Belum lama ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal lantaran impiannya membangun kilang minyak nasional terganjal oleh praktik mafia migas. Jokowi mengaku telah mengenali para oknum dan kini ia pun mengancam mereka jika masih mencoba menghalangi niatnya merealisasikan kilang minyak.
PinterPolitik.com
Kegeraman Jokowi kini mencapai titik klimaks usai menyaksikan rencana pembangunan 5 kilang minyak di periode pertama kepemimpinannya gagal terealisasi. Ia menilai hal itu disebabkan permainan oknum yang tak rela jika bisnisnya terhenti lantaran telah terbangun kilang minyak.
Keinginan Jokowi membangun kilang minyak tiada lain agar ketergantungan importasi minyak dan gas dapat dikurangi, menimbang besarnya biaya kebutuhan impor.
Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-Oktober 2019 angka impor migas Indonesia mencapai US$ 17,617 miliar atau setara Rp 246,6 triliun. Angka ini hanya sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 24,97 miliar.
Sedangkan, untuk impor minyak mentah Januari-Oktober 2019 tercatat US$ 4,343 miliar, turun dari periode yang sama tahun lalu US$ 7,832 miliar. Sementara impor hasil minyak termasuk BBM tercatat US$ 11,195 miliar atau sekitar Rp 156,7 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu US$ 14,575 miliar.
Menariknya, jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan impor migas setahun berbanding setara dengan membangun sebuah kilang minyak yang membutuhkan dana sekisar Rp 200 triliun.
Sebagai pembanding, ambil contoh pembangunan kilang Tuban yang menelan biaya investasi senilai Rp 199 triliun. Dana tersebut dikumpulkan melalu kerja sama PT Pertamina dengan investor minyak asal Rusia, Rosneft.
Mirisnya, di balik besarnya pengeluaran pemerintah untuk biaya impor terdapat segelintir oknum yang mengeruk keuntungan melalui praktik kalap rente (rent seeking). Jokowi bahkan terang-terangan menyebut telah mengetahui siapa saja aktor yang selama ini menikmati praktik semacam itu yang berdampak terhadap macetnya realisasi kilang minyak nasional.
Jokowi menyebut mereka sengaja menjebak pemerintah untuk terus lakukan impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah dengan cara menghalangi pendirian kilang minyak. Lanjutnya, para mafia importir minyak selama ini telah meraup keuntungan hingga mencapai triliunan rupiah.
Besarnya keuntungan yang diraup para mafia importir migas juga pernah dibeberkan Fahmi Radhi, salah seorang anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang pernah dibentuk Presiden Jokowi di 2014-2015. Menurut Fahmi, para mafia pemburu rente impor minyak ini memperoleh keuntungan senilai US$ 2-3 barel per hari.
Keuntungan itu didapatkan melalui pemburuan impor crude oil (minyak mentah) dan BBM, yang seharinya bisa memperoleh US$ 2 sampai US$ 3 barel per hari. Dengan demikian, apabila dalam sehari Indonesia mengimpor sebanyak 800 ribu barel BBM dan minyak mentah, maka para mafia tersebut sudah otomatis akan mendapatkan keuntungan sekitar US$ 2,4 juta sehari atau setara dengan Rp 33,6 miliar per hari dari impor minyak Indonesia. Dengan begitu, sebulan pemasukan mereka bisa mencapai Rp 1 triliun.
Bertolak pada kenyataan tersebut, masuk akal jika mereka tak sudi menyudahi praktik ilegal yang telah dilakukan dan nikmati selama bertahun-tahun. Ibarat orang yang terlanjur merasakan nikmatnya kursi empuk, sangat sulit memintanya berdiri, apalagi melepaskannya.
State Capture
Sekilas, jika menganalisis pernyataan Jokowi soal oknum importir migas yang disebutkan, terkesan dirinya berada dalam situasi pelik. Sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab atas persoalan negara, Jokowi ternyata tak kuasa menyaksikan begitu rumit persoalan yang dihadapi.
Dalam perspektif ekonomi politik, atau tepatnya pendekatan praktik korupsi, terdapat sebuah pendekatan yang dikenal dengan sebutan “state capture”. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk membedah praktik korupsi yang melibatkan relasi bisnis dan pemerintahan (negara).
