesantren-pesantren.
Calon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo misalnya sempat berziarah ke makam Sultan Banten dan makam para mantan presiden Republik Indonesia Soekarno dan Gus Dur. Selain itu, ia juga melakukan ziarah ke makam salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari bersama Gus Sholah dan Yenny Wahid.
Hal serupa dilakukan oleh Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ia misalnya diberitakan berziarah ke makam Soekarno, Gus Dur, Sunan Ampel, dan salah satu pendiri NU KHR. As’ad Syamsul Arifin.
Praktik serupa sebenarnya dilakukan oleh para calon anggota legislatif. Ziarah makam seolah menjadi ritual wajib para caleg ini dari pemilu ke pemilu.
Dari beberapa ziarah menjelang pemilu yang dilakukan oleh para aktor politik di atas, dapat dipertanyakan apakah ziarah ke makam para tokoh penting di masa lalu merupakan hal penting dalam berpolitik? Dan apakah para aktor politik tersebut benar-benar akan meneladani nilai yang dijunjung para tokoh yang diziarahi ataukah hanya ingin memenangkan golongan pengikut dari para tokoh yang diziarahi?
Intervensi Adiluhung
Masyarakat Indonesia pada dasarnya memang memiliki nilai moral yang tinggi terhadap makam atau kuburan, terutama makam dari tokoh-tokoh penting masyarakat. Alasan para politisi berziarah ke makam tokoh-tokoh keramat beberapa di antaranya adalah untuk berdoa dan seolah-olah meminta restu.
Selain itu, alasan lain yang umum dilontarkan mereka adalah untuk mengenang, meneladani, dan menghormati pahlawan bangsa. Seperti yang dilakukan Jokowi ketika berziarah ke makam Gus Dur misalnya, yang mana ia pernah mengakui bahwa ia memang meneladani nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keagamaan, dan toleransi dari sosok Gus Dur.
Henri Chambert-Loir menulis dalam “The Potent Dead: Ancestors, Saints and Heroes in Contemporary Indonesia” bahwa bagi masyarakat Indonesia tokoh-tokoh penting dan suci yang telah meninggal seolah-olah memiliki kekuatan untuk membimbing dan tidak ada pemimpin yang aman jika berjalan tanpa restunya.
Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa hal-hal rohaniah atau adiluhung masih diyakini memiliki intervensi terhadap hal-hal jasmani, yakni orang yang masih hidup. Dalam fenomena ini, para tokoh keramat yang diziarahi diyakini dapat memberi restu para aktor politik yang menggelanggang di tahun politik ini.
Mengenai penghormatan terhadap para tokoh, Chambert-Loir dan Claude Gulillot mengatakan bahwa hal itu adalah ‘jembatan penghubung’ antara yang masih hidup dengan yang sudah mati dan berada di alam yang tidak bisa dijangkau.
Penghormatan ini dibutuhkan oleh manusia, yang mana manusia memang membutuhkan hal-hal rohaniah demi membimbingnya dalam kehidupan yang penuh dengan misteri, dan ini dapat mengandalkan orang yang telah mendahuluinya.
Hal ini secara tidak langsung menunjukkan masih adanya kontrak sosial adiluhung yang terjadi. Kontrak sosial yang dimaksud di sini sedikit berbeda dengan pemahaman mengenai kontrak sosial yang biasanya diketahui. Teori kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau, misalnya, yang biasanya dipahami dengan kehendak umum (general will) yang bermuara pada demokrasi.
Namun Rousseau juga memasukkan konsep teologis dalam teori kontrak sosialnya. Intervensi adiluhung masih memiliki peran dalam kontrak sosial. Rousseau berusaha untuk memperbaiki masalah ketergantungan pribadi dengan menjadikan politik sebagai tiruan dari yang adiluhung, rohani, atau ilahiah. Hal itu akan membuat manusia bergantung pada hukum alam yang bersifat abadi, yang merupakan refleksi dari ketentuan adiluhung.
