Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Biden, Jokowi dan Perangkap Pan-Asianisme

Biden, Jokowi dan Perangkap Pan-Asianisme

Seri pemikiran Kishore Mahbubani #25

S13 - Wednesday, December 2, 2020 21:00
Jokowi dan Joe Biden (Foto: istimewa)

0 min read

Kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS disebut-sebut tak akan berdampak banyak pada dominasi AS secara global. Pasalnya, akan ada tantangan dari gerakan besar yang sedang terjadi di Asia dengan tajuk Asianisme atau Pan-Asianisme, seiring makin besarnya kesadaran negara-negara Asia untuk lebih banyak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Apalagi, pada tahun 2025 mendatang, 3 dari 4 negara dengan ekonomi terbesar di dunia diprediksi berasal dari Asia.


PInterPolitik.com

“As Bill Clinton put it in 2003, the United States should be trying to create the kind of world in which it would like to live when it is ‘no longer the military, political, and economic superpower’”.

::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat asal Singapura::

Pilpres Amerika Serikat (AS) meninggalkan cerita beragam, baik secara domestik di negara tersebut, maupun dalam konteks masyarakat global. Sebagai negara super power, AS memang menjadi pusat ekonomi, politik dan tentu saja perhatian dunia, apalagi jika hal tersebut melibatkan konteks pergantian kepemimpinan di negara tersebut.

Kemenangan Joe Biden atas sang petahana, Presiden Donald Trump dalam Pilpres tersebut memang melahirkan spekulasi, perdebatan dan prediksi dari banyak scholar dan pengamat di seluruh dunia, terkait akankah negeri Paman Sam ini bisa mengembalikan kembali posisinya di konstelasi politik global. Bukan tanpa alasan, di bawah pemerintahan Presiden Trump, strategi AS yang cenderung nasionalistik membuat negara tersebut banyak menarik diri dari panggung politik internasional.

Bahkan di antara negara-negara anggota NATO sendiri, Trump pun terkesan “kurang dihormati” – katakanlah jika melihat isi perbincangan beberapa pemimpin negara anggota pakta pertahanan tersebut, seperti Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, saat pertemuan NATO pada akhir 2019 lalu.

Intinya, dalam konteks politik internasional, AS mengalami penurunan pamor dan oleh beberapa pihak bahkan dianggap mengalami penurunan dominasi. Makanya, banyak yang bertanya-tanya, apakah kondisi ini akan berubah ketika Joe Biden resmi menjabat setelah dilantik pada Januari 2021 mendatang.

Sayangnya, banyak pihak yang menganggap hal ini akan sulit terjadi, sekalipun di bawah kekuasaan Biden. Ini salah satunya diungkapkan oleh akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani.

Ia menyebutkan bahwa persoalan tentang pergeseran dinamika kekuatan global yang saat ini terjadi pada AS punya sebab yang lebih mendalam, utamanya dari perilaku politik AS dalam 4 dekade terakhir yang dianggap menarik diri dari multilateralisme. Mahbubani menyebutkan bahwa momentumnya terjadi sejak era pemerintahan Presiden Ronald Reagan di tahun 1980-an.

Menariknya, beberapa penulis lain juga menyinggung konteks kebangkitan kekuatan global lain di kawasan Asia yang akan menjadi penantang serius dominasi politik AS. Adalah Tiongkok yang menjadi motor utamanya, sementara konteks kekuatan regional itu terejawantahkan dalam pembalikan konsep yang sudah berumur 100 tahun di Asia, yakni Pan-Asianisme.

Lalu, seperti apa konsepsi ini mengambil bentuknya, dan benarkah AS di bawah Biden akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan posisinya dalam peta politik global seperti yang disebutkan oleh Mahbubani?

Bayang-bayang Kebangkitan Pan-Asianisme

Sebelum Perang Dunia II, Jepang yang tengah melakukan ekspansi kekuasaan dan menampilkan diri sebagai kekuatan utama, menjadi salah satu negara pertama di Asia yang memperkenalkan gagasan Pan-Asianisme ke hadapan masyarakat di kawasan Asia. Ini adalah sebuah konsep besar yang bertumpu pada promosi kesatuan dan kerja sama di antara negara-negara Asia dalam bidang politik dan ekonomi.

Awalnya, konsepsi ini adalah propaganda Jepang yang ingin membangun kekuatannya di kawasan untuk menghadapi imperialisme yang dijalankan oleh negara-negara Barat. Beberapa pemikir dan politisi di Jepang seperti Tokichi Tarui dan Kentaro Oi meletakkan Pan-Asianisme ini dalam konteks hubungan Jepang dengan negara seperti Korea yang secara bersama-sama menghadapi kekuatan negara-negara Eropa.

Paham ini kemudian menarik hati negara-negara lain di Asia, terutama ketika Jepang berhasil mengalahkan Russia dalam Russo-Japanese War alias Perang Russia-Jepang pada tahun 1904-1905. Penyair India seperti Rabindranath Tagore dan Sri Aurobindo tertarik dengan konsep tersebut. Tokoh lain yang juga mula tertarik terhadap pemikiran ini adalah politikus Tiongkok, Dr. Sun Yat-sen.