Transparency International (TI) mendefinisikan state capture sebagai tindak korupsi di mana perusahaan, institusi atau individu dengan kekuatan super melakukan praktik korupsi dengan cara membeli atau membayar penegak hukum untuk memengaruhi regulasi yang ada serta terlibat dalam intervensi terhadap kebijakan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Sederhananya, pendekatan ini melihat negara berada dalam bayang-bayang kekuatan tertentu yang turut mendikte seluruh agenda dan kebijakan negara. Dengan demikian, negara yang tadinya dipandang memiliki seluruh aparatur penegak hukum yang lengkap dengan penjaranya, tak bisa berkutik karena tersandera oleh kekuatan lain.
Seperti tulis Anne Mette Kjaer dalam State Capture, bahwa pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sebuah proses pembuatan kebijakan didominasi oleh kekuatan swasta, korporasi dan kekuasaan.
Sementara, Hellman, Jones, & Kaufmann dalam Seize the state, seize the day: State capture, corruption and influence in transition, menyebut state capture merupakan bentuk rumit dari sebuah hubungan yang melibatkan politik dan bisnis.
Dari sekian pendapat ahli, dapat dipahami bahwa state capture adalah sebuah cara pandang untuk memahami bagaimana relasi politik dan bisnis bekerja dalam mendikte produk kebijakan pemerintah. Dalam kacamata ini, negara tidak dilihat sebagai sebuah representasi kekuasaan yang maha tinggi (supra kekuasaan).
Sebaliknya, state capture memandang negara, dalam hal ini seluruh perangkat kekuasaan yang ada di dalamnya, hanyalah instrumen yang dikendalikan oleh kakuatan tertentu (swasta, korporasi, oligark) yang membajak atau menyandera seluruh regulasi atau kebijakan untuk kepentingan mereka.
Dengan begitu, melalui pembacaan state capture, kita bisa mengerti mengapa negara seolah tak kuasa berada dalam bayang-bayang ‘kekuatan lain’.
Keluar dari Bayang-bayang State Capture
Muncul pertanyaan besar, beranikah negara keluar dari tekanan tersebut?
Melihat keberanian Jokowi menggertak aktor-aktor yang diduga terlibat dalam jejaring praktik mafia migas, sekilas membangkitkan optimisme publik yang selama ini ragu terhadap komitmen pemerintah. Kita berharap agar Jokowi bisa membuktikan pernyataan tegasnya itu.
Dalam menghadapi situasi semacam ini, tidak ada jalan keluar selain memangkas seluruh jaringan tempat para aktor atau institusi – yang menyandera negara – bersandar, atau selamanya terjebak dalam irama permainan mereka.
Fenomena state capture pernah dialami sejumlah negara di dunia, khususnya negara-negara bekas komunis. Seperti dikatakan Crabtree & Durand, dalam Peru: Elite Power and Political Capture, bahwa sebagian negara di Asia Tengah yang sedang mengalami transisi dari bekas komunis Uni Soviet kental dengan praktik state capture.
Hal senada juga diungkapkan Catrina Godinho & Lauren Hermanus dalam (Re)conceptualising State Capture – With a Case Study of South African Power Company Eskom, bahwa kasus state capture selain banyak ditemukan di negara-negara yang sedang mengalami transisi dari komunis, juga belakangan marak terjadi di Afrika Selatan.
Catrina Godinho & Lauren Hermanus mengungkapkan temuannya melalui analisis terhadap kasus perusahaan Eskom yang beroperasi di Afirka Selatan, membangun relasi ekonomi-politik dengan penguasa dalam rangka membajak sejumlah regulasi demi kepentingannya.
Terkait fenomena state capture di Afrika Selatan, Sarah Bracking dalam Corruption & State Capture: What Can Citizens Do? mengajukan dua pertanyaan mendasar, yakni apakah negara tersebut akan jatuh ke dalam cengkeraman politik yang terus memburuk, atau keluar dalam kungkungan tersebut menuju demokrasi konstitusional. Meskipun Sarah lebih percaya opsi kedua, ia sendiri masih ragu dengan jawabannya itu.
Lantas, bagaimana dengan nasib Indonesia saat ini? Apakah negara memang sedang berada dalam bayang-bayang state capture, atau sedang menuju ke sana? (H57)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
