HomeNalarAndika, Kunci Jokowi Tetap Perkasa?

Andika, Kunci Jokowi Tetap Perkasa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi – mendampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Apa alasan Jokowi dalam keputusan itu?


PinterPolitik.com

“I got this sh*t mapped out strong” – Drake, penyanyi rap asal Kanadas

Kesatuan dan kerja sama memang lebih memberikan dampak daripada bekerja sendiri-sendiri. Hal ini mungkin merupakan salah satu pesan yang paling terlihat dalam film Avengers: Endgame (2019).

Dalam film tersebut, para pahlawan super memutuskan untuk bersatu kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang disayanginya setelah Thanos berhasil melenyapkan separuh populasi semesta hanya dengan sekali jentikan jari. Meski telah berlalu selama lima tahun, para pahlawan ini memutuskan untuk tidak menyerah.

Harapan ini muncul setelah Ant-Man ternyata berhasil kembali dari dimensi lain. Kembalinya satu pahlawan super ini menginspirasi beberapa pahlawan lain untuk berusaha mencari kunci dan jawaban atas rahasia perjalanan waktu.

Guna mewujudkannya, Ant-Man dan Captain America harus mengumpulkan rekan-rekannya yang ahli dalam Ilmu Fisika. Beberapa di antaranya adalah Hulk dan Iron Man.

Pengetahuan yang dimiliki oleh Iron Man akhirnya berhasil membawa para pahlawan super itu untuk kembali ke masa lalu guna mengambil batu-batu sakti yang menyebabkan lenyapnya separuh populasi semesta.

Mungkin, penggalan kisah dari film tersebut turut tergambarkan dalam alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Tampaknya, selain Erick Thohir sebagai ketua pelaksana, sang presiden membutuhkan elemen kekuatan lain yang dianggap krusial, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kali ini, Jokowi menunjuk Kepala Staf TNI Angatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite. Bila mengacu pada sejumlah pejabat di pemerintahan, pemilihan Andika sebagai wakil ketua ini bertujuan untuk melibatkan TNI sebagai elemen yang dapat mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan.

- Advertisement -

Alasan ini bisa saja benar. Pasalnya, Jokowi sendiri telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 yang turut menginstruksikan TNI untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan sekaligus melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19.

Meski begitu, instruksi itu tidak hanya ditujukan pada TNI, melainkan juga pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, Jokowi tampaknya lebih memilih seseorang dari TNI untuk mengisi posisi wakil ketua tersebut.

Bila para Avengers mengajak Iron Man karena keahliannya dibutuhkan, kira-kira mengapa Jokowi memilih Andika sebagai Wakil Ketua Pelaksana? Lantas, apakah ada keuntungan politik tertentu?

Pilihan Jokowi yang jatuh pada Andika bisa jadi bukan tanpa alasan. Pasalnya, Andika disebut-sebut memiliki dukungan politik yang bisa saja dibutuhkan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut.

Baca juga :  Bjorka, Rusia, dan Era Tech-Dystopia

Kimberly L. Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan – dengan menggunakan pendekatan ala Pierre Bourdieu – bahwa seseorang dapat memiliki sejumlah modal yang bisa saja ditransformasikan menjadi modal politik. Sumber-sumbernya bisa beragam, seperti modal ekonomi, modal sosial, modal institusional, modal sumber daya manusia, dan sebagainya.

Modal-modal yang ditransformasikan menjadi modal politik ini dapat menjadi determinan bagi karier politik pemilik modal. Bahkan, mengacu pada tulisan Casey, modal ini kerap diasosiasikan dengan kekuatan (power).

Modal ekonomi yang bersumber dari kekayaan finansial, misalnya, dapat bertransformasi menjadi modal politik. Selain itu, kapabilitas seperti kualifikasi juga dapat mendukung karier politikus atau pejabat tersebut sebagai modal sumber daya alam.

Bukan tidak mungkin, sumber-sumber modal seperti ini juga dimiliki oleh Andika. Alhasil, dengan modal yang dimiliki, Jokowi pun turut mempertimbangkan posisi sang KSAD.

- Advertisement -

Modal pertama yang paling tampak adalah modal institusional. Menurut Casey, modal ini bersumber dari institusi pemerintahan yang terkait dengan individu pemilik modal. Dalam hal ini, Andika sebagai KSAD memiliki modal institusional tersebut dari TNI AD yang dipimpinnya.

TNI AD sendiri disebut memiliki jumlah personel yang cukup besar, yakni sekitar 200 ribu personel (2015). Bisa jadi, kekuatan besar ini diperlukan Jokowi untuk menerapkan protokol kesehatan di masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Selain sumber institusional, posisi Andika sebagai KSAD dapat menjadi modal politik berupa modal sosial melalui ikatan kelompok kolektif TNI. Jaringan sosial di TNI ini bisa menjadi modal yang menjanjikan bagi Andika.

Belum lagi, Andika merupakan menantu dari mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono yang disebut-sebut memiliki jaringan relasi yang kuat di kalangan militer. Kehadiran Hendropriyono di belakang sang KSAD ini juga memberikan dukungan politik dari relasi PDIP.

Pasalnya, Hendropriyono sendiri disebut-sebut dahulu pada era Orde Baru (Orba) menjadi petinggi ABRI yang membiarkan Megawati Soekarnoputri memimpin PDI. Dukungan PDIP pada sang KSAD juga terlihat dari bagaimana sejumlah kader PDIP menyambut keputusan Jokowi ketika Andika diangkat menjadi KSAD.

Bahkan, beberapa kader PDIP juga tampak mendukung Andika untuk menjadi penerus Hadi Tjahjanto yang kini menjadi Panglima TNI. Bukan tidak mungkin juga sosok yang kini menjabat sebagai KSAD ini menduduki kursi tertinggi di TNI di masa mendatang.

