HomeNalar PolitikDi Balik La Nyalla Mattalitti

Di Balik La Nyalla Mattalitti

Kecil Besar

Pengakuan La Nyalla Mattalitti terkait keterlibatan dirinya dalam kampanye hitam terhadap Jokowi lewat isu PKI, memang menjadi pemandangan teranyar dari suasana politik jelang Pilpres 2019. Pengakuan mantan pendukung Prabowo itu seolah membenarkan tudingan konstruksi isu kampanye yang membuat gerah Jokowi. Faktanya, apa yang terjadi pada La Nyalla adalah pembenaran pemikiran ahli hukum asal Jerman, Carl Schmitt ketika membedah konsep politik dalam bukunya yang terbit pada tahun 1932.


PinterPolitik.com

“If you know the enemy and know yourself you need not fear the results of a hundred battles.”

:: Sun Tzu ::

[dropcap]K[/dropcap]onsepsi tentang penebusan atau redemption memang punya akar historis yang kuat dalam teologi di hampir semua agama.

Namun, tentu saja tulisan ini tidak akan membahas konsepsi penebusan itu, katakanlah dalam kerangka pemikiran teolog macam Jonathan Edwards, melainkan konteks pemaknaan istilah itu dalam politik Indonesia hari-hari ini – mungkin bisa juga disebut sebagai political redemption atau penebusan politik.

Hal inilah yang setidaknya sedang ditampilkan oleh La Nyalla Mattalitti beberapa hari lalu lewat pengakuannya, yang membuat situasi politik jelang Pilpres 2019 makin hangat dan menarik untuk dibahas.

Konteks ekonomi-politik pun juga menjadi faktor menarik lain yang sangat mungkin hadir dalam hubungan Jokowi dan La Nyalla. Share on X

Pasalnya, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu mengakui bahwa dirinya menjadi salah satu orang yang menyebarkan kampanye berisi tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ia bahkan mengaku ikut menyebarkan majalah Obor Rakyat – yang jadi propaganda politik anti Jokowi pada Pilpres 2014 lalu – di wilayah Jawa Timur dan Madura, serta ikut mengampanyekan bahwa Jokowi adalah seorang Kristen dan keturunan China.

Konteks kampanye itu memang marak menjadi serangan politik bagi Jokowi di Pilpres 2014 lalu hingga saat ini, bahkan membuat sang presiden gerah dan ingin “menabok” pelakunya. La Nyalla memang sempat menjadi bagian dari tim pendukung Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik Jokowi, sehingga bisa dipastikan saat itu semua yang ia lakukan adalah bagian dari upaya pemenangan sang jenderal.

Kini, La Nyalla memang telah berbalik dari Prabowo pasca dirinya tidak mendapatkan dukungan untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur beberapa waktu lalu. Bahkan, kini terlihat bahwa pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) ormas Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur ini menjadi pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Menurut La Nyalla, ia merasa bersalah telah melakukan kampanye yang berisi fitnah dan tuduhan negatif terhadap Jokowi itu. Ia pun mengaku telah bertemu dengan Jokowi dan meminta maaf terkait hal tersebut. Sebagai penebusan, La Nyalla kini mengampanyekan bahwa Jokowi bukan PKI dan berupaya memenangkan calon petahana itu di Jawa Timur dan Madura.

Baca juga :  Inul, Naykilla, dan Kebangkitan ‘Centil-isme’

Pengakuan La Nyalla ini memang membuka fakta – jika benar – tentang strategi kampanye kubu Prabowo yang tentu saja akan merugikan citra sang jenderal di hadapan publik.

Sementara, kubu Prabowo dan beberapa pengamat hukum menyebutkan bahwa La Nyalla seharusnya terjerat hukum dan bisa diancam hukuman penjara hingga 10 tahun karena sudah mengakui bahwa ia terlibat dalam aktivitas kampanye pencemaran nama baik Jokowi.

Di satu sisi, tentu saja pengakuan ini menguntungkan Jokowi secara politik. Namun, apakah konteks penebusan La Nyalla yang dari musuh berubah menjadi teman – sesuai dengan pemikiran Carl Schmitt – bisa berdampak besar di 2019 nanti?

Memahami Political Redemption La Nyalla

“Nyanyian” La Nyalla Mattalitti tentang mahar politik sebesar Rp 40 miliar yang diminta Prabowo untuk pencalonan dirinya, mungkin menjadi salah satu kisah paling menarik di awal tahun 2018. Kata-kata La Nyalla saat itu memang menjadi salah satu alasan “putusnya” hubungan dirinya dengan Prabowo.

