HomeNalar PolitikBiden “Juru Selamat”AS dan Dunia?

Biden “Juru Selamat”AS dan Dunia?

Kecil Besar
Seri pemikiran Fareed Zakaria #16

Hasil akhir Pilpres Amerika Serikat (AS) pada November mendatang dinilai akan sangat menentukan progresivitas kerja sama global dalam penanganan pandemi Covid-19. Lantas, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Serta adakah dampak dari hasil pesta demokrasi negeri Paman Sam itu bagi penanganan pagebluk di tanah air?


PinterPolitik.com

Paling tidak sejak pidato pertamanya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang seolah mengendorse kelaziman self-interest dalam tatanan global pada tahun 2017 silam, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dianggap terus memberikan contoh bahwa pemimpin sebuah negara sesungguhnya dapat melakukan hal apapun yang diinginkannya.

Preseden minor tersebut tampaknya juga berlanjut hingga kebijakan Trump dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam sebuah publikasi di kolom The Washington Post yang berjudul American Exceptionalism Has Become A Hazard to Our Health, Fareed Zakaria menyebut bahwa sikap exceptionalism Trump dengan tak mengindahkan negara yang berhasil menangani pandemi dengan baik membuat nyawa jutaan warga AS menjadi taruhan yang riskan.

Padahal tak hanya dapat merefleksikan keberhasilan sebuah negara demi kepentingan domestiknya, Trump sebagai pemimpin negara adidaya dunia juga tentu dapat mempromosikan kerja sama multilateral mengingat urgensi pandemi Covid-19 saat ini.

Inisiatif tersebut dinilai juga akan berdampak sangat positif bagi reputasi dan kepercayaan rakyat AS sendiri. Terlebih, Joe Biden merupakan lawan yang sangat tangguh bagi Trump dalam domain isu tersebut menjelang kontestasi elektoral November mendatang.

Dalam Wildfires, Droughts, Pandemics. Is this Our Future? How to Build a Safer World, Zakaria berusaha menyingkap sedikit intisari dari bukunya yang akan rilis pada awal Oktober mendatang yang berjudul Ten Lesson for a Post-Pandemic World.

Zakaria menyebut bahwa pandemi adalah sebuah bencana ekologi yang kompleks dan merupakan keniscayaan eksistensinya di masa mendatang, termasuk yang mungkin lebih buruk dari Covid-19 saat ini.

Oleh karenanya, sosok yang menyelesaikan program doktoral ilmu politik di Harvard University itu menekankan pentingnya kerja sama antar negara yang jauh lebih komprehensif untuk menciptakan sistem ketahanan masyarakat global yang tangguh dalam menghadapi pandemi beserta krisis turunannya.

Sebuah keberhasilan nyatanya pernah ditorehkan dunia ketika pada tahun 1980 sukses menyingkirkan wabah smallpox atau cacar yang telah bertransformasi menjadi sebuah epidemi mematikan sejak lama.

Di balik pencapaian tersebut, Zakaria mengatakan bahwa hanya sedikit yang terkait dengan sains karena sebagian besar cerita ialah seputar kerja sama luar biasa antara rival super power dan eksekusi impresif dari konsolidasi tersebut di seluruh dunia.

Ya, keberhasilan yang dicapai bersamaan dengan momentum Perang Dingin tersebut nyatanya berhasil melawan “hukum gravitasi” ideologis saat AS dan Uni Soviet diketahui bersinergi untuk menyingkirkan pagebluk cacar.

Lantas, adakah pembelajaran secara politis yang signifikan di balik keberhasilan dan konsolidasi AS-Soviet dalam memberantas epidemi cacar tersebut dengan berbagai relevansinya saat ini, termasuk bagi Pilpres AS hingga penanganan pandemi Covid-19 secara global?

Baca juga :  Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Jati Diri AS Yang Hilang

Refleksi dari bagaimana wabah global berwujud smallpox atau cacar dapat dikalahkan berkat pengesampingan ego politik dan ideologi antara AS dan Soviet memang cukup menarik untuk disoroti.

Wabah tersebut nyatanya telah ada sejak ribuan tahun lalu dan bahkan diduga kuat bertanggung jawab atas kematian penguasa Mesir Kuno, Ramses V. Meski pada abad ke-18 vaksin telah berhasil dikembangkan, wabah masih tetap menjadi momok dunia.

Tak hanya Ramses V, Michael Oldstone dalam Viruses, Plagues, and History menyebut pemimpin negara kontemporer seperti George Washington, Abraham Lincoln, hingga Joseph Stalin pernah dijangkiti pagebluk cacar meski pada akhirnya berhasil bertahan hidup.

Selain dikarenakan efek kasat mata mengerikan yang ditimbulkan, distribusi vaksin secara luas dan efektif merupakan kesulitan terbesar bagi penanganan wabah global saat itu hingga dekade 70-an.

Sejarah kelam dari epidemi smallpox inilah yang membuat wabah tersebut diinterpretasikan sebagai common enemy atau musuh bersama. Ihwal yang kemudian dianggap melatarbelakangi konsolidasi historis nan monumental antara AS dan Soviet di tengah Perang Dingin demi sebuah pertempuran pamungkas peradaban manusia melawan cacar.

Namun pertanyaannya, dinamika politik seperti apa yang membuat persatuan dua super power – yang notabene hampir terlibat perang nuklir – itu dapat terjadi?