Bila memang Andika memiliki modal-modal politik ini, lantas, apakah ada pertimbangan politik lain yang dipikirkan oleh Jokowi dari kehadiran Andika? Apa mungkin keputusan ini berkaitan dengan situasi politik terkini?

Baca juga :  Benarkah Jokowi Cari Aman?

Untuk Stabilitas?

Boleh jadi, modal-modal politik yang dimiliki oleh Andika juga perlu dipertimbangkan oleh Jokowi. Pasalnya, di tengah situasi pandemi dan ancaman resesi ekonomi, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga terus menurun.

Belum lagi, beberapa pembahasan dan diskusi mengenai pengunduran diri presiden juga mulai mencuat. Jokowi sendiri kini juga semakin kehilangan kontrol atas para menteri di kabinetnya. Ini ditandai dengan kemarahan dan kekesalan dari mantan Wali Kota Solo tersebut yang terus berulang.

Dari ancaman stabilitas dan kontrol yang dihadapi Jokowi ini, Andika bisa saja dibutuhkan untuk tetap menjaga posisi politik presiden. Pasalnya, TNI AD sendiri merupakan salah satu matra TNI dengan pengaruh politik yang cukup besar.

Selain itu, modal sosial Andika berupa jaringan relasi bisa saja juga dibutuhkan oleh Jokowi. Pasalnya, mengacu pada pendapat analis militer Aris Santoso, Hendropriyono masih memiliki pengaruh yang besar di kalangan jenderal-jenderal TNI.

Bukan tidak mungkin, Jokowi membutuhkan pengaruh TNI AD dan para jenderal ini untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Bila mengacu pada filosofi yang diajarkan oleh filsuf Konfusius, tentara (army) juga menjadi salah satu dari tiga komponen kekuatan utama yang perlu dijaga – di luar pangan (food) dan kepercayaan publik (trust).

Boleh jadi, bila Andika benar merupakan kunci agar Jokowi dapat mengamankan posisinya, dipilihnya Andika sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi bisa saja menjadi langkah untuk mempersiapkan sang KSAD untuk menempati posisi Panglima TNI di masa mendatang. Bisa jadi, keputusan ini menjadi ujian bagi Andika dari Jokowi.

Pasalnya, bila Andika berhasil mengerjakan tugas barunya dengan baik, bukan tidak mungkin kariernya menjadi semakin cemerlang. Alexander J. Oliver dan Andrew Reeves dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Disaster Relief menjelaskan bahwa – dengan merujuk pada Niccolo Machiavelli – keberhasilan dalam menangangi situasi yang tak terduga dapat membuat pejabat tersebut tetap dalam kekuasaan.

Asumsi ini juga sejalan dengan penjelasan Casey mengenai modal politik. Keberhasilan tersebut dapat menjadi pengakuan (name recognition) sebagai salah satu tolok ukur modal sosial.

Meski begitu, asumsi dan gambaran kemungkinan mengenai alasan Jokowi dalam memilih Andika ini belum tentu benar adanya. Yang jelas, pemerintah kini melihat TNI sebagai salah satu elemen penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Kita amati saja bagaimana kelanjutannya nanti. (A43)

#Trending Article

Kopral vs Kolonel, PDIP Militerisasi 2024?

Isu Dewan Kolonel (loyalis Puan Maharani) di internal PDIP yang ditandingi dengan Dewan Kopral (relawan Ganjar Pranowo) tampaknya mengindikasikan masih kuatnya nuansa pengaruh militer...

Anies Lakukan Blunder Besar?

Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai capres di Pilpres 2024 jika terdapat partai politik yang mengusungnya. Mungkinkah Anies sedang melakukan blunder besar? PinterPolitik.com “Perang harus mampu...

Perdagangan Orang, Malapetaka atau Berkah?

Kabar memilukan datang dari dalam negeri. Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) sebut Indonesia sebagai...

Rocky Gerung Dapat Kursi Komisaris?

Pengamat politik Rocky Gerung belakangan memantik perhatian karena bertemu dengan dua sosok yang kerap menjadi subjek kritiknya, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Gibran Rakabuming...

Jokowi Diserang Operasi Intelijen Israel?

Berita tentang kunjungan “pejabat senior” Indonesia ke Israel untuk bincangkan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara kembali muncul. Mungkinkah ini adalah bagian dari serangkaian operasi intelijen? 

Siasat Yahya-Yaqut Internasionalisasi NU

Nahdlatul Ulama (NU) disebut tengah persiapkan G20 Religion Forum (R20). Apakah ini siasat Gus Yahya untuk internasionalisasi NU?

Ridwan Kamil Pasti Menang di DKI?

Mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2024 dianggap menjadi pilihan tepat bagi Ridwan Kamil (RK) dibandingkan menjadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil...

Ada Empat Poros di 2024?

Dibutuhkan setidaknya 115 kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Berdasarkan syarat itu, setidaknya sudah ada empat poros yang dapat mengusung capres-cawapres. Lantas,...

More Stories

Kasus Lesti-Billar, Begini Tanggapan Lesti

Lesti Kejora laporkan suaminya, Rizky Billar, atas kasus KDRT setelah diduga ketahuan selingkuh. Mengapa fenomena ini begitu marak?

G30S, Kok Gatot Diam Saja?

Peristiwa 30 September telah terjadi pada 57 tahun lalu, yakni 1965. Gatot Nurmantyo biasanya muncul ke publik peringatkan bahaya PKI.

Menanti Dansa Puan-Ganjar

Ganjar Pranowo sebut Megawati beri arahan agar kepala daerah tidak dansa politik. Padahal, Puan dan Ganjar perlu berdansa politik untuk PDIP.