Dengarkan artikel ini:
Ayu Ting Ting kembali disebut sebagai kandidat kuat Wali Kota Depok. Mengapa sebuah kota besar terus mencari sosok penyanyi untuk memimpinnya?
“Cintamu seperti sambalado, rasanya cuma di mulut saja.” – Ayu Ting Ting, “Sambalado” (2015)
Cupin sedang menyeruput kopinya ketika sebuah potongan wawancara kembali ramai di lini masanya. Di layar itu, Ayu Ting Ting menanggapi santai kabar bahwa dirinya diproyeksikan menjadi kandidat kuat Wali Kota Depok.
“Ya Allah, kalau kita mau juga sudah dari dulu,” begitu kira-kira ucapan sang penyanyi yang direkam Cupin dalam ingatannya. Kalimat penutupnya justru yang paling menggelitik, “Cuma enggak, lah, kita penyanyi-penyanyi saja sudah.”
Bagi Cupin, ada yang aneh tetapi menarik dari peristiwa ini. Sebuah kota berpenduduk lebih dari dua juta jiwa berulang kali menyodorkan kursi tertingginya kepada seorang penyanyi dangdut yang berkali-kali menolaknya.
Cupin teringat, fenomena semacam ini terlalu mudah diperlakukan sebagai gosip hiburan belaka. Padahal, menurut renungannya, ini adalah gejala politik yang layak ditanggapi secara serius.
Ia lalu memberi nama iseng untuk gejala itu, yakni “Sambalado-isasi” politik Depok. Sebuah kondisi ketika modal ketenaran seorang selebritas terasa begitu “pedas” dan menggoda sehingga partai-partai berebut mencicipinya, meski sang selebritas sendiri enggan turun gelanggang.
Yang menarik perhatian Cupin, yang diperebutkan sesungguhnya bukanlah sosok Ayu sebagai calon administrator. Yang diperebutkan adalah pengenalan nama, kedekatan emosional, dan rasa memiliki yang telah dibangunnya selama lebih dari satu dekade.
Cupin membayangkan betapa mahalnya modal semacam itu bagi seorang politisi biasa. Seorang kandidat konvensional butuh bertahun-tahun dan biaya kampanye besar hanya untuk membuat namanya dikenal warga, sementara Ayu sudah memilikinya sejak lama.
Cupin juga mencatat bahwa penawaran kepada Ayu ini bukan yang pertama kali muncul. Namanya kerap disebut menjelang setiap kontestasi lokal, seolah menjadi kartu truf yang selalu ingin dimainkan para elite politik Depok.
Cupin menyadari bahwa penolakan Ayu justru membuat kasus ini semakin kaya untuk dibedah. Sebab, penolakan itu memperlihatkan betapa bernilainya modal yang dimilikinya di mata para pencari kekuasaan.
Maka Cupin pun mengendapkan dua pertanyaan sebelum melangkah lebih jauh. Apa sebenarnya modal politik yang membuat Ayu Ting Ting begitu diperebutkan?
Dan mengapa justru Depok, kota terpelajar dan padat itu, yang tampak paling bernafsu “mencicipi sambalado” bernama Ayu Ting Ting?
Modal “Sambalado” Sang Penyanyi
Cupin membuka kembali catatan lamanya tentang bagaimana ketenaran bisa berubah menjadi modal politik. Ia menemukan bahwa politik elektoral pada dasarnya adalah kompetisi memperebutkan perhatian, dan di sinilah selebritas memulai dengan keunggulan besar.
Ia teringat pemikiran P. David Marshall dalam bukunya Celebrity and Power. Marshall berargumen bahwa selebritas bukan sekadar terkenal, melainkan memiliki modal afektif, yakni kemampuan mengikat publik secara emosional yang tidak dimiliki politisi biasa.
Cupin menghubungkannya dengan gagasan Alfred Archer dan Amanda Cawston. Dalam artikel berjudul “Celebrity Politics and Democratic Elitism”, keduanya memperkenalkan konsep kekuasaan epistemik, yakni kemampuan selebritas memengaruhi apa yang dipercaya orang, terlepas dari keahlian yang relevan.
Bukti empirisnya pun ada, pikir Cupin. Ekonom Heyu Xiong pernah menelusuri karier Ronald Reagan sebagai pembawa acara televisi, lalu membuktikan bahwa keakraban layar kaca secara terukur menaikkan kelayakan elektoral seseorang di mata pemilih.
Cupin lalu teringat konsep parasosial dari Donald Horton dan Richard Wohl. Bagi jutaan orang yang menonton Ayu tiap pagi, ia bukan orang asing, melainkan terasa seperti tetangga atau kerabat yang akrab.
Cupin menilai relasi parasosial semacam ini adalah modal yang mustahil dibeli dengan baliho atau iklan kampanye. Kedekatan itu terbangun perlahan lewat layar kaca selama bertahun-tahun, jauh sebelum wacana politik mendekatinya.
