Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Frasa “Mulyono” justru dimainkan ulang oleh anak dan menantu Joko Widodo (Jokowi). Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution secara bergiliran menggunakannya dan seolah menggambarkan gestur politik yang justru dinilai akan menjadi “bom waktu” di masa mendatang.
Trah Jokowi semakin menjadi sorotan publik, terutama menjelang akhir masa jabatannya. Mulai dari Gibran Rakabuming Raka dengan fufufafa-nya, hingga yang terakhir gestur Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution yang justru ikut memainkan narasi “Mulyono” di tengah penggunaan nama kecil Jokowi itu sebagai simbol kritik.
Secara umum, kritik yang cukup tajam meliputi dugaan konflik kepentingan dan nepotisme.
Dalam situasi yang sebenarnya cukup tegang ini, gestur Kaesang mengenakan kaos bertuliskan “Putera Mulyono” tidak hanya dilihat sebagai bentuk respons pasif terhadap kritik, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi yang bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang.
Dari perspektif politik komunikasi, tindakan ini bisa dilihat sebagai upaya meminimalisir dampak negatif kritik atau justru sebagai cara menegaskan kehadiran politik trah Jokowi di tengah serangan publik.
Akan tetapi, secara kasat mata, aksi tersebut kiranya akan kontraproduktif bagi keberlanjutan eksistensi politik trah Jokowi yang membutuhkan dukungan publik. Lalu, mengapa Kaesang hingga Bobby justru ikut mengkapitalisasi frasa “Mulyono”?
Amarah atau Mekanisme Bertahan?
Teori coping mechanisms dalam psikologi sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu atau kelompok merespons stres atau tekanan, termasuk tekanan sosial atau politik.
Dalam konteks politik, teori ini relevan untuk memahami bagaimana figur-figur politik menghadapi kritik dan tekanan dari masyarakat luas. Dalam hal ini, Kaesang, Bobby, dan trah Jokowi lainnya menghadapi serangan kritik terkait dengan dugaan nepotisme dan ambisi politik keluarga mereka.
Namun, alih-alih merespons kritik tersebut dengan cara yang defensif atau reflektif, mereka justru memilih untuk menggunakan simbol yang dilontarkan oleh publik — “Mulyono” — sebagai bagian dari identitas politik mereka.
Tindakan ini bisa dipahami sebagai ekspresi amarah yang disublimasikan ke dalam bentuk yang terlihat santai atau bahkan humoris. Dalam kajian psikologi politik, penggunaan humor atau ironi sering kali menjadi cara bagi politisi untuk menghadapi tekanan atau kritik tanpa terlihat lemah.
Mereka membingkai ulang narasi publik, dan dalam kasus ini, frasa “Mulyono” digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengontrol narasi tersebut. Ini adalah bentuk framing yang bertujuan untuk mengubah persepsi publik — dari kritik negatif menjadi sesuatu yang bisa diterima atau bahkan dirayakan.
Menurut Erving Goffman mengenai dasar konsep framing, bagaimana suatu peristiwa atau simbol dipresentasikan dapat secara signifikan memengaruhi cara publik meresponsnya.
Dengan menggunakan frasa “Mulyono,” Kaesang dan Bobby tampaknya berusaha mengubah kerangka interpretasi publik atas kritik tersebut. Mereka ingin menunjukkan bahwa, meskipun kritik datang, mereka tetap memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana simbol tersebut digunakan dan diartikan.
Akan tetapi, di sisi lain, hal ini juga dapat dilihat sebagai gestur yang arogan atau tidak peka terhadap substansi kritik yang dilontarkan masyarakat. Ihwal yang berpotensi menjadi kerugian besar secara elektoral di masa mendatang. Benarkah demikian?
Meledek Kritik Publik, Sangat Berisiko?
Dari perspektif politik dan relasi dua arah politisi dan rakyat, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk “pelecehan” atau ejekan terhadap kritik publik.
Ketika publik menggunakan nama “Mulyono” sebagai simbol protes, ada konteks yang serius terkait dengan dugaan nepotisme dan masalah etika politik.
Namun, ketika Kaesang dan Bobby justru mengadopsi simbol ini dalam komunikasi politik mereka, hal itu bisa dianggap sebagai upaya untuk melemahkan atau bahkan merendahkan legitimasi kritik tersebut.
Pierre Bourdieu dalam teori symbolic power menyatakan bahwa kekuasaan simbolik adalah kemampuan untuk mendefinisikan realitas sosial melalui kontrol terhadap simbol dan bahasa.
Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, trah Jokowi, sebagai bagian dari elite politik, mencoba menggunakan kekuatan simbolik mereka untuk merebut kembali kontrol atas narasi “Mulyono.”
Mereka berusaha mengubah makna yang awalnya negatif menjadi sesuatu yang positif atau bahkan netral.
Namun, strategi ini kiranya cukup berisiko, karena bisa meningkatkan persepsi bahwa mereka tidak hanya tidak peka terhadap kritik, tetapi juga berusaha meledek perasaan dan suara publik.
Dalam konteks Pilkada, misalnya, gestur ini menjadi lebih penting karena kandidat seperti Bobby Nasution di Sumatera Utara dan Kaesang di politik nasional, harus berhadapan dengan pemilih yang lambat laun akan sangat sadar terhadap isu-isu nepotisme dan etika politik.
Meledek kritik publik melalui simbol “Mulyono” bisa jadi kontraproduktif, karena bisa menimbulkan kesan bahwa keluarga Jokowi tidak menghargai suara rakyat
Kritik yang lebih substansial terkait dengan trah Jokowi bukan hanya soal nama, tetapi soal bagaimana kekuasaan dan pengaruh politik mereka dianggap menumpuk dalam satu keluarga, dan ini bisa menjadi bahan serangan dari lawan-lawan politik mereka.
Lemahnya memori kolektif publik pemilih Indonesia sendiri yang jamak dikatakan kerap melupakan dosa politik seorang kandidat, bisa saja berubah di masa mendatang saat hal itu berganti dengan kesadaran kolektif yang berkelanjutan. Termasuk, yang bukan tidak mungkin turut dikapitalisasi oleh rival politik trah Jokowi nantinya.
Penggunaan simbol “Mulyono” oleh Kaesang dan Bobby Nasution bisa dimaknai sebagai strategi politik yang multifaset.
Di satu sisi, ini mungkin merupakan ekspresi amarah yang terpendam terhadap kritik publik yang berkelanjutan. Namun di sisi lain, secara politik, ini bisa dianggap sebagai tindakan meledek kritik tersebut.
Dalam politik modern, terutama di tengah iklim media sosial yang sangat dinamis, tindakan simbolik seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal itu bisa memengaruhi persepsi publik, dan pada akhirnya, elektabilitas para kandidat yang terlibat.
Bagi trah Jokowi, keputusan untuk menggunakan simbol “Mulyono” sebagai bagian dari strategi politik mereka mungkin merupakan bentuk pembangkangan terhadap kritik, tetapi hal ini juga harus diimbangi dengan kemampuan mereka untuk merespons secara substansial terhadap isu-isu yang diangkat oleh publik. Jika tidak, simbol tersebut akan menjadi bumerang yang memperkuat kritik, bukan melemahkannya. (J61)
