HomeNalar PolitikAnies-Sandi Takut Debat?

Anies-Sandi Takut Debat?

Kecil Besar

Kalau pemilih Jakarta memang sudah teguh dengan kata hatinya, maka tidak ada cara yang bisa mengubah pilihan politik rakyat, termasuk debat-debat politik.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]ukan namanya politik jika tidak ada cerita seru dan menarik di balik semua kejadian. Hal yang sama juga terjadi pada menjelang gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua yang akan diadakan pada 19 April 2017 nanti. Berita terbaru adalah tentang ketidakhadiran pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dalam debat jelang Pilgub yang dilaksanakan oleh Kompas TV.

Acara tersebut sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 April 2017 malam. Namun, hingga pukul 19.00 atau waktu acara akan dimulai, pihak Anies-Sandi tidak juga menampakkan diri, sementara pasangan Ahok-Djarot sudah hadir pada acara tersebut. Akhirnya acara yang dipandu oleh presenter Rosianna Silalahi itu pun diubah formatnya dengan hanya Ahok dan Djarot sebagai narasumber pada acara tersebut.

Kejadian tersebut akhirnya mendatangkan berbagai reaksi dan komentar yang bermunculan di media sosial.

Banyak yang menilai Anies-Sandi ‘takut’ menghadapi debat yang disiarkan secara live di TV nasional tersebut.

Atas kejadian tersebut, tim sukses pasangan calon nomor 3 tersebut mengatakan bahwa ketidakhadiran Anies-Sandi merupakan buntut dari adanya perbedaan pandangan mengenai konsep acara yang diselenggarakan, di mana pihak Anies-Sandi tidak setuju dengan adanya pendukung dalam acara debat tersebut.

Selain itu, menurut pihak Anies, acara tersebut seharusnya hanya menghadirkan calon wakil gubernur – Djarot dan Sandi saja. Namun, secara sepihak oleh televisi tersebut disiarkan bahwa acara tersebut juga menghadirkan calon gubernur. Eh, siapa benar, siapa salah?

Entah kesalahan dalam acara ini adalah dari TV penyelenggara atau pun dari tim sukses pasangan calon nomor 3, yang jelas ketidakhadiran Anies-Sandi dalam debat ini menarik perhatian publik. Tercatat dari pengamatan PinterPolitik.com, berita ketidakhadiran Anies-Sandi ini menjadi trending topic di twitter pada minggu malam. Banyak yang menyayangkan ketidakhadiran pasangan ini. Namun, apakah ketidakhadiran pada acara debat ini berpengaruh besar bagi elektabilitas Anies-Sandi?

Anies-Sandi Takut Debat?

Publik bertanya-tanya, mengapa Anies-Sandi tidak datang? Tagar Aniestakutdebat (#AniesTakutDebat) sempat menghiasi twitter pada minggu malam. Tentu agak meragukan kalau menilai televisi seperti Kompas TV melakukan kesalahan komunikasi terkait siapa saja yang harus hadir dalam acara tersebut – walaupun tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi. Lalu, apakah Anies-Sandi memang takut debat?

Tentu jawaban atas pertanyaan tersebut bisa jadi sangat subjektif – apalagi saat ini masyarakat Jakarta sedang terpecah menjadi dua. Namun, jika ingin memposisikan diri secara netral, performa Anies pada debat pertama yang dilaksanakan pada acara Mata Najwa sebetulnya tidaklah buruk, bahkan sangat menjanjikan. Anies tampil dengan percaya diri dan terlihat lebih mendominasi. Sementara Ahok terlihat lebih tenang dan lebih banyak tertawa – hal yang bisa jadi juga merupakan bagian dari strategi politiknya.

Baca juga :  Reinkarnasi Ahmad Sahroni?

Walaupun demikian, pada beberapa bagian debat tersebut, ada fakta yang membuat Anies menjadi pergunjingan di media sosial, misalnya terkait rumah seharga 350 juta rupiah di daerah Jakarta – yang oleh banyak pihak disebut tidak mungkin ada. Lalu, apakah karena alasan itu Anies tidak datang?

Hal lain yang boleh jadi dianggap sebagai salah satu alasan mengapa Anies-Sandi tidak hadir mungkin karena televisi yang menyiarkan acara ini adalah Kompas TV yang ratingnya tidak setinggi stasiun TV nasional lainnya. Pada akhir tahun 2015 lalu, rating Kompas TV masih berada di angka 0,7%. Angka ini di bawah TV One dan Metro TV yang berada di atas 2 %. Walaupun telah melakukan banyak perubahan dalam siaran dan juga jaringan, mungkin saja Anies-Sandi tidak datang ke acara ini karena menurut mereka Kompas TV tidak punya rating yang tinggi, sehingga tidak terlalu berdampak bagi mereka. Eh, benarkah demikian? Harus dicatat bahwa walaupun tidak punya rating yang tinggi, Kompas TV berada di bawah naungan Kompas Gramedia, salah satu grup media terbesar di Indonesia.

Alasan lain yang paling masuk akal adalah karena Anies-Sandi menganggap debat tidak lagi berkontribusi bagi elektabilitas mereka di Jakarta. Debat atau tidak debat, Anies-Sandi sudah yakin bahwa mereka akan memenangkan kontestasi politik ini. Benarkah demikian?

Apakah Debat Masih Berpengaruh?