Tentu situasi yang terjadi ialah dinamika dan lobi high politics ter-epik yang pernah ada. Dalam sebuah tulisan berjudul At The Height Of The Cold War, The US And Soviet Union Worked Together To Eradicate Smallpox, Sean Carroll secara spesifik menguak dedikasi AS yang memainkan peran paripurna sebagai global leadership di balik musnahnya wabah cacar secara global pada tahun 1980.

Pada medio 1960-an organisasi kesehatan dunia, WHO cenderung pesimistis dengan kemungkinan upaya terbaik untuk mengakhiri penyebaran cacar, yakni dengan kampanye vaksin di seluruh dunia.

Akhirnya, AS secara tidak langsung terdorong untuk mengambil peran memimpin kampanye tersebut. Getirnya, ketika itu tensi dua kekuatan dunia – AS dan Uni Soviet yang turut membelah keberpihakan negara-negara lain – membuat misi tersebut seperti sebuah kemustahilan. Krisis misil Kuba pun juga menambah pesimisme.

Kendati demikian, peran tersebut tetap diambil dan salah satu sosok yang sangat berpengaruh dalam proses tersebut ialah epidemiolog terkemuka bernama Donald Ainslie Henderson yang didelegasikan pemerintah AS.

Carroll yang menganalogikan kampanye tersebut dengan film Mission Impossible dan menyebut Henderson dengan apik mengartikulasikan misi “should you choose to accept it”.

Menyadari kemungkinan resistensi Soviet atas kepemimpinan AS, Henderson melakukan pendekatan ciamik kepada Deputi Menteri Kesehatan Soviet, Dimitri Venediktov dan singkat cerita berhasil menegasikan kemustahilan dan membuat dua negara adidaya bersinergi dari aspek strategi, logistik, dan donasi vaksin sebagai upaya memberantas wabah smallpox.

Oleh karenanya, tak berlebihan ketika secara eksplisit Zakaria memberikan sampel sinergitas AS dan Soviet kala itu sebagai refleksi ideal bagi kerja sama penanganan pandemi yang sedang terjadi hari ini.

Baca juga :  "Sell Indonesia" dan Spirit 1928

Utamanya, sebuah peran dan jati diri inheren global leadership AS yang acapkali belakangan di bawah kepemimpinan Trump terkesan hilang dan dinilai turut menghambat kohesivitas internasional dalam penanganan pandemi Covid-19.

Namun, bukankah Tiongkok sebagai kekuatan penantang AS jamak dianggap telah mengisi peran negeri Paman Sam yang hilang tersebut? Lantas, seperti apa pula jika refleksi kesuksesan memberantas wabah cacar dan kerja sama dengan Soviet di masa lalu dikaitkan dengan konteks Pilpres AS mendatang?

Hanya Paman Sam Yang Sanggup?

Dalam The Post American World, Zakaria menegaskan bahwa sistem dan tatanan dunia kontemporer adalah hasil konstruksi AS dan telah menasbihkan dominasi intelektual serta material yang sangat dalam.

Ihwal tersebut diikuti dengan nilai yang diterima dengan baik dan menjadi standar terbaik bagi seluruh negara di dunia dalam berinteraksi saat ini, seperti modernitas, keterbukaan, kebebasan dan sebagainya.

Nilai filosofis dan dominasi intelektual dan material mendalam itulah yang membuat global leadership lain yang muncuk dalam tatanan yang ada saat ini menjadi tak relevan, apalagi jika negara itu sendiri tak mengamalkan nilai yang dihormati dalam pergaulan internasional tersebut secara paripurna, termasuk dalam politik dan pemerintahan domestik seperti Tiongkok.

Oleh sebab itu, mengembalikan marwah AS sebagai global leadership dinilai menjadi visi yang sangat konstruktif, baik secara strategi politik maupun secara ideal, dalam ajang Pilpres mendatang.

Dalam konteks ini, Biden tampaknya berada di atas angin ketika selama ini kebijakan luar negeri Trump dianggap banyak pihak, termasuk Zakaria, membuat AS resign dari perannya sebagai pemimpin global.

Sebaliknya, Biden seolah menyadari celah tersebut dan datang dengan visi mengembalikan kepemimpinan AS secara global.

Singkatnya, gagasan mengembalikan global leadership yang dibawa Biden tak menutup kemungkinan akan berbuah positif seperti yang pernah AS lakukan saat berhasil mengentaskan wabah smallpox. Dan hal ini tampaknya akan berarti banyak bagi ekspektasi dan keuntungan elektoral eks Wakil Presiden.

Lalu apa dampak proyeksi kembalinya global leadership AS bagi Indonesia?

Secara teknis, hal tersebut tentu baru dapat terjawab jika Biden terpilih dan menelurkan kebijakan spesifiknya. Akan tetapi, presumsi positif dinilai akan timbul ketika global leadership AS memang ihwal yang sangat dinantikan.

Terlebih lagi jika AS dengan kepemimpinannya berhasil mengkonsolidasikan kekuatan negara adidaya dalam kerja sama penanganan pandemi Covid-19 yang konstruktif seperti kesuksesan bersama Soviet empat dekade silam.

Jika hal tersebut terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerukan esensi serupa pada pidato di Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu dinilai akan menyesuaikan perubahan tersebut dengan perbaikan kebijakan domestik penanganan pandemi yang lebih terarah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)


Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.