HomeNalar PolitikBukan Luhut, Harusnya Nadiem?

Bukan Luhut, Harusnya Nadiem?

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan, dikabarkan membahas kerja sama ekonomi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Apakah sebenarnya Luhut orang yang tepat untuk strategi pengimbangan antara AS-Tiongkok?


PinterPolitik.com

“I am your best friend!” – SpongeBob Squarepants & Patrick Star, “Naughty Nautical Neighbors” (1999)

Pernahkah kalian memiliki sebuah persahabatan yang spesial? Mungkin, sebagian dari kita pernah punya yang begitu spesial sehingga tidak ingin momen-momen indah itu menghilang suatu saat di masa depan.

Saking spesialnya, perasaan cemburu bisa saja muncul saat sang sahabat memiliki hubungan dekat dengan orang lain. Boleh jadi, perasaan itu menggambarkan bagaimana kita tidak ingin persahabatan yang kita miliki berubah.

Mungkin, perasaan seperti ini tengah dirasakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi. Bagaimana tidak? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan baru saja menerima telepon dari Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan.

Kabarnya, mereka membahas soal kemungkinan dan kesempatan kerja sama AS dan Indonesia dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF). Beberapa di antaranya adalah kesempatan untuk kerja sama investasi dari AS di Indonesia.

Tentu saja, berita ini menjadi hal baru dalam andil politik luar negeri yang dijalankan oleh sang Menko Marves. Pasalnya, Luhut kerap disebut lebih dekat dengan Tiongkok daripada AS yang mana menjadi lawan geopolitik dari negeri Tirai Bambu tersebut.

Mungkin, layaknya cerita dalam episode SpongeBob Squarepants (1999-sekarang) yang berjudul “Naughty Nautical Neighbors” – di mana SpongeBob harus bersaing dengan Patrick Star untuk merebut hati sahabat mereka yang bernama Squidward Tentacles, Wang yang kerap disebut sahabat oleh Luhut kini harus bersaing dengan Sullivan.

Terlepas dari kisah dari SpongeBob, Patrick, dan Squidward, bukan rahasia lagi bahwa memang Indonesia – dan Asia Tenggara – menjadi negara dan kawasan yang diperebutkan oleh dua kekuatan besar ini, yakni AS dan Tiongkok. Meskipun negara-negara Asia Tenggara memiliki kecenderungan untuk tidak memilih salah satu pihak, perebutan ini pun tetap terjadi.

Amerika Juga Butuh Luhut

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sendiri terlihat lebih dekat dengan Tiongkok secara ekonomi. Namun, dalam hal keamanan dan kepentingan strategis, Indonesia di bawah Jokowi justru terlihat sangat erat dengan AS.

Mungkin, pertanyaan selanjutnya yang kemudian muncul adalah peran Luhut di dalam politik luar negeri Jokowi. Mengapa Luhut – di samping terlihat dekat dengan Tiongkok – menjadi kunci bagi AS untuk mendekati Indonesia? Kemudian, perlukah Luhut yang dikenal condong ke negeri Tirai Bambu ini digantikan oleh sosok yang lebih berimbang?

Baca juga :  Ayo, Mbak Taylor! Jangan Diam Aja!

Mengapa Luhut?

Peran besar Luhut dalam politik luar negeri Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, Luhut bisa dibilang menjadi sosok yang penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri.

Dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok, misalnya, Luhut pun disebut sebagai the enabler di baliknya. Mengacu pada tulisan Muhammad Zulfikar Rakhmat berjudul Luhut Binsar Pandjaitan: The Prominent Enabler behind China-Indonesia Relations, Luhut secara aktif memang berperan di balik berbagai kerja sama Indonesia-Tiongkok – mulai dari penawaran proyek infrastruktur hingga justifikasi terhadap kedatangan tenaga-tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok.

Besarnya peran Luhut di balik hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok ini menjadi masuk akal. Bersama Menlu RI Retno Marsudi, Luhut diberi peran dalam membawa kebijakan diplomasi ekonomi pemerintahan Jokowi – mengacu pada tulisan Noto Suoneto yang berjudul How Prabowo Subianto Has Helped Shape Indonesia’s Foreign Policy.

Pemberian peran diplomasi di bidang investasi dan perdagangan kepada Luhut ini menjadi masuk akal. Pasalnya, sang Menko Marves ini bisa dibilang masuk dalam kategori pemimpin diplomatik yang bersifat pragmatis.

Berdasarkan tulisan Corneliu Bjola yang berjudul Diplomatic Leadership in Times of International Crisis, pemimpin diplomatik bisa dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni (1) maverick yang memiliki visi besar tetapi sulit menginspirasi banyak pihak, (2) congregator yang mampu membangun konsensus di antara banyak pihak, dan (3) pragmatist yang berorientasi pada kerja sama yang membangun keuntungan mutual.

