Dengarkan artikel ini:
Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.
Dalam mitologi Tiongkok kuno, ada kisah tentang Chang’e, dewi yang menelan ramuan keabadian dan terbang ke bulan, lalu menetap di sana selamanya, terpisah dari suaminya Houyi di bumi. Yang menarik dari kisah ini bukan hanya perpisahannya, melainkan posisinya: Chang’e tidak pernah benar-benar pergi.
Ia tetap mengorbit, terlihat setiap purnama, tapi tak pernah benar-benar bisa dijangkau atau dipahami sepenuhnya oleh mereka yang menatapnya dari bawah. Bulan ada, dekat bahkan, tapi separuh wajahnya tak pernah menghadap bumi.
Fakta astronomi di balik metafora itu sederhana namun mengagumkan: rotasi bulan pada porosnya berlangsung dalam kecepatan yang sama persis dengan revolusinya mengelilingi bumi, sebuah fenomena yang disebut tidal locking. Akibatnya, hanya satu sisi bulan yang pernah terlihat dari bumi sepanjang sejarah manusia. Sisi yang lain, dark side of the moon, bukan gelap karena tak ada cahaya, melainkan karena ia tak pernah berhadapan dengan kita. Album legendaris Pink Floyd tahun 1973 meminjam fenomena ini sebagai metafora kondisi psikologis manusia: ada sisi yang selalu ada namun tak pernah sepenuhnya terlihat.
Metafora itulah yang paling pas menggambarkan posisi Anies Baswedan hari ini dalam peta politik nasional. Ia ada, ia bicara, ia dikutip media setiap minggu. Namun rencana politiknya, arah langkahnya, dan kalkulasinya menuju 2029, semuanya tetap menjadi sisi yang tak pernah benar-benar menghadap terlihat.
Pesan yang Tak Disebutkan Namanya
Pada 26 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan 2.600 rektor, dekan, dan guru besar dalam Sarasehan Kebangsaan di Jakarta Convention Center. Di tengah pidato bertema kemandirian ekonomi itu, ia menyelipkan refleksi personal yang kemudian menjadi sorotan luas: dirinya telah lima kali maju meminta mandat rakyat dan empat kali tidak diberi mandat, namun tidak pernah mengganggu pemimpin yang memperoleh mandat tersebut. Pernyataan ini disambut tepuk tangan riuh dari ruangan yang dipenuhi kalangan intelektual.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa kegaduhan politik pascapemilihan yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan menghambat upaya negara mengentaskan kemiskinan, sembari mempertanyakan retorik apakah bangsa ini ingin terus-menerus berada dalam kegaduhan setiap kali pemilu usai. Juru bicara presiden kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan itu murni soal komitmen terhadap konsensus demokrasi, bukan sindiran terhadap pihak tertentu yang dianggap mengganggu pemerintahannya saat ini.
Tapi konteks tidak pernah berdiri sendiri. Pernyataan itu hadir tak lama setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritik pemborosan anggaran negara, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), terjadi di sejumlah daerah. Bahkan, dalam forum berbeda beberapa hari sebelumnya, Prabowo sempat melontarkan pernyataan yang lebih tajam soal pihak yang ia klaim mengetahui mendanai demonstrasi tersebut. Dalam rangkaian peristiwa inilah, narasi tentang “mengganggu pemerintah yang sah” menjadi pesan berlapis, ditujukan secara umum ke ekosistem oposisi, namun secara implisit menyentuh figur-figur kritis yang konsisten bersuara, termasuk Anies Baswedan.
Anies sendiri dalam beberapa kesempatan terakhir memang aktif melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk soal inkonsistensi antara semangat penghematan anggaran di satu sektor dengan pemborosan yang masih terjadi di sektor lain. Kritik semacam ini bukan serangan personal, melainkan kritik berbasis data dan argumentasi, gaya yang konsisten dengan rekam jejak intelektualnya.
Namun justru di situlah persoalannya: kritik yang konsisten dan artikulatif, tanpa jabatan formal apapun untuk menampungnya, membuat Anies berada dalam posisi yang sulit diklasifikasi, bukan sepenuhnya oposisi terstruktur, namun juga bukan bagian dari koalisi kekuasaan.
Ketiadaan Jembatan
Sejarah politik pasca-Pilpres di Indonesia modern sebetulnya punya preseden penyelesaian yang relatif mulus. Ketika Joko Widodo naik sebagai presiden pada 2014 mengalahkan Prabowo Subianto, jarak antara istana dan kubu oposisi tidak dibiarkan menganga terlalu lama. Sosok-sosok seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Pratikno berperan sebagai jembatan informal, figur yang nyaman beroperasi di ruang abu-abu antara protokol kenegaraan dan komunikasi personal lintas faksi.
