HomeNalar PolitikAntasari Akan dapat Posisi di Pemerintahan?

Antasari Akan dapat Posisi di Pemerintahan?

Kecil Besar

Isu perombakan (reshuffle) kabinet jilid tiga di jajaran pembantu Presiden Joko Widodo, sudah sangat santer didengungkan. Rumor mengenai jabatan dan nama yang akan ditendang dan dimasukkan pun, sudah mulai diperkirakan. Salah satu nama yang kabarnya akan mendapatkan posisi adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Bila desas desus sebelumnya Antasari akan bergabung ke PDI Perjuangan, kini ada sumber yang mengatakan kalau dirinya pun tengah dipertimbangkan untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi, menempati posisi di salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Isu yang datang dari sumber terpercaya dan berasal dari dalam partai politik berkuasa ini menyatakan, latar belakang pengalaman dan track record yang dimiliki Antasari, diharapkan dapat membantu upaya menciptakan iklim positif penegakan hukum di Indonesia.

“Antasari sedang dipersiapkan di posisi baru oleh pemerintah. Harapannya, dengan pengalaman yang dimiliki dapat lebih mendongkrak upaya penegakan hukum di Indonesia,” kata sumber tersebut, akhir minggu lalu.

Tanpa menyebut posisi yang akan diberikan secara spesifik, sumber tersebut menyatakan kalau jabatan yang dimaksud tidak akan bertentangan dengan konstitusi. Sebab bagaimana pun juga, status Antasari yang mantan narapidana tentu akan banyak dipertanyakan masyarakat.

Antasari mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi pada Senin, 23 Januari lalu melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani dan dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Di dalam Keppres itu isinya mengurangi hukuman Antasari sebanyak enam tahun,” kata jurubicara kepresidenan Johan Budi.

Kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang membuatnya masuk prodeo sendiri, masih dianggap janggal oleh banyak pihak. Antasari divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara pada 11 Februari 2010. Berbagai upaya seperti banding, kasasi, hingga dua kali peninjauan kembali (PK) telah dilakukan, namun kesemua itu gagal.

Baca juga :  Iron Cage Menteri PU

Permintaan grasi Antasari ke Mahkamah Agung baru diperhatikan saat Jokowi menjabat sebagai presiden, dan kini statusnya sudah bebas murni. Pada saat itu, Antasari telah menjalankan hukuman selama 7 tahun 6 bulan atau dua pertiga lebih dari masa hukumannya.

Di sampaing akan mendapatkan posisi di pemerintahan, kabarnya Antasari juga akan masuk menjadi salah satu kader di partai politik pendukung di pemerintahan. (Suara Pembaruan/R24)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...