HomeHeadlineApapun Intriknya, Benarkah Jokowi Pemenangnya?

Apapun Intriknya, Benarkah Jokowi Pemenangnya?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Spill Presiden Prabowo Subianto mengenai eksistensi upaya pemisahan dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) menyiratkan makna tertentu. Utamanya, terkait interpretasi akan dinamika relasi dengan Megawati Soekarnoputri, PDIP, dan di antara para aktor terkait yang muaranya memunculkan Jokowi sebagai pihak yang lebih aman. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Dinamika terakhir politik negara +62 seolah menyiratkan angin politik yang berhembus nyaman untuk Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Terutama, setelah pernyataan tegas yang berbunyi:

Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan, kita jangan ikut pecah belah-pecah belah itu kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia,” ujar Presiden Prabowo saat memberi sambutan di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).

Tak pelak, berbagai penafsiran muncul setelah statement tersebut. Ihwal yang dipantik dari serangkaian narasi dan pemberitaan intervensi, cawe-cawe, hingga pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran sebelumnya.

Pun dengan faktor lain seperti proyeksi dengan entitas lain, utamanya PDIP (re: sejumlah elitenya) yang seolah-olah dibaca cukup “alergi” dengan hubungan Presiden Prabowo dan Jokowi. Penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto turut menjadi untaian variabel yang dikatakan memengaruhinya.

Namun, tren kurang menguntungkan bisa saja berada di kubu PDIP saat berkaca pada koordinat proses dan dinamika politik saat ini. Saat ditelaah, pernyataan Presiden Prabowo mengenai “upaya memisahkannya dengan Jokowi” bukan tidak mungkin mengarah pada hal krusial lain yang bisa membuat PDIP gigit jari. Mengapa demikian?

Segitiga “Maut”?

Sejak masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019, narasi politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan, saat itu hingga dinamikanya kini.

Keputusan tersebut memperlihatkan sikap Jokowi yang mengedepankan rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2019 yang penuh ketegangan. Bagi Prabowo, momen ini bisa dilihat sebagai bentuk keterbukaan Jokowi yang memungkinkan dirinya kembali ke panggung pemerintahan setelah serangkaian kekalahan dalam pemilu sebelumnya. Klimaksnya, kemenangan di Pilpres 2024.

Baca juga :  Siapa yang Memegang Rem

Saat mengacu pada triangle interest complexity, Presiden Prabowo mungkin tidak melihat Jokowi sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis yang telah memberinya kesempatan, ruang, dan panggung di blantika politik-pemerintahan.

“Hutang budi politik” ini kiranya tidak diabaikan begitu saja. Kendati kala itu tentu berlandaskan restu PDIP, Presiden Prabowo mungkin merasa bahwa Jokowi telah memberikan modal politik yang cukup baginya untuk mendapatkan legitimasi dari publik.

Oleh karena itu, upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi bisa dianggap sebagai tindakan yang merugikan bagi stabilitas politik dan reputasinya sendiri.

Namun, di sisi lain, ada realitas yang perlu diperhitungkan. Jokowi bukan hanya individu, tetapi juga entitas politik yang tak menutup kemungkinan memiliki kepentingan sendiri.

Tak dapat dipungkiri, dirinya diisukan masih memiliki pengaruh yang kuat di berbagai elemen pemerintahan dan bahkan dalam dinamika legislatif. Keberlanjutan dukungan Jokowi terhadap Prabowo pun kiranya menjadi pertimbangan utama.

Situasi ini membuat Prabowo tampaknya harus benar-benar cermat dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedekatan dengan Jokowi tanpa kehilangan kendali atas pemerintahannya sendiri.

Di saat yang sama, salah satu variabel yang seakan memperumit situasi politik saat ini adalah posisi PDIP. Setelah dominasi politiknya selama satu dekade terakhir, kini PDIP berada dalam posisi yang lebih sulit.

Satu variabel kontemporer lain, isu prasyarat PDIP untuk terlibat memperkuat pemerintah disebut cukup memberatkan kepentingan soliditas koalisi pemerintahan Prabowo.

Bagaimana tidak, isu dan hipotesa yang berhembus, prasyarat seperti mempertimbangkan ulang relasi dengan Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga case Hasto dan lain sebagainya tampak memiliki derajat mudarat lebih dibanding manfaat bagi stabilitas politik-pemerintahan saat ini.

Sampai detik ini dan dengan kondisi sekarang, membiarkan PDIP di luar dan mengulur relasi jadi opsi paling logis dilakukan Presiden Prabowo.

Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon

Justru, bisa jadi Prabowo menganggap PDIP dan para elitenya saat ini sebagai “ancaman”, baik dari potensi popularitas kader mereka yang bisa malampaui andai dirangkul pemerintah, maupun dari segi head-to-head dengan Partai Gerindra di ranah daya tawar koalisi serta legislatif.

Prabowo-Megawati, Hangat Namun Dingin?

Saat sampai pada interpretasi ini, relasi personal PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo kemungkinan akan tetap dikelola dengan baik di permukaan. Tetapi, variabel dan arah politik yang terkait atau mengacu visi Jokowi masih akan menjadi variabel determinan di masa mendatang.

Dalam catatan, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah politik yang panjang, yang diwarnai dengan pasang surut hubungan, termasuk kabar perjanjian Batu Tulis.

Meskipun keduanya pernah berada dalam satu kubu pada Pilpres 2009, hubungan mereka tidak selalu harmonis dalam konteks persaingan komunikasi politik, baik di kontestasi elektoral 2014 maupun 2019.

Di sisi lain, hubungan antara Jokowi dan Megawati juga mengalami dinamika yang kompleks, terutama menjelang dan setelah Pilpres 2024.

Dengan mempertimbangkan semua variabel yang tampak dan tidak dari teropong analisis, Prabowo tampaknya akan tetap menjaga keseimbangan antara mempertahankan hubungan dengan Jokowi tanpa memberikan terlalu banyak ruang bagi PDIP.

Menariknya, andai gelagat dan keputusan terjadi, bukan hanya akan berdampak pada stabilitas politik saat ini, tetapi juga pada konfigurasi kekuatan politik di masa mendatang.

Selanjutnya, kans relasi yang lebih konstruktif kiranya bisa saja terbentuk apabila terjadi sirkulasi elite di internal PDIP yang tak resisten terhadap Presiden Prabowo dan Jokowi. Dan, nama Puan Maharani mungkin bisa menentukan dalam skenario lain.

Lalu akankah itu terjadi? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.