Kritik Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai banjir Ibu Kota menimbulkan intrik tersendiri setelah beragam reaksi bermunculan. Lalu, mengapa intrik itu kiranya dapat mengemuka? Serta seperti apa dampaknya bagi PSI sendiri?
Dampak banjir di DKI Jakarta pada akhir pekan lalu tampaknya tak hanya seputar persoalan konkret di lapangan yang cukup pelik, namun juga merambah hingga ke konteks adu narasi politik ketika para politisi memberikan tanggapannya.
Intrik berbalas narasi kemudian eksis dan mewarnai diskursus mengenai bencana alam laten yang kerap terjadi di Ibu Kota itu.
Pemantiknya sendiri ialah kritik Plt Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha kepada Anies Baswedan, yang menilai Gubernur DKI Jakarta itu tidak serius dalam menangani banjir di Ibu Kota dan hanya melemparkan kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman.
Menariknya, tanggapan atas kritik itu bukan datang dari Anies sendiri, melainkan dari pihak ketiga yang juga merupakan politisi berlatar belakang artis lainnya yakni, Sigit Purnomo Syamsuddin Said a.k.a. Pasha.
Mantan wakil Wali Kota Palu yang juga Ketua DPP PAN bidang seni, budaya, dan olahraga itu memberikan reaksi timpalan dengan menyebut kritik Giring yang mengatakan Anies tidak mampu mengelola Jakarta, terlalu naif dan kerdil.
Pertarungan narasi antara mantan vokalis Nidji dan Ungu itu semakin sengit ketika Giring kemudian menimpalinya lagi, bahwa apa yang disampaikannya bukanlah kritik sembarangan karena Ia menyebut PSI memiliki kursi wakil rakyat di Jakarta yang mengawal kinerja Gubernur.
Baca juga: PSI Akhirnya Butuh Anies?
Keseruan adu argumen antar dua politisi dengan latar belakang serupa itu seketika menyedot perhatian khalayak, yang di saat bersamaan juga membuat ada yang sepakat dengan Giring, namun tak sedikit juga yang selaras dengan Pasha.
Namun di luar konteks perdebatan kedua politisi itu, ihwal apa yang kiranya menyebabkan aksi-reaksi argumen mengenai banjir ini kemudian dapat menjadi polemik tersendiri?
Terbelenggu Half-Truth?
Pernyataan Anies soal banjir Jakarta yang disusul kritik Giring, dan bertransformasi menjadi intrik dan polemik, agaknya disebabkan oleh upaya memproduksi sebuah narasi yang tidak komprehensif demi kepentingan tertentu.
Filsuf asal Inggris, Alfred North Whitehead menyebutnya sebagai half-truth. Dalam publikasinya yang berjudul Dialogues, Whitehead mendefinisikannya sebagai konstruksi pernyataan dan klaim argumen yang memproduksi simpulan yang kurang tepat.
Hal itu dikarenakan narasi dibangun di atas fakta parsial dan terkadang hanya menampilkan satu fragmen kecil kebenaran dari keseluruhan fakta yang ada.
Implementasi half-truth dapat menampilkan deceptive element atau elemen yang menipu, bias makna, dan kekeliruan dalam merepresentasikan kebenaran utuh yang seharusnya bisa disajikan secara komprehensif. Tujuannya, tentu demi membuat sebuah klaim atau keyakinan parsial sebagai fakta yang seolah utuh dan diterima.
Half-truth sendiri seperti telah menjadi sebuah hal yang lazim dan bahkan menjadi bahasa tersendiri di kancah politik. William Safire dalam bukunya, The new language of politics: an anecdotal dictionary of catchwords, slogans, and political usage mendefinisikan half-truth, dalam konteks politik, sebagai pernyataan atau klaim parsial yang semakin lama dengan penjelasannya, semakin besar kemungkinan reaksi publik untuk menerimanya.
Dan faktanya, esensi dari politik demokratis kontemporer juga memang digambarkan kerap menampilkan half-truth sebagai sebuah hal yang “lumrah”, dengan berbagai karakteristik aktor politik dan kepentingannya.
Pada konteks intrik kritik banjir dari Giring kepada Anies, half-truth tampaknya menjadi metode yang kemudian digunakan untuk “menyerang” DKI-1. Tak hanya kali ini saja, half-truth juga dinilai kerap gencar menjadi basis untuk menekan Anies dalam beberapa kesempatan, terutama oleh lawan-lawan politiknya.
Baca juga: Giring PSI ‘Cari Sensasi’?
Terutama yang berasal dari PSI dan seolah bukan rahasia lagi, bahwa partai muda ini telah menjadi musuh bebuyutan Anies di DKI Jakarta, bahkan mungkin sejak detik pertama eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dilantik sebagai Gubernur.
Kecenderungan eksistensi half-truth dari Giring yang tampak mutlak mewakili PSI misalnya, hanya fokus pada DKI Jakarta saja. Meskipun memang hanya punya wakil di Ibu Kota, namun banjir juga nyatanya terjadi di wilayah lain seperti Bekasi, Karawang, hingga Semarang.
Apa yang dikemukakan Giring dan PSI lantas menjadi ketimpangan kritik dan menimbulkan tanya berikutnya, perihal apakah kepala daerah lain yang wilayahnya juga terkena banjir dapat divonis tidak mampu untuk mengurus wilayahnya masing-masing.
