Tidak hanya berpengaruh bagi politik dalam negeri Amerika Serikat (AS), kemenangan Joe Biden juga disebut-sebut memiliki efek domino terhadap politik dalam negeri negara lainnya, termasuk Indonesia. Pasalnya, kemenangan politikus Partai Demokrat tersebut disebut dapat menjadi ganjalan bagi Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Benarkah demikian?
Tidak diragukan lagi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki ambisi tinggi. Pada 19 Oktober 2017 lalu, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra ini bahkan secara terbuka mengomentari sindiran sejumlah pihak yang menilainya terlalu berambisi untuk menjadi Presiden Indonesia. Tuturnya lugas, “kenapa tidak?”.
Ambisi tersebut setidaknya sudah terlihat sejak 2004 lalu. Kala itu, Prabowo yang masih tergabung dalam Partai Golkar berupaya maju sebagai kandidat presiden, namun Ia kalah dan konvensi dimenangkan oleh Wiranto, yang kemudian maju bersama Salahuddin Wahid.
Pada 2009, Prabowo yang sudah memiliki kendaraan politik sendiri, yakni Partai Gerindra berusaha maju bersama dengan Ketum PAN saat itu Soetrisno Bachir, namun gagal mendapatkan kursi dukungan. Tidak putus semangat, Prabowo kemudian melakukan manuver cepat dengan mendekati Megawati Soekarnoputri yang memimpin PDIP. Mantan Danjen Kopassus tersebut akhirnya berhasil maju di kontestasi Pilpres 2009 sebagai pasangan Mega.
Pada dua gelaran Pilpres selanjutnya, yakni 2014 dan 2019, seperti yang kita ketahui, Prabowo maju sebagai calon presiden bersama dengan mantan Ketum PAN Hatta Rajasa dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Saat ini, dengan status Joko Widodo (Jokowi) yang tidak dapat lagi maju di Pilpres 2024, dan belum adanya sosok yang disebut menyaingi popularitas Prabowo, kesempatan Ketum Partai Gerindra tersebut menjadi RI-1 disebut begitu besar pada 2024 mendatang. Apalagi, hubungan Gerindra-PDIP disebut kembali membaik, sehingga partai banteng jamak dinilai akan mendukung partai garuda nantinya.
Namun menariknya, kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020 baru-baru ini, disebut-sebut sebagai ganjalan bagi Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Pertanyaannya, mungkinkah kemenangan Biden tersebut memengaruhi karier politik Prabowo ke depannya?
Intelijen Bermetode Hitam
Di titik ini, mungkin akan banyak yang menanggapi sinis pertanyaan tersebut dengan menyebutkan, “apa hubungannya Pilpres AS dengan Pilpres Indonesia?”. Aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya’roni, misalnya, dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat, sehingga tidak boleh ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat membelokkan kedaulatan tersebut – mengintervensi Pilpres.
Pernyataan Sya’roni tentu saja tepat, tapi masalahnya itu adalah konsep ideal yang dibayangkan terjadi. Pada praktiknya, badan intelijen AS kerap dilaporkan melakukan intervensi terhadap politik domestik dan pemilihan pemimpin negara lainnya, termasuk di Indonesia.
Dana Roberson dan T.J. Raphael dalam tulisannya A Brief History of U.S. Intervention in Foreign Elections menyebutkan bahwa badan intelijen AS kerap menggunakan taktik klandestin untuk menempatkan pemimpin yang dinilai menguntungkan kepentingan nasional negeri Paman Sam.
Mencampuri urusan pemilihan (election) bahkan disebut bukan merupakan area yang abu-abu bagi Central Intelligence Agency (CIA). Beberapa bulan setelah dibentuk pada tahun 1947, CIA disebut mendapat perintah untuk terlibat dalam pemilu Italia pada tahun 1948 guna mendukung Demokrat Kristen yang pro-Amerika yang tengah melawan Sosialis Demokrat, yang pro-Moskow. Saat itu, CIA berhasil menjalankan misinya.
Menurut Roberson dan Raphael, pada Pilpres AS 2016, Rusia juga disebut terlibat dalam Pilpres tersebut untuk mengganggu demokrasi AS dan memenangkan Donald Trump.
Di Indonesia, intervensi intelijen AS juga beberapa kali dilaporkan terjadi. A.M. Hendropriyono dalam bukunya Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia menyebutkan sejak tahun 1956, agen-agen CIA telah menggalang beberapa oknum perwira TNI-AD untuk mengambil-alih kekuasaan pemerintahan daerah di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.
Itu kemudian berlanjut pada terjadinya pemberontakan bersenjata Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada tahun 1958.