Jika dikaitkan kembali dengan fenomena para aktor politik yang ramai-ramai berziarah menjelang pemilihan, dapat dilihat bahwa mereka masih menyadari akan adanya hal-hal ilahiah, dan itu akan memengaruhi politiknya. Yang adiluhung seolah-olah ‘menyertai’ politik yang terjadi di masa kini.
Ziarah Demi Legitimasi Politik?
Pada dasarnya ziarah merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun, jika hal ini dilakukan di tahun politik dan dilakukan oleh para aktor politik, hal ini menjadi suatu fenomena yang disorot dan perlu ditelaah apa motif terselubung di baliknya.
Di antara tanda2 Pemilu sudah dekat adalah muncul sejumlah "keajaiban" seperti berikut ini:
A) Banyak politisi ziarah ke makam-makam para eks-tokoh-tokoh penting di masa lalu sambil membawa rombongan wartawan & "kameramen". Padahal sebelumnya tak pernah mengunjungi kuburan.
— Dan'S.dst (@e_Dans_dst) November 11, 2018
Menurut Henri Chambert-Loir dan Claude Gillot, ziarah kubur tidak hanya terkait dengan ibadah dan perilaku agama. Menurut mereka, ziarah kubur juga memiliki unsur sosial-politik. Hal ini terutama terkait dengan makam tokoh dan bagian dari golongan mana yang menjadi tujuan ziarah.
Hal serupa diungkapkan dalam tesis milik Daniel C. Harris dari Northern Illinois University. Dalam tesis tersebut disebutkan bahwa tradisi ziarah menjadi bagian dari praktik kooptasi politik dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi politik dan membentuk identitas nasional.Jika diperhatikan, memang ada pola dalam kunjungan makam yang dilakukan oleh para politisi. Tokoh agama menjadi sosok yang paling lazim menjadi target ziarah para aktor politik tersebut.
Makam para ulama sangat dihormati dan sering menjadi sasaran kunjungan ziarah para politisi. Sudah menjadi hal umum jika para calon pemimpin daerah dan negara yang bertarung dalam Pemilu sering datang ke pesantren-pesantren dan berziarah ke makam para ulama.
Dengan melakukan ziarah, sebenarnya dapat dikatakan pula telah melakukan politik praktis. Gus Dur yang semasa hidup juga memang sering melakukan ziarah pernah mengakui bahwa dengan berziarah, si penziarah dapat ‘berkomunikasi’ dengan yang diziarahi. Kedatangan Gus Dur ketika berziarah membuat orang-orang yang menghormati makam keramat yang didatangi juga menghormati Gus Dur, karena ia menghormati makam itu.
Hal itu tampaknya dapat dimasukan kembali ke dalam fenomena ziarah makam keramat yang dilakukan oleh para politisi sekarang ini. Mereka melakukan ini setiap menjelang pemilihan, dan perlu dipertanyakan apakah tujuan utama mereka adalah murni untuk ‘berkomunikasi’ dengan yang diziarahi ataukah untuk memperoleh dukungan dari pengikut tokoh yang diziarahi.
Maka dari itu, menjadi sesuatu yang tidak mengherankan jika banyak politisi yang berkunjung ke makam-makam tokoh NU. NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dapat dikatakan sudah memiliki akar kuat dalam dunia politik di Indonesia, dengan jumlah pengikutnya yang lebih dari 83 juta orang pada tahun 2016.
Dapat dipikirkan dan direfleksikan bahwa di samping untuk memenuhi kebutuhan spiritual para politisi dan sebagai penghormatan, ziarah ke makam keramat dapat menjadi suatu aksi politis untuk memperoleh suara para pengikut atau warga daerah yang mengeramatkan tokoh yang diziarahi.
Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Harris bahwa ziarah telah dikooptasi secara politik oleh para aktor politik tersebut. Terlihat bahwa ada semacam upaya untuk menciptakan legitimasi dengan kunjungan-kunjungan ke makam keramat tersebut.
Lalu seperti apakah dampak dari ziarah para aktor-aktor politik ini? Apakah para leluhur tersebut akan memberikan restu kepada aktor-aktor tersebut? Tampaknya jawaban dari pertanyaan apakah aksi ini benar-benar berdampak demikian dapat terjawab setelah 17 April nanti. (D44)
