Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berniat untuk mengajak beberapa kelompok masyarakat seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI) untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Apakah ini ancang-ancang politik PKS selanjutnya?
PinterPolitik.com
“I need someone to help me out” – Kelly Rowland, penyanyi R&B asal Amerika Serikat
Usai sudah berbagai pertempuran politik dalam Pilpres 2019 lalu. Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin yang diputuskan sebagai pemenang telah dilantik untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden dalam lima tahun mendatang. Berbagai perdebatan antara cebong dan kampret yang mewarnai pertarungan politik ini juga telah mereda.
Posisi para politisi dan partai politik pun telah jelas diputuskan dalam menyongsong periode kedua kepresidenan Jokowi, tak terkecuali Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi rival sang presiden dalam laga Pilpres lalu. Kali ini, mantan Danjen Kopassus itu memutuskan untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
10. Ada diskursus publik yg sehat. Ada adu karya dan gagasan dengan argumentasi yang berkualitas. Salah satunya dihadirkan melalui sikap #KamiOposisi. #AlasanKamiOposisi
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) October 22, 2019
Keputusan itu tentunya tak membuat semua orang puas. Perasaan kecewa tampak membekas di kalangan pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Kelompok-kelompok seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI) sempat meluapkan kekecewaan mereka.
Selain kelompok-kelompok tersebut, terdapat juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang harus menelan kenyataan bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan. Berbeda dengan sebagian mantan pendukung lainnya, PKS tampaknya memutuskan untuk menghormati keputusan ketua umum Gerindra itu.
Namun, sebagai partai politik yang berada di luar pemerintahan, PKS sepertinya tak tinggal diam. Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan ajakannya agar kelompok-kelompok eks-pendukung Prabowo-Sandi dapat berperan sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi.
Seruan ini bisa jadi meninggalkan beberapa pertanyaan. Mengapa PKS mengeluarkan pernyataan itu? Apa kaitannya dengan langkah politik PKS selanjutnya?
Dukungan Elektoral
Keinginan PKS untuk mengajak kelompok-kelompok tersebut bisa jadi berkaitan dengan dinamika pengambilan kebijakan dalam lembaga legislatif. Mungkin, partai ini berupaya menjadi jembatan bagi kepentingan kelompok-kelompok ini. Namun, di sisi lain, PKS sendiri bisa saja memperoleh keuntungan dari kerja sama itu.
Kerja sama yang dilakukan antara partai politik dengan kelompok di luar pemerintahan atau oganisasi masyarakat sipil bukanlah hal baru dalam perpolitikan Indonesia. Aditya Perdana dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) Post-Reformation 1998 menjelaskan bahwa adanya hubungan kooperatif antara keduanya tumbuh seiring dengan adanya keterbukaan politik pasca-Reformasi.
Tujuan yang biasanya ingin didapatkan oleh kelompok masyarakat sipil dalam kerja sama tersebut adalah perubahan politik. Upaya ini terkadang diwujudkan melalui strategi-strategi advokasi, lobi-lobi politik, dan kampanye yang efektif.
Terkadang, upaya untuk mewujudkan perubahan politik ini diwujudkan melalui mobilisasi dukungan elektoral. Beberapa organisasi masyarakat bahkan memutuskan untuk terlibat langsung sebagai kandidat dalam pemilihan umum, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Guna mewujudkannya, kelompok masyarakat sipil akan secara kooperatif berkomunikasi dengan pemerintah dan partai politik di DPR, termasuk partai oposisi. Perdana menjelaskan kerja sama antara kelompok masyarakat sipil dan elite partai politik bisa terjadi meski bersifat sementara – tergantung pada pesan-pesan politik yang menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil.
Kerja sama antara kelompok masyarakat sipil dan elite partai politik bisa terjadi tergantung pada pesan-pesan politik yang menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil. Click To TweetAnggapan ini sejalan dengan penjelasan Betul Demirkaya dari Washington University, St. Louis, dalam tulisannya yang berjudul What is Opposition Good For?. Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa kredibilitas oposisi bergantung pada kongruensi pesan yang dibawakannya terhadap pemikiran para pemilih.
Kerja sama antara partai oposisi dengan organisasi di luar pemerintahan ini setidaknya pernah diupayakan di Zimbabwe. Beberapa pertemuan dan upaya dilaksanakan antara oposisi dan berbagai organisasi di luar pemerintahan guna membentuk koalisi besar yang bisa saja menyusahkan pemerintah negara Afrika tersebut.
Lantas, bagaimana dengan ajakan PKS terhadap PA 212, GNPF Ulama, dan FPI?