Gelombang ini kemudian menyebar ke berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Di Jepang kala itu muncul studi-studi tentang Asia, misalnya Indian studies, yang kemudian menarik banyak pelajar dan scholar di India terhadap gagasan ini.

Pemikir Jepang lain seperti Okakura Kakuzo juga menggariskan pemikiran “Asia is one”, sekalipun kekuatan yang digariskan saat itu hanyalah Honshu (yang mewakili Jepang), Kara (Tiongkok) dan Tenjiku (India). Sayangnya pemikiran ini kemudian terjebak pada propaganda politik Jepang, yang memfokuskan diri pada ekspansi wilayah pada saat Perang Dunia II.

Barulah pasca Perang Dunia II dan kekalahan Jepang, banyak negara Asia kemudian melihat kembali konteks Pan-Asianisme ini. Berdirinya ASEAN misalnya, adalah salah satu wujud konsep kesatuan Asia Tenggara.

Negara-negara ini juga percaya tentang Asian values atau nilai-nilai bangsa Asia. Pemimpin seperti Mahathir Mohamad di Malaysia dan Lee Kuan-Yew di Singapura juga menjadi bagian dari barisan pemimpin Asia yang memandang positif terhadap konsep Pan-Asianisme itu.

Nah, perdebatan tentang itu kemudian muncul kembali beberapa waktu terakhir, terutama pasca 15 negara menandatangani blok dagang terbesar di dunia bertajuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Di dalamnya ada 10 negara anggota ASEAN, ditambah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

Wang Wen dalam tulisannya untuk majalah asal Tiongkok, Global Times, kembali menyinggung soal Asianisme atau Pan-Asianisme itu untuk mengomentari perjanjian blok dagang ini. Dan seperti cita-cita awalnya untuk membendung pengaruh Eropa dan AS, blok dagang ini akan menandai kembalinya Pan-Asianisme itu.

Pasalnya, pada tahun 2025 mendatang, GDP Tiongkok diperkirakan sudah akan melampaui GDP AS. India juga sudah akan melampaui Jerman sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.

Sementara, negara-negara Eropa diprediksi akan mengalami depresi ekonomi terbesar dalam 500 tahun terakhir, atau sejak penjelajah asal Portugal, Ferdinand Magellan melakukan perjalanan keliling dunia pada tahun 1520. Sedangkan saat itu, untuk pertama kalinya akan ada 3 negara Asia ada dalam daftar 4 negara terbesar secara ekonomi: Tiongkok di urutan pertama, Jepang di urutan ketiga dan India di urutan keempat.

Kondisi ini akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi AS dan negara-negara Barat untuk mengembalikan dominasinya secara global. Pasalnya, negara-negara Asia sudah akan melakukan lompatan menuju ke titik yang membuat AS kesulitan.

Bahkan, jika ingin mengatur ulang dominasi politiknya, potensi penggunaan jalan yang lebih keras – misalnya konfrontasi terbuka – bisa saja menjadi pilihan terakhir. Hanya saja, banyak pihak menyebutkan bahwa di bawah Biden, AS kecil kemungkinan akan menggunakan pilihan tersebut. Dengan demikian, menjadi masuk akal pandangan Mahbubani bahwasanya presiden terpilih AS itu tetap saja akan mengalami kesulitan mengembalikan dominasi AS secara global.

Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi?

Tak Boleh Salah Langkah

Untuk beberapa lama, Indonesia memang ikut dalam arus kebangkitan Tiongkok yang kemudian berujung pada kebangkitan Asianisme. Di era Jokowi, kerja sama ekonomi lebih banyak dilakukan dengan Tiongkok dan Jepang. Negara terakhir pun sudah punya hubungan yang dekat dengan Indonesia sejak tahun 1970-an.

Kebangkitan Pan-Asianisme ini akan menjadi angin bagi negara-negara seperti Indonesia yang berupaya memanfaatkan momentum politik internasional untuk sebesar-besarnya kepentingan domestiknya. Saat ini, kepentingan Presiden Jokowi adalah dari sisi ekonomi. Pan-Asianisme mampu memberikan apa yang Indonesai inginkan.

Namun, perlu menjadi catatan agar Indonesia tidak meremehkan kondisi yang terjadi pada AS. Negara yang kita bahas ini adalah yang diprediksi hancur ketika Pearl Harbor dibombardir Jepang pada 7 Desember 1941. Nyatanya, negara yang sama mampu bangkit lagi dan melakukan serangan paling drastis dampaknya dalam peradaban manusia, yakni bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945. Momentum itu pula yang mampu membuat Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang kita nikmati seperti sekarang ini.

Intinya, jika Presiden Jokowi tetap mengedepankan politik bebas aktif, maka tak akan ada banyak masalah yang terjadi. Persoalan baru akan timbul jika AS mencoba untuk mengembalikan dominasinya dengan cara konfrontasi terbuka, katakanlah jika ketegangan terjadi di Laut China Selatan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait