HomeHeadlineBudi Gunawan Menuju Menteri Prabowo?

Budi Gunawan Menuju Menteri Prabowo?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat dengan menggunakan AI.

Nama Kepala BIN Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon menteri yang “dititipkan” Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini menarik mengingat Budi Gunawan kerap diliha sebagai sosok yang dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sementara, kita tahu bahwa hubungan Jokowi dan Mega sedang panas-panasnya sejak Pilpres 2024 lalu.


PinterPolitik.com

Presiden Jokowi disebut-sebut mengajukan nama Budi Gunawan untuk masuk pemerintahan Prabowo Subianto. Budi Gunawan atau Pak BG yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Kabar ini ditulis Majalah Tempo dalam laporan utama pekan ini: “Orang Lama Kabinet Baru”.

Disebutkan bahwa ada pejabat di Istana dan petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menceritakan bahwa Prabowo siap mengakomodasi calon menteri yang diajukan oleh Jokowi. 

Sumber tersebut menceritakan bahwa setidaknya Jokowi mengajukan empat nama yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Pengajuan nama Budi Gunawan, seperti dituliskan oleh Tempo, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. BG adalah ajudan Megawati saat menjadi Presiden pada Juli 2001 hingga Oktober 2004 dan sering disebut-sebut sebagai salah satu orang dekat Mega. 

Sementara, hubungan Jokowi dan Megawati memburuk karena Jokowi ditengarai mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Ini karena PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang menjadi lawan Prabowo-Gibran.

Posisi menarik BG yang lain adalah karena ia salah satu orang yang berjasa dalam rekonsiliasi politik Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2019 lalu. Rekonsiliasi ini jadi kunci kondusivitas politik nasional kala itu.

Jokowi sendiri membantah ikut campur dalam penyusunan kabinet Prabowo. Eks Walikota Solo itu mengatakan formasi kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih, meski ia menyebut “kalau memberikan usul, boleh-boleh saja”.

Pertanyaannya kemudian adalah akankah BG benar-benar menjadi salah satu menteri di kabinet Prabowo nanti?

Baca juga :  Jebakan Rindu Soeharto?

Karier Menawan Budi Gunawan

Pergantian pemerintahan memang selalu menimbulkan spekulasi terkait komposisi kabinet baru. Demikianpun yang terjadi dalam konteks munculnya nama BG sebagai sosok yang diusulkan Jokowi untuk jadi menteri di kabinet Prabowo.

Sebagai gambaran umum, Budi Gunawan adalah seorang perwira tinggi Polri yang sempat mencuat namanya dalam kontroversi pada tahun 2015 ketika dia diusulkan menjadi Kapolri. Meskipun usulannya ditolak oleh Komisi III DPR atas dugaan keterlibatannya dalam korupsi serta isu rekening gendut yang diungkapkan oleh KPK kala itu, namun ia kemudian diangkat menjadi Kepala BIN oleh Presiden Jokowi. Sejak itu, Budi Gunawan tidak terlalu sering muncul dalam pemberitaan, tetapi namanya masih sering disebut dalam konteks politik.

Peluang Budi Gunawan untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo bisa dilihat dari beberapa faktor. Pertama, hubungan politik antara Budi Gunawan dan Prabowo. Meskipun tidak ada hubungan langsung yang terlihat di antara keduanya, namun dalam dinamika politik Indonesia, seringkali kesempatan bagi figur-figur yang memiliki pengalaman dan koneksi di tubuh aparat keamanan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan cukup besar.

Budi Gunawan, dengan latar belakangnya di Polri dan pengalaman sebagai Kepala BIN, bisa menjadi aset yang berharga bagi Prabowo dalam membangun kabinetnya. Selain itu, ia bisa disebut sebagai penghubung 3 elite: Jokowi, Megawati dan Prabowo sendiri.

Inilah yang mungkin bisa disebut sebagai faktor rekonsiliasi politik. Dalam konteks pembentukan kabinet koalisi, seringkali terjadi dinamika rekonsiliasi politik di antara elite-elite nasional. Nominasi Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo bisa menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi politik yang lebih luas terhadap Megawati, di mana pembentukan kabinet yang inklusif dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang politik dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat stabilitas politik.

Nah, pertimbangan tentang kedekatan Budi Gunawan dengan Megawati Soekarnoputri juga menjadi faktor penting dalam memahami peluangnya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo. Megawati, sebagai Ketua Umum PDIP, memiliki pengaruh yang besar dalam politik Indonesia. Dengan asumsi adanya nama Budi Gunawan adalah untuk sedikit “menegsosiasikan” posisi politik PDIP yang berpotensi menjadi oposisi pemerintahan, Jokowi dan Prabowo tentu berharap berbagai kebijakan yang diputuskan tidak mendapatkan tentangan berarti dari parlemen.

Baca juga :  Mendayung di Antara Dua Kecerdasan

Dinamika Elite

Setidaknya ada beberapa bangunan pikir yang bisa digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Dari sudut pandang teori elite politik misalnya – yang pertama kali dikembangkan oleh ahli sosiologi seperti Vilfredo Pareto dan Max Weber – disebutkan bahwa peran kelompok elite dalam proses pengambilan keputusan politik sangatlah krusial.

Menurut teori ini, keputusan politik diarahkan oleh sejumlah kecil individu yang memiliki kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh sosial yang besar. Dalam konteks ini, peluang Budi Gunawan untuk menjadi menteri dapat dianalisis melalui koneksi dan pengaruhnya di dalam lingkaran elite politik Indonesia.

Kemudian, dari sudut pandang pendekatan analisis jejaring politik atau political network analysis, kita bisa melihat hubungan dan koneksi politik yang dimiliki oleh Budi Gunawan. Dengan menganalisis jejak karir, afiliasi politik, dan interaksi dengan aktor politik lainnya, kita dapat memahami dinamika hubungan politik yang mungkin memengaruhi peluangnya untuk menduduki jabatan menteri.

Sementara dari sudut pandang teori rekonsiliasi politik, fenomena BG ini menggambarkan soal pentingnya kolaborasi dan rekonsiliasi antara berbagai pihak politik yang bertikai untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, nominasi Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo bisa dilihat sebagai upaya rekonsiliasi politik yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan membangun kabinet koalisi yang inklusif.

Pada akhirnya memang munculnya nama BG sebagai kandidat yang diusulkan oleh Jokowi sebagai menteri ini bisa menjadi gambaran besar bahwa politik di tingkat elite masih sangat dinamis. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.