Apa yang diserukan oleh Mardani bisa jadi merupakan ancang-ancang PKS guna mewujudkan kerja sama tersebut. Boleh jadi, partai oposisi ini berupaya menciptakan kongruensi pesan dan narasi politik dengan kelompok-kelompok tersebut, khususnya dengan para simpatisannya yang dapat menjadi pemilih potensial bagi PKS di masa mendatang.
Apalagi, kesamaan di antara PKS dan kelompok-kelompok itu bisa saja telah eksis dalam hal pandangan politik. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (AD/ART), PKS menyebutkan bahwa mereka merupakan partai yang berasaskan Islam.
Namun, di luar terbentuknya kesamaan pesan dan narasi politik antara PKS dengan kelompok-kelompok Islam itu, langkah politik apa yang ingin dicapai lebih lanjut?
Identifikasi Partai
Seperti PKS, terdapat juga partai politik lain yang dalam sejarahnya pernah menolak ajakan pemerintah yang berkuasa untuk bergabung, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang menjadi tempat Jokowi berlabuh ini pernah selama sepuluh tahun berada di luar pemerintahan.
Marcus Mietzner dalam tulisannya yang berjudul Ideology, Money and Dynastic Leadership menjelaskan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu menolak ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bergabung dalam pemerintahan. Konsistensi Megawati ini memenuhi fungsi pengawasan terhadap pemerintahan oleh partai berlambang banteng tersebut.
Meski dengan posisinya sebagai oposisi dalam satu dekade, PDIP muncul sebagai partai pemenang pada tahun 2014 dan 2019. Merujuk pada hal tersebut, sebenarnya kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki oleh partai berlambang banteng ini?
Mietzner dalam tulisannya menjelaskan bahwa PDIP memiliki sejarah panjang yang telah terbentang sejak era Orde Baru. Partai yang berakar dari PDI ini dianggap memiliki banyak kader aktivis dan elemen-elemen masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dalam hal ini, PDIP bisa jadi memiliki aliansi dengan berbagai elemen masyarakat di masa lampau. Hal ini terlihat dari berbagai kadernya – dari Budiman Sudjatmiko (Partai Rakyat Demokratik), Adian Napitupulu (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), hingga Masinton Pasaribu (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) – yang berasal dari berbagai organisasi.
Selain itu, konstutiensi partai berlambang banteng ini juga beragam. Setidaknya, basis dukungan PDIP banyak berasal dari kelompok agama minoritas, Muslim sekuler, dan warga berpendapatan menengah ke bawah. Pasalnya, partai yang dipimpin oleh Megawati ini kerap menyajikan citra populis dan sekuler.
Beragamnya kader dan konstituensi PDIP turut membuat identifikasi partai ini menguat. Kuatnya identifikasi, menurut Mietzner, membuat legitimasi partai ini mengakar di masyarakat – menciptakan perasaan dekat dengan partai politik.
Lalu, bagaimana dengan PKS?
Upaya PKS untuk mengajak berbagai kelompok masyarakat sipil untuk menjadi oposisi bagi pemerintahan kedua Jokowi bisa jadi merupakan cara partai ini untuk memperbesar konstituensinya. Boleh jadi, dengan kongruensi citra dan narasi politik, PKS dapat memperkuat identifikasi partainya dalam banyak elemen masyarakat.
Mietzner menjelaskan bahwa semakin banyak pemilih yang secara personal dekat dengan suatu partai politik, semakin terlihat berbeda partai tersebut – membuatnya menjadi identik. Tingginya tingkat identifikasi ini menunjukkan perbedaan ideologis dan programmatis, sekaligus mengindikasikan keberhasilan dalam menerjemahkan preferensi pemilih.
Pertanyaan selanjutnya, apakah penguatan identifikasi partai ini menjamin keuntungan elektoral bagi PKS di masa mendatang?
Comeback yang dilakukan oleh PDIP bisa jadi tidak hanya didasarkan pada identifikasi partai. Faktor Jokowi bisa saja turut menyumbangkan suara bagi kemenangan partai itu.
Pasalnya, Mietzner dalam tulisannya tersebut menjelaskan bahwa sistem pemilihan langsung secara terbuka membuat Pemilu di Indonesia bergeser dari yang awalnya berfokus pada partai menjadi kandidat-sentris. Bisa jadi, identifikasi partai saja tidak cukup bagi PKS.
Adanya Pemilu yang berfokus pada figur calon bisa saja menjadi tantangan yang menghantui PKS. Apalagi, beberapa studi menilai partai-partai Islam seperti PKS memiliki kesulitan dalam mencari figur-figur yang menjanjikan.
Pada akhirnya, seperti lirik penyanyi Kelly Rowland di awal tulisan, PKS bisa jadi tengah mencari dan membutuhkan bantuan orang lain guna mencapai tujuannya, entah bantuan itu cukup atau tidak. Menarik untuk dinantikan langkah politik partai ini selanjutnya. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