Hasilnya terlihat jelas: pasca-Pilpres 2014 koalisi di DPR bisa “dijinakkan”, pun dengan konteks Prabowo yang tak frontal mengkirik. Sedangkan di 2019, Prabowo akhirnya masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan, oposisi dikonversi menjadi koalisi, dan praktis tidak ada lagi kekuatan oposisi sistemik yang tersisa di luar lingkaran kekuasaan hingga akhir periode Jokowi.
Pola itu belum terlihat berulang di era Prabowo. Memang ada pertemuan-pertemuan elite yang menarik perhatian publik, salah satunya dengan Jusuf Kalla, sosok senior yang dikenal luas sebagai salah satu elite penyokong di belakang Anies. Pertemuan semacam ini penting secara simbolik, menandakan bahwa kanal komunikasi antarelite tetap terbuka. Namun simbolik tidak sama dengan substantif. Belum ada sinyal yang menunjukkan komunikasi langsung dan intensif antara Prabowo dan Anies sendiri, apalagi pertemuan personal yang menjadi titik balik seperti yang pernah terjadi antara Jokowi dan Prabowo satu dekade lalu.
Yang absen di era Prabowo bukan hanya pertemuan, tapi juga figur penghubungnya. Tidak ada padanan Luhut atau Pratikno, tidak ada aktor yang secara konsisten memainkan peran sebagai diplomat informal ke kubu oposisi. Memang ada Sufmi Dasco, namun posisinya belum seperti Luhut di era Jokowi. Prabowo dan Anies sejauh ini hanya saling merespons melalui media, forum publik, dan pernyataan tertulis, sebuah komunikasi yang berjarak dan tidak personal.
Ketiadaan jembatan ini bukan sekadar kebetulan administratif, melainkan cerminan arsitektur kekuasaan yang berbeda. Gaya kepemimpinan Prabowo cenderung lebih sentralistis dan langsung dibandingkan Jokowi yang terbiasa mendelegasikan komunikasi sensitif kepada figur perantara. Padahal, rekonsiliasi elite semacam ini krusial bagi stabilitas jalannya pemerintahan, mengurangi gesekan struktural yang berpotensi mengganggu agenda kebijakan jangka panjang.
Membaca Anies
Max Weber, dalam karyanya tentang tipologi otoritas, membedakan tiga jenis legitimasi: tradisional yang bersandar pada warisan, legal-rasional yang bersandar pada jabatan formal dalam sistem hukum, dan karismatik yang bersandar pada daya tarik personal seorang pemimpin. Prabowo kini memegang legitimasi legal-rasional yang tak terbantahkan, ia presiden terpilih secara sah melalui mekanisme konstitusional.
Anies, sebaliknya, hanya memiliki legitimasi karismatik yang bersumber dari 40 juta suara yang pernah ia raih di Pilpres 2024. Weber mengingatkan bahwa dari ketiga jenis legitimasi itu, karismatik adalah yang paling rentan. Ia harus terus-menerus diperbarui melalui tindakan dan narasi yang terus beresonansi dengan publik. Tanpa jabatan, tanpa kemenangan elektoral baru, dan tanpa partai besar yang menopang, kharisma berisiko menjadi rutin, dan kharisma yang rutin kehilangan daya magisnya sebagai sumber legitimasi.
Hannah Arendt menawarkan pembedaan penting antara kekuasaan (power) dan kekerasan (violence). Bagi Arendt, kekuasaan sejati lahir dari kemampuan bertindak bersama secara kolektif, bukan dari paksaan sepihak. Dalam kerangka ini, Anies memiliki modal sosial untuk kekuasaan, tapi belum memiliki kekuasaan itu sendiri, karena belum ada action in concert yang terorganisir secara kelembagaan di belakangnya. Ia adalah kekuasaan potensial yang belum teraktualisasi, dan dalam politik, potensi yang dibiarkan mengendap tanpa konversi menjadi kekuatan nyata cenderung menguap seiring waktu.
Niccolò Machiavelli, dalam risalah klasiknya Il Principe, menulis bahwa tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang penguasa selain seseorang yang berada di posisi ambigu, bukan kawan sepenuhnya, bukan pula musuh yang jelas. Musuh nyata bisa dihadapi secara langsung. Kawan bisa dikelola dan diberi imbalan. Tapi pihak yang terus mengkritik dari luar tanpa pernah secara eksplisit menyatakan diri sebagai oposisi formal adalah variabel yang sulit diperhitungkan dan sulit dinetralisir lewat instrumen kekuasaan konvensional. Inilah persis posisi Anies hari ini.
Pada akhirnya, narasi soal pencalonan Anies di Pilpres 2029 sudah beredar luas, tapi jalan menuju ke sana tetap menjadi misteri yang disengaja. Apakah ia sedang membangun infrastruktur elektoral baru lewat Partai Gerakan Rakyat, menunggu momentum rekonsiliasi dengan harga politik yang lebih menguntungkan, atau mengisi ceruk sebagai intelektual oposisi jangka panjang, semuanya tetap menjadi kalkulasi yang hanya diketahui Anies sendiri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