Greg Poulgrain dalam bukunya Bayang-Bayang Intervensi menyebutkan bahwa pemberontakan PRRI Permesta merupakan buah dari propaganda Direktur CIA Allen Dulles untuk mendapatkan gunung emas di Papua yang ditemukan Belanda pada tahun 1936.
Pada tahun 1965, dalam peristiwa G30S/PKI, Soeharto disebut mendapatkan dukungan yang kuat dari CIA. Di sini, AS berperan dalam menekan berbagai media Barat untuk memberitakan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI), khususnya Gerwani terhadap keenam jenderal yang menjadi korban peristiwa tersebut.
Larry Niksch dalam tulisannya Indonesia: May 1998 Political Crisis and Implications for U.S. Policy menyebutkan terdapat peran AS dalam mendukung tekanan International Monetary Fund (IMF) pada Soeharto untuk mereformasi ekonomi, mendesak militer Indonesia untuk menahan diri dalam menghadapi protes, dan mengkritik hilangnya aktivis anti-pemerintah. Alhasil, kita melihat kejatuhan rezim Orde Baru.
Menurut Hendropriyono, dalam melaksanakan misinya, intelijen tidak jarang melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara etis. Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) pertama ini menyebut intelijen tersebut sebagai “intelijen hitam”. Itu adalah intelijen yang beroperasi tanpa otoritas atau bertindak berdasarkan atas kepentingan pribadinya. Kasus Allen Dulles yang ditulis Poulgrain adalah contoh dari intelijen hitam.
Lalu ada pula “intelijen bermetode hitam”. Berbeda dengan intelijen hitam, kendatipun sama-sama menggunakan cara yang tidak etis, seperti melakukan penyadapan, membuat propaganda, dan melakukan adu domba, intelijen bermetode hitam beroperasi berdasarkan otoritas atau tidak berdasarkan kepentingan pribadi.
Peluang Prabowo, 50:50?
Mengacu pada berbagai laporan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa operasi intelijen saat ini tidak hanya sekadar mencegah ancaman, melainkan juga sebagai agen propaganda untuk memuluskan kepentingan luar negeri terhadap negara lain.
Artinya, jika pemerintahan Biden menilai Prabowo tidak sejalan dengan kepentingan nasional AS, boleh jadi negeri Paman Sam akan turun gunung untuk mencegah Ketum Partai Gerindra tersebut maju di Pilpres 2024. Apalagi, Partai Demokrat yang memiliki konsentrasi terhadap isu HAM, dapat menjadikan kasus HAM yang menyeret nama Prabowo sebagai alasan kuat untuk menjegalnya.
Merujuk pada peristiwa pada tahun 1965 lalu ketika AS menekan media Barat untuk memberitakan kekejaman PKI, hal serupa dapat dilakukan kepada Prabowo dengan menekan media Barat untuk memberitakan kasus HAM yang menyeretnya untuk menghancurkan citra Ketum Gerindra tersebut.
Sampai saat ini, isu HAM memang menjadi ganjalan terbesar dan senjata pamungkas lawan politik Prabowo untuk menjatuhkannya di setiap pemilu.
Kendati tidak spesifik membahas Prabowo, Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon juga berharap agar nantinya Biden tidak masuk ke dalam isu-isu detail soal Papua ataupun politik domestik terkait HAM di Indonesia.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana. Tuturnya, Partai Demokrat yang concern terhadap isu HAM akan memengaruhi kebijakan luar negeri Biden. Oleh karenanya, Indonesia dinilai harus berhati-hati terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar HAM.
Akan tetapi, ini tentunya kembali pada Biden sendiri. Apakah Ia merupakan sosok idealis yang memperjuangkan HAM, atau justru merupakan sosok pragmatis yang oportunis? Jika politisi Demokrat tersebut pragmatis, maka Prabowo justru dapat mengambil dukungan dari Biden, misalnya dengan cara menawari kerja sama bisnis, ataupun mungkin sebagai jembatan dengan Tiongkok.
Dengan kata lain, sampai saat ini kemenangan Biden masih memberikan peluang 50:50 bagi Prabowo. Itu dapat menjadi peluang yang menguntungkan, namun dapat pula menjadi ancaman. Ini tergantung dari karakter Biden dan kelanjutan kerja sama pertahanan Indonesia dengan Pentagon.
Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu Prabowo diundang oleh Menhan AS untuk datang ke Pentagon. Ini sekaligus menandai puasa kunjungannya ke negeri Paman Sam sejak 2000 lalu.
Kita nantikan saja bagaimana kelanjutan karier politik mantan Pangkostrad tersebut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