Namun, jika ditarik ke atas, sangat mungkin perubahan arah dukungan itu juga dipengaruhi oleh posisinya di ormas PP. Sekalipun punya kedudukan juga di organisasi sayap Golkar, Kosgoro, namun jabatannya di PP mungkin menjadi modal politik terkuat yang dimiliki oleh pria kelahiran Jakarta itu.

Pasalnya, PP adalah ormas yang mendukung penuh dirinya untuk maju pada Pilkada Jatim 2018. Konteks PP ini penting untuk dipahami, mengingat ormas yang sudah berdiri sejak era Orde Baru ini awalnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Namun, kini tampaknya PP secara struktural mulai berubah arah dukungan politik.

Pada awal November lalu, publik menyaksikan pertemuan antara petinggi PP dengan Jokowi di Istana Kepresidenan. Kala itu, hadir Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno dan Wakil Ketua Umum Yorrys Raweyai, serta Ketua DPR Bambang Soetatyo yang juga merupakan Wakil Koordinator Bidang Organisasi dan Kaderisasi PP.

Artinya, konteks dukungan politik La Nyalla pada kubu Jokowi menjadi muara dari perubahan dukungan PP secara umum. Hal ini juga sangat mungkin melibatkan tarik menarik kepentingan, mengingat PP masih menjadi ormas yang punya pengaruh besar.

Selain itu, konteks pengakuan La Nyalla memang bisa dipahami sebagai bentuk kekecewaan politik atas tidak tercapainya “konsensus politik bersama” dengan kubu Prabowo. Setelah berubah haluan, politik penebusan ini kemudian mendapatkan bentuknya ketika ia mengampanyekan dan mendukung pemenangan Jokowi sebagai presiden untuk periode berikutnya.

Apa yang terjadi pada La Nyalla ini bisa disebut sebagai fenomena enemy turned friend – musuh menjadi teman. Konteks ini memang masuk akal, mengingat tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingannya,  demikian kata Henry John Temple Palmerston.

Secara lebih spesifik, ini sekaligus juga menggambarkan intisari politik itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh ahli hukum dan politik asal Jerman, Carl Schmitt (1888-1985) dalam konsepnya tentang enemy and friends – musuh dan teman. Dalam bukunya yang berjudul The Concept of The Political, Schmitt menyebutkan bahwa politik dapat disederhanakan sebagai konteks hubungan sebuah entitas dengan musuh dan teman.

Musuh dan teman itu sendiri lahir dari penyederhanaan konteks konflik politik, hubungan realistis antar entitas-entitas yang ada, termasuk hitung-hitungan materialisme ekonomi serta kepentingan-kepentingan yang saling bersinggungan di dalamnya. Dengan kata lain, politik adalah tentang melihat siapa musuh dan siapa teman kita.

Dalam konteks La Nyalla, jelas bahwa konsepsi musuh dan teman ini menjadi warnanya. Ia yang awalnya adalah “teman” Prabowo dan “musuh” Jokowi, kini telah bertukar posisi menjadi musuh Prabowo dan teman Jokowi. Persoalannya adalah seberapa besar perubahan posisi ini berdampak di Pilpres nanti.

Pilpres 2019, Tentang Teman vs Musuh

Memetakan siapa lawan dan siapa kawan memang menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Jika diperhatikan secara seksama, Jokowi telah mengadopsi pemikiran Schmitt tersebut.

Terkait kampanye politik, Schmitt yang dekat dengan kepemimpinan Nazi sempat menyebutkan bahwa tanpa memahami entitas kawan dan lawan, secanggih apa pun usaha yang dilakukan hanya akan melahirkan krisis politik – fenomena yang terjadi ketika tidak ada kesejalanan antara teori dengan praktek politiknya.

Jokowi tampaknya sudah membuat pemetaan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai bagian dari musuh. Lewat “strategi yang tepat”, musuh-musuh itu berhasil dibalikkan dan saat ini tidak sedikit yang menjadi sekutu atau temannya. Nama-nama macam Tuan Guru Bajang dan Erick Thohir adalah contoh-contohnya.

Sementara La Nyalla adalah contoh terbaru. Orang yang dahulu giat berkampanye dan menyebutkan bahwa Jokowi adalah simpatisan PKI, kini malah berbalik menyerang Prabowo. Ia bahkan menggunakan  serangan politik berbasis agama dengan menantang sang jenderal untuk memimpin shalat.

Konteks ekonomi-politik pun juga menjadi faktor menarik lain yang sangat mungkin hadir dalam hubungan Jokowi dan La Nyalla.

Pada akhirnya, Pilpres 2019 adalah tentang pertarungan antara teman melawan musuh. Pick the right friends, turn enemies to friends, and then winning is just a simple result. Sebab, seperti kata Sun Tzu di awal tulisan, jika kita tahu siapa musuh kita, tak akan ada rasa takut untuk menghadapi 100 pertempuran sekalipun. (S13)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.