Lalu ketika musabab berbicara banjir, tidak dapat serta merta secara tunggal mengatribusikan kesalahan pada kepala daerah saja. Terdapat pula variabel lain seperti perilaku masyarakat yang tak bisa dipungkiri berkontribusi menimbulkan banjir, misalnya habit membuang sampah ke sungai, membangun rumah semi permanen di bantaran kali, dan sebagainya.
Tetapi di sisi lain, metode half-truth yang disebut Safire menjadi kelaziman dalam politik, tampaknya juga digunakan Anies ketika di awal hanya menyebut banjir merupakan kiriman dari wilayah lain plus akibat curah hujan yang tinggi, tanpa menguak realita dan permasalahan lain bahwa upaya preventif dan target-target mengatasi banjir juga agaknya belum maksimal dilakukan.
Anies misalnya, tidak menguak persoalan lain soal sumur resapan yang masih jauh dari target. Padahal rencana itu merupakan strateginya sendiri untuk mengantisipasi banjir Jakarta yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu, Anies juga seolah enggan untuk membahas atau melakukan normalisasi sungai dengan opsi satu-satunya, yakni merelokasi warga dan menertibkan bangunan di bantaran, yang mungkin bisa berdampak minor bagi citra politiknya.
Baca juga: Ketika PSI Jadi Sasaran Bully
Dari situ, kemudian tampak bahwa di balik intrik dan gaduh kritik Giring plus PSI kepada Anies – yang tak hanya soal banjir kali ini saja – agaknya disebabkan atau terdapat dominasi half-truth yang mengiringinya, di mana tentu muaranya demi kepentingan politik masing-masing pihak.
Di luar itu, lantas bagaimana kiranya pengaruh dari intrik terbaru dengan Anies itu bagi impresi terhadap PSI secara umum ke depannya?
Stagnasi Manuver PSI Berbahaya?
Di balik bombardir kritiknya selama ini, PSI dan Anies seolah menampilkan benturan nilai yang cukup alot antara progresivisme dan konservatisme.
Dikotomi dua kutub yang juga mewarnai politik Amerika Serikat (AS), saat konservatif menganggap satu pilihan harus dibuat dan secara tegas dieksekusi, sementara kaum progresif mengatakan bahwa satu solusi politik sesungguhnya dapat menjadi jawaban untuk berbagai persoalan.
Namun benarkah begitu?
Agaknya tidak demikian, terlebih ketika berbicara secara khusus pada konteks PSI. Manuvernya sejauh ini tampaknya lebih tepat dinilai “sekadar” atau sebagai hasil dari kalkulasi politik tertentu.
Carol Mershon dalam The Costs of Coalition: Coalition Theories mengatakan, terdapat cost atau biaya untuk membangun, menyudahi, atau mempertahankan koalisi politik, yang mana hal itu tergantung pada bagaimana karakteristik partai politik (parpol) itu sendiri dan kesesuaiannya untuk bermanuver pada ruang-ruang kebijakan.
PSI sebagai parpol yang masih seumur jagung, tentu melakukan kalkulasi tertentu untuk tetap bertahan dan relevan dengan isu dan arah politik melalui koalisi yang selama ini diikutinya.
Dari situ, konteks ekspresi dan inisiatif sentilan PSI melalui Giring soal banjir atau kritik-kritik lainnya kepada Anies, kemungkinan untuk menunjukkan standpoint, solidaritas, atau kesamaan persepsi secara berkesinambungan dengan koalisi politiknya yang memang kerap kontradiktif dengan Anies.
Selain memang hanya punya wakil legislatif di Ibu Kota, kritik yang konsisten pada Anies juga sebagai upaya untuk memaksimalkan sumber daya politik PSI yang tampaknya masih terbatas.
Terlebih dengan tendensi Jakarta-sentris, upaya itu bisa saja dipandang sangat layak untuk dimaksimalkan demi rengkuhan popularitas dan investasi politik dalam kontestasi elektoral berikutnya.
Kendati begitu, manuver-manuver PSI itu memiliki probabilitas untuk tak akan berjalan mulus begitu saja. Yang pertama tentu kembali pada tendensi penggunaan metode half-truth di balik kritiknya yang dapat dengan mudah di-counter atau dikritisi balik, agaknya akan berpotensi menjadi bumerang tersendiri bagi impresi PSI.
Plus, fokus kritik PSI terhadap Anies tanpa tegas memihak kalangan masyarakat tertentu, seolah membuat parpol besutan Giring menjadi terkesan eksklusif. Apalagi Anies di DKI acapkali tampak tetap mendapat simpati di akar rumput meski dirundung sejumlah persoalan seperti banjir, kemacetan, polusi, dan sebagainya.
Output berupa impresi eksklusivitas itulah yang kiranya juga dapat menjadi bumerang bagi tujuan politik PSI untuk tetap relevan berada di kancah perpolitikan, tak hanya di DKI Jakarta saja, tapi di Indonesia secara umum.
Akan tetapi, rangkaian analisa di atas tentu masih sebatas kemungkinan semata. Namun, satu esensi yang mungkin dapat diambil pelajaran dan diartikulasikan oleh para aktor politik baik PSI maupun Anies ialah, alih-alih terjebak dalam kepentingan masing-masing, memaksimalkan sinergi konstruktif yang komprehensif tentu menjadi sesuatu yang diharapkan masyarakat luas dalam berbagai persoalan bersama. (J61)
Baca juga: Pilpres 2024, Kemenangan Absolut Prabowo-Anies?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