Namun modal Ayu tak berhenti di keakraban semata, renung Cupin. Sang penyanyi lahir dan besar di Depok, sehingga ia menutup celah terbesar seorang selebritas politik, yakni tuduhan sebagai “pendatang”.
Ada pula lapisan kelas di baliknya. Dangdut adalah musik warung, pasar, dan pengajian, sehingga resonansi kultural Ayu memotong tepat di jantung pemilih kelas pekerja Depok.
Lalu Cupin sampai pada bagian yang paling ia sukai, yakni soal penolakan itu. Ia teringat sosiolog Prancis Pierre Bourdieu dan konsep modal simboliknya, bahwa prestise justru paling bertenaga ketika tampak tidak diperjualbelikan.
Dengan menolak, pikir Cupin, Ayu menjaga modal simboliknya tetap “murni” dan tidak terdevaluasi oleh risiko kegagalan birokrasi. Penolakan, secara paradoks, adalah strategi memelihara nilai aset.
Cupin juga menangkap logika ekonomi di balik keputusan itu. Gaji resmi seorang wali kota jauh di bawah pendapatan Ayu sebagai penghibur, sementara jabatan publik menuntut ongkos waktu dan skrutini yang jauh lebih besar.
Cupin menyeruput kopinya lagi sambil menyimpan dua pertanyaan baru. Jika modal Ayu memang sedemikian bernilai, apa yang membuat Depok begitu haus akan sosok seperti dirinya?
Dan adakah kota atau negara lain yang pernah mengalami “kehausan” serupa terhadap figur di luar tatanan politiknya?
Mengapa Depok “Kepedasan”
Cupin menyadari bahwa selama ini ia hanya membahas sisi penawaran, yakni apa yang dimiliki Ayu. Ia lupa menimbang sisi permintaan, yakni mengapa Depok terus-menerus mencari sosok semacam itu.
Jawabannya, menurut Cupin, terletak pada krisis kepercayaan terhadap tatanan politik konvensional. Data survei nasional menunjukkan partai politik dan DPR konsisten menghuni dasar klasemen kepercayaan publik, jauh di bawah lembaga seperti TNI dan lembaga kepresidenan.
Di Depok, gejala itu mengendap menjadi angka yang sangat konkret. Pada Pilkada 2024, sekitar 38 persen pemilih atau lebih dari setengah juta warga memilih untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara.
Bagi Cupin, angka golput setinggi itu bukan sekadar kejenuhan teknis. Sejumlah pengamat membacanya sebagai simbol keengganan warga terhadap pilihan-pilihan yang tersedia dalam mekanisme politik yang ada.
Yang membuat Cupin merenung, hal ini justru terjadi di kota berpendidikan tinggi dengan indeks pembangunan manusia yang tergolong sangat baik. Riset dari Universitas Indonesia bahkan menangkap bahwa warga Depok merindukan sosok pemimpin yang mampu menuntaskan persoalan klasik kota seperti kemacetan dan tata ruang.
Di sinilah, pikir Cupin, selebritas masuk sebagai semacam jalan pintas kepercayaan. Ketika institusi dinilai lamban memproduksi kepercayaan, pasar politik mencarinya pada figur yang telanjur dicintai.
Cupin teringat bahwa pola ini bukan monopoli Indonesia. Ronald Reagan di Amerika Serikat, Volodymyr Zelensky di Ukraina, hingga Rano Karno dan Dede Yusuf di dalam negeri, semuanya membuktikan bahwa modal ketenaran bisa dikonversi menjadi jabatan publik.
Ia mencatat bahwa di Amerika Serikat bahkan ada Arnold Schwarzenegger, bintang film laga yang sukses menjadi Gubernur California. Contoh-contoh itu memperkuat dugaan Cupin bahwa daya tarik selebritas kerap melampaui pertimbangan pengalaman politik formal.
Bedanya, kata Cupin dalam hati, Ayu berada di posisi unik karena ia menahan konversi itu. Ia dicari bukan karena rekam jejak kebijakannya, melainkan justru karena ia berada di luar tatanan yang tak lagi sepenuhnya dipercaya.
Sebagai penutup, Cupin memilih bersikap arif alih-alih menghakimi. Ia memahami bahwa rendahnya kepercayaan pada institusi bukanlah takdir permanen, melainkan sebuah agenda perbaikan bersama yang sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola dan pelayanan publik daerah.
Baginya, popularitas seorang Ayu Ting Ting sebaiknya dibaca sebagai penanda tentang di mana kepercayaan publik perlu dirawat kembali. Pada akhirnya, kota sematang Depok berhak atas kepemimpinan yang memadukan kedekatan dengan kapasitas, siapa pun sosok yang kelak mengembannya. (A43)