Faktanya, sebuah survei dari PolMark Research Center (PRC) mengatakan bahwa preferensi pemilih di Jakarta tidak akan terpengaruh oleh hasil debat. Menurut PRC, alasan utama yang dipilih oleh warga Jakarta untuk memilih pemimpin di ibukota adalah soal agama. Berikut adalah hasil survei PRC tentang variabel-variabel yang dianggap sebagai alasan seseorang memilih gubernur di Jakarta.

Agama menjadi alasan utama seseorang memilih pemimpin di Jakarta. Oleh karena itu, sebaik apa pun performa debat atau gagasan seseorang, mayoritas warga Jakarta tidak akan memilihnya kalau ia berbeda agama dengan pemimpin tersebut. Tentu hal ini menjadi tantangan besar untuk pasangan Ahok-Djarot, mengingat Ahok bukan berasal dari agama mayoritas masyarakat Jakarta. Agama pun masih menjadi alasan utama warga Jakarta untuk tidak memilih seseorang menjadi pemimpin.

Jika mengacu pada hasil survei tersebut, maka makin jelaslah kalau debat pemilihan gubernur tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemilihan gubernur nanti. Faktor agama yang sangat dominan akan membuat Ahok-Djarot kesulitan memenangkan pertarungan di Jakarta ini. Wow, benarkah demikian? Kalau memang seperti itu, lalu untuk apa debat dilakukan? Toh, masyarakat sudah teguh dengan pilihan politiknya masing-masing.

Debat dalam Kontes Politik

Keberadaan debat dalam kontes politik seperti pilpres atau pilkada sebetulnya adalah cara calon-calon yang bertarung untuk mensosialisasikan visi, misi serta program-program kerja yang ingin dilakukannya. Debat juga berpengaruh untuk menarik hati para pemilih yang belum menentukan pilihan politiknya (undecided voters).

Baca juga :  Strategi “Gajah” Kaesang masuk Pesantren ?

Walaupun tidak berdampak signifikan, namun performa debat bisa menaikan atau menurunkan tingkat elektabilitas seseorang sampai beberapa persen. Penampilan yang tidak meyakinkan dalam debat juga membuat seorang calon pemimpin bisa jadi kehilangan suara.

Hal ini bisa dilihat dari performa debat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada putaran pertama pilgub Jakarta. Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada akhir Januari 2017 lalu menunjukkan ada penurunan elektabilitas AHY akibat performa yang kurang baik dalam debat. Sebelum debat pilgub, elektabilitas AHY berada pada angka 30,8 % di bulan Desember 2016. Setelah debat pilgub, elektabilitasnya merosot menjadi 22,5 %. Hal yang sama terjadi pada pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2016 lalu. Saat debat terakhir, elektabilitas Hillary Clinton mengalami penurunan hingga 3 %.

Selain dari konten debat itu sendiri, faktor lain yang dianggap berpengaruh adalah tentang media spin atau analisis-analisis yang dibuat berdasarkan konten debat yang dibicarakan. Bahkan, media spin berperan sama besarnya dengan isi debat itu sendiri. Media spin itu saat ini sedang dialami oleh Anies ketika pernyataannya tentang rumah 350 juta rupiah di debat pertama menjadi bulan-bulanan di media massa dan media sosial.

Terlepas dari hal tersebut, jika menggunakan parameter survei PRC tentang alasan seseorang memilih pemimpin, maka debat tentu saja tidak akan banyak berpengaruh terhadap preferensi pemilih. Kalau pemilih Jakarta memang sudah teguh dengan kata hatinya, maka tidak ada cara yang bisa mengubah pilihan politik – tidak juga debat sekalipun. Lalu, untuk apakah berdebat lagi?

Masih Pentingkah Bebat Pilgub Jakarta?

Debat dalam kontestasi politik secara fungsional berperan sebagai bagian dari cara calon-calon yang bersaing untuk memaparkan visi, misi dan program. Oleh karena itu, keberadaan debat sangat penting dalam proses demokrasi.

Debat memungkinkan masyarakat untuk menilai seberapa meyakinkan calon pemimpin dengan gagasan-gagasan politiknya dan bagaimana cara gagasan tersebut dieksekusi. Selain itu, debat juga menjadi bagian dari transparansi agenda politik. Debat membantu masyarakat melihat bagaimana calon pemimpin mempertanggungjawabkan rencana-rencana yang dibuatnya dan bagaimana pertanggungjawabannya tersebut mampu menarik hati para pemilih.

Namun, jika berhadapan dengan masyarakat yang loyal terhadap sosok pemimpin tertentu dan kuat secara identitas (memilih pemimpin berdasarkan suku, agama, ras), maka debat politik sesungguhnya sulit dipakai sebagai acuan untuk meramalkan hasil pemilihan pemimpin. Masyarakat mungkin puas terhadap kinerja Ahok, namun jika berhadapan dengan preferensi identitas pemimpin, maka sulit membayangkan Ahok bisa memenangkan kontestasi politik di Jakarta.

“Winners never quit and quitters never win”.

Kata-kata ini diucapkan oleh Vince Lombardi (1933-1970) – mantan atlet dan pelatih American Football. Anies-Sandi memang tidak datang pada debat di Kompas TV – hal yang sama juga pernah dilakukan oleh AHY pada debat di salah satu stasiun TV. Lalu, apakah kekalahan yang dialami oleh AHY akan terjadi pada Anies dan Sandi juga? Menarik untuk ditunggu. (S13)

 

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.