Wang Yi Si Sahabat Luhut

Maka dari itu, menjadi masuk akal apabila Luhut menjadi sosok yang justru kini didekati oleh pemerintahan Joe Biden di AS. Pasalnya, kebijakan luar negeri AS di bawah Biden pun mulai berorientasi kepada bidang ekonomi juga guna menghalau besarnya pengaruh ekonomi Tiongkok di Asia Tenggara – termasuk Indonesia.

Dengan dua faktor tadi – yakni peran diplomasi ekonomi dan sifat kepemimpinan diplomatik Luhut, menjadi masuk akal apabila AS pun akhirnya memerlukan sang Menko Marves. Singkatnya, agar bisa sejalan dengan keinginan pemerintahan Jokowi, Luhut adalah kunci masuknya bagi pemerintahan Biden.

Namun, bila AS nantinya mulai bisa mengimbangi pengaruh ekonomi Tiongkok di Indonesia, bukan tidak mungkin dilema baru akan tercipta bagi Luhut. Bagaimana nantinya dia terpaksa harus memilih salah satu negara?

Saatnya Nadiem Ambil Peran?

Luhut memang bisa dibilang memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, sebagai seorang diplomat pragmatis, sang Menko Marves belum tentu bisa membangun konsensus di antara AS dan Tiongkok – yang mana sama-sama dibutuhkan oleh Indonesia untuk menciptakan stabilitas di Asia Tenggara.

Baca juga :  Menguak Siasat Yusril Tinggalkan PBB

Namun, bagaimana jika Indonesia tidak harus memilih salah satu dari dua kekuatan besar ini? Tentu, bila bayangan akan kondisi tersebut terwujud menjadi kenyataan, pemerintah Indonesia bisa lebih fleksibel dan melenggang di panggung politik internasional.

Artinya, baik AS maupun Tiongkok, akan mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Indonesia. Ini bisa berujung pada otonomi strategis yang didambakan oleh pemerintahan Jokowi – begitu juga pemerintahan-pemerintahan sebelum dan sesudah Jokowi nanti.

Tentu, pasti akan ada banyak hambatan yang membuat otonomi strategis demikian untuk bisa terwujud. Namun, kesempatan untuk mencapainya bisa saja menjadi lebih luas dengan kemungkinan-kemungkinan lain.

Gimana Nasib Tunjangan Guru Nadiem

Misal, andaikata menteri yang mengambil peran besar dalam diplomasi tersebut adalah orang yang memang bisa menjembatani kepentingan negara-negara besar, khususnya AS dan Tiongkok. Namun, apakah pemerintahan Jokowi punya sosok seperti itu?

Untuk saat ini, pemerintah sebenarnya punya sosok yang potensial dalam menjembatani kepentingan AS dan Tiongkok di Indonesia. Sosok tersebut kini menduduki posisi sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), yakni Nadiem Makarim.

Seperti yang telah banyak diketahui, Nadiem merupakan seorang pendiri perusahaan berbasis teknologi yang dikenal sebagai Gojek (kini GoTo). Meskipun kini sudah menjabat sebagai Mendikbudristek, Nadiem disebut masih memiliki sebagian saham GoTo.

Menariknya, koneksinya ke GoTo ini bisa menjadi modal politik. Sesuai penjelasan Kimberly Casey dalam tulisannya berjudul Defining Political Capital, relasi sosial yang dimiliki seseorang merupakan modal sosial yang bisa saja ditransformasikan menjadi modal politik.

Dalam hal ini, modal-modal ini pun bisa digunakan dalam menjalankan fungsi institusional – katakanlah bila mengambil peran dalam politik luar negeri Indonesia. Pasalnya, GoTo disebut mendapatkan investasi dari sejumlah investor asing besar – seperti Alibaba Group (Tiongkok), Tencent (Tiongkok), KKR (AS), BlackRock (AS), Google (AS), JD.com (Tiongkok), Temasek (Singapura), dan sebagainya.

Jaringan bisnis yang begitu luas ini bisa jadi menjadi jembatan ke pemerintah di negara-negara besar tersebut. Apalagi, pengaruh perusahaan-perusahaan tersebut sebagai aktor politik internasional non-negara juga sangat luas.

Pada akhirnya, Nadiem bisa saja memiliki kesempatan dan kelebihan yang tidak dimiliki Luhut dalam menjembatani kepentingan-kepentingan negara besar di Indonesia. Namun, semua ini tetaplah hanya menjadi sebuah bayangan saja kecuali bila benar-benar Nadiem memiliki peran demikian. (A43)


spot_imgspot_img

#Trending Article

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.

More Stories

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel, “Kiamat” bagi Amerika?

Israel diecam dunia atas serangan udara yang telan banyak korban sipil di Rafah, Gaza. Mengapa ini bisa jadi “kiamat” bagi Amerika Serikat (AS)?

Menguak Siasat Yusril Tinggalkan PBB

Sebuah langkah mengejutkan terjadi. Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk melepaskan jabatan Ketum PBB. Ada siasat apa?