Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Anies Baswedan dan Mahfud MD Memiliki kesamaan narasi pasca Pilpres 2024 yang tak sedikit diamini publik karena sama-sama membawa tendensi kritik ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ihwal yang membuat keduanya bisa saja memiliki kekuatan dahsyat secara elektoral andai bersatu mendirikan entitas politik yang aspiratif.
Pasca Pilpres 2024, narasi bertendensi kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dibawa oleh Anies Baswedan dan Mahfud MD semakin relevan di mata sebagian publik dan pemerhati politik.
Keduanya menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tak selaras dengan aspirasi masyarakat, khususnya di kalangan “oposisi”.
Meskipun Anies dan Mahfud berasal dari latar belakang yang berbeda—Anies sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta dan Mahfud sebagai eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) — keduanya sering mengedepankan tuntutan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam narasi mereka.
Narasi-narasi ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya memberikan kritik konstruktif, tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan yang dapat lebih memajukan Indonesia.
Jika Anies dan Mahfud bersatu untuk membentuk entitas politik baru yang berlandaskan narasi-narasi tersebut, hal ini bisa menjadi kekuatan elektoral yang sangat dahsyat.
Melalui keselarasan visi mengenai demokrasi yang lebih substantif, mereka dapat menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang merindukan perubahan.
Lantas, sejauh mana peluang keduanya bergabung dan membentuk entitas politik formal?
Magnet Politik dan Momentum
Narasi yang diusung oleh Anies Baswedan dan Mahfud MD dapat menjadi magnet politik yang sangat kuat jika terus dikembangkan secara konsisten.
Kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang berfokus pada persoalan ketidakadilan sosial, demokrasi yang terancam, dan praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan adalah isu-isu yang tetap relevan di kalangan masyarakat luas.
Jika dilihat dari perspektif teori frame alignment, yang diperkenalkan oleh David A. Snow dan Robert D. Benford dalam Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization, keberhasilan dalam menggerakkan massa secara politik bergantung pada sejauh mana narasi yang dibangun oleh elit politik mampu selaras atau aligned dengan nilai-nilai dan kepentingan audiens mereka.
Dalam kasus Anies dan Mahfud, narasi yang diusung cenderung mencakup aspirasi rakyat terkait dengan keadilan, demokrasi, dan transparansi.
Isu-isu seperti ini memiliki daya tarik yang besar, terutama bagi kelompok-kelompok yang merasa tidak terwakili oleh kebijakan pemerintah saat ini. Dengan melibatkan lebih banyak aktor politik dan masyarakat sipil dalam diskursus mereka, Anies dan Mahfud dapat memperluas basis pendukung yang tidak hanya datang dari satu spektrum politik, tetapi dari berbagai kalangan yang mendambakan perubahan struktural dalam politik Indonesia.
Terlebih, momentum krusial saat ini adalah seolah mereka memiliki common enemy yang termanifestasi dalam kebijakan serta manuver politik Jokowi.
Di sisi lain, kesamaan latar belakang akademis dan intelektual antara Anies dan Mahfud memberikan keunggulan tersendiri. Keduanya tidak hanya mengedepankan narasi politik, tetapi juga dilihat sebagai figur yang memiliki kompetensi intelektual untuk menghadirkan solusi konkrit atas permasalahan bangsa.
Jika konsistensi ini dipertahankan, mereka bisa saja membangun jaringan yang lebih kuat dan menjadi poros baru dalam kancah politik nasional, yang menawarkan alternatif nyata bagi masyarakat yang menginginkan perubahan.
Akan tetapi, selain persoalan logistik dan bagaimana menyatukan mereka ke dalam satu “bahtera politik”, yang tak kalah penting adalah konsistensi para aktor politik praktis yang seolah kini dengan mudah dibarter dengan gelimang kekuasaan.
Jangan Bosan Jadi Oposisi?
Namun, meskipun narasi mereka memiliki potensi besar sebagai magnet politik, membangun entitas politik resmi bukanlah hal yang mudah. Politik Indonesia pasca Pilpres 2024 dibayangi oleh tarik-menarik kepentingan kekuasaan yang sangat kompleks.
Sistem kepartaian di Indonesia belakangan dikuasai oleh elite-elite politik yang memiliki jaringan kekuasaan yang kuat, sehingga masuknya entitas politik baru seringkali dihadapkan pada hambatan besar.
Jika Anies dan Mahfud berniat mendirikan partai politik atau koalisi yang formal, mereka harus siap menghadapi resistensi dari partai-partai besar yang sudah mapan.
Dalam konteks ini, konsep resource mobilization kiranya dapat menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Anies dan Mahfud.
Konsep ini menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah gerakan sosial atau politik tidak hanya ditentukan oleh keselarasan narasi dengan kepentingan publik, tetapi juga oleh seberapa efektif gerakan tersebut dalam memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka.
Dalam politik Indonesia, sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa finansial, tetapi juga mencakup jaringan politik, pengaruh di media, dan dukungan dari aktor-aktor kunci di pemerintahan, termasuk jejaring di militer dan aparat penentu serta penegak hukum.
Di sisi yang sama, godaan kekuasaan juga menjadi tantangan tersendiri. Jika Anies dan Mahfud terlalu fokus pada mencapai kekuasaan formal, mereka bisa kehilangan esensi dari narasi aspiratif yang telah mereka bangun.
Tidak sedikit entitas politik baru yang gagal karena terjebak dalam kompromi politik yang merugikan prinsip-prinsip awal mereka. Dalam situasi yang lebih buruk, sentimen minor bisa berkembang, seperti tuduhan inkonsistensi atau pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip awal mereka. Sampel yang kini menghantui PKS, misalnya.
Jika narasi mereka tidak dikelola dengan baik, alih-alih menjadi kekuatan penyeimbang politik, Anies dan Mahfud justru bisa terjebak dalam konflik internal atau menjadi target serangan lawan-lawan politik mereka.
Terlepas dari motif dan kepentingan keduanya, narasi yang dibawa oleh Anies dan Mahfud pasca Pilpres 2024 memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan elektoral yang dahsyat, terutama jika mereka mampu mempertahankan konsistensi dalam kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mengusung alternatif yang aspiratif.
Namun, tantangan dalam mendirikan entitas politik resmi tidaklah ringan. Godaan kekuasaan dan kompleksitas tarik-menarik kepentingan dalam politik Indonesia dapat menjadi hambatan besar yang harus mereka hadapi dengan bijaksana.
Jika tidak dikelola dengan baik, narasi aspiratif yang mereka bawa justru bisa terdistorsi dan mengubur mimpi mereka untuk menjadi penyeimbang dalam politik dan demokrasi Indonesia. (J61)
