Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Pramono Anung sejauh ini tampil tanpa banyak kritik sebagai Gubernur Jakarta. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa selain menjadi easy game, Jakarta seakan menjadi arena dengan implikasi dampak politik yang berbeda di kontestasi elektoral berikutnya. Mengapa demikian?
PinterPolitik.com
Dalam jagat politik Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dan sarat pencitraan, munculnya sosok low profile seperti Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta kiranya adalah anomali sekaligus strategi.
Berangkat sebagai kejutan dari latar belakang politisi senior yang telah malang melintang di lingkar dalam kekuasaan sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono muncul di Jakarta tanpa gelombang besar.
Ia tak disertai kampanye agresif minor, juga tak menggandeng narasi populis layaknya beberapa pendahulunya. Bahkan, ketika dilantik, ia tampak tak serta-merta membuat gebrakan atau gimmick politik.
Inilah yang kemudian membentuk impresi bahwa Mas Pram hadir bukan untuk “bertarung”, tetapi untuk “menjaga”.
Pendekatan ini mengingatkan pada konsep performativity of silence dalam telaah Judith Butler, bahwa diam pun adalah bentuk performatif yang penuh makna.
Dalam konteks ini, “diam” tanpa banyak gimmick Pramono kiranya bukan nihil makna, melainkan pembentukan kesan stabilitas dan keengganan pada konflik. Strategi ini juga selaras dengan prinsip wu wei dalam filosofi Taoisme, di mana tindakan terbaik justru adalah yang minim intervensi tetapi maksimal dalam harmoni.
Dengan menghindari kontroversi dan menjauh dari sorotan, Pramono mungkin sedang membentuk kesan dirinya sebagai figur “alus” (halus) yang tak banyak berisik, tetapi bekerja.
Tentu bersama bendera PDIP, Pramono bisa saja tidak ingin terlihat sebagai aktor elektoral, melainkan lebih sebagai negarawan penyeimbang. Di tengah gempuran kandidat-kandidat flamboyan, justru sikap nothing to lose ini menjadi daya tarik tersendiri. Tapi benarkah Pramono memang tanpa beban?
Jakarta: Easy Game?
Sejak era Reformasi, Jakarta mengalami evolusi struktural yang menjadikannya semacam self-driving city, yakni kota dengan sistem yang semakin otonom dan kuat dalam perangkat teknokratis.
Kota ini tak lagi bisa dipimpin dengan gaya otoriter ataupun improvisasi semata. Sistem transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta telah terintegrasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mencapai lebih dari Rp90 triliun (2025), menjadikannya salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Infrastruktur digital dan administratifnya pun relatif stabil.
Dalam telaah urban regime oleh Clarence Stone, kota besar seperti Jakarta dijalankan oleh koalisi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah (pengusaha, teknokrat, ormas, bahkan media: mainstream dan media sosial).
Dalam konteks ini, siapapun gubernur yang terpilih kiranya tidak bekerja dalam ruang kosong. Ia hanya perlu menjadi “pengelola konsensus”, dan itulah peran yang mungkin kini dimainkan oleh Pramono.
Dengan karakter managerial leadership, Mas Pram seolah lebih fokus pada stabilitas alih-alih transformasi. Ia tidak menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian, tetapi sebagai pengatur harmoni dari elemen-elemen kota.
Salah satu sampel yang sedikit kontradiktif memang eksis, bisa terlihat di era Heru Budi, yang sebagai Plt. Gubernur pasca-Anies justru kerap menuai kritik karena tak memiliki legitimasi elektoral.
Hal itu memperlihatkan bahwa stabilitas politik Jakarta tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga simbol legitimasi.
Maka, ketika seorang gubernur terpilih, apalagi dari partai besar seperti PDIP, memimpin Jakarta, maka “easy game” bukan berarti tanpa tantangan, tetapi tanpa krisis besar yang melemahkan.
Pramono, sebagaimana para analis melihatnya, adalah figur kompromi, yang tidak ingin menyaingi Jokowi, Ahok, maupun Anies secara langsung, tetapi juga bukan tokoh baru yang harus membuktikan banyak hal.
Dalam bahasa governance theory, Jakarta saat ini sudah mengalami institutional layerin, di mana setiap gubernur menambahkan lapisan stabilitas dan tata kelola baru.
Gubernur yang datang seakan hanya tinggal melanjutkan, menambah, dan menyempurnakan, bukan membongkar dan mengganti. Maka, bagi aktor senior seperti Pramono, Jakarta adalah arena yang sudah sangat “dihamparkan karpet merahnya.”
Pramono Tanpa Beban?
Salah dua pernyataan menarik dari Pramono Anung sepanjang election bump 2024 adalah ketidaktertarikannya untuk kembali maju dalam periode kedua Pilkada Jakarta serta Pilpres 2029.
Secara politik, hal ini agaknya bisa dibaca sebagai strategi decoupling, di mana aktor politik melepaskan dirinya dari beban elektoral untuk membentuk kesan kenegarawanan.
Dalam teori public impression management, citra seseorang yang tidak mengejar jabatan justru memunculkan simpati, sekaligus menurunkan resistensi dari lawan-lawan politik.
Dalam bahasa Machiavellian, ini adalah “penguasaan melalui ketidaktertarikan”, menjadi kuat justru ketika tidak dianggap mengancam.
Dari sisi PDIP sebagai pengusung utama, eksistensi Pramono agaknya bisa dibaca sebagai strategi buffering. Dalam fase pasca-kekuasaan Jokowi yang tak lagi berseragam merah, PDIP agaknya membutuhkan netralisir, bukan provokator.
Gagalnya Heru Budi yang jamak dianggap sebagai “figur Jokowi” dan mulai bergesernya pengaruh Anies di Jakarta menciptakan ruang netral yang ideal bagi Pramono.
Dengan kepemimpinan yang tenang dan tidak memicu polarisasi, ia seakan menjadi “investasi jangka panjang” bagi PDIP untuk tetap menjaga napas politiknya di kota terbesar di Indonesia ini tanpa harus mengobarkan energi besar.
Namun, ini juga membuka spekulasi tentang exit strategy Pramono sendiri. Dengan usia yang sudah tidak muda dan posisi yang tidak terlalu ambisius, ia kemungkinan akan membentuk “legacy halus”, yakni kepemimpinan yang dikenang bukan karena gebrakan, tapi karena stabilitas.
Model seperti ini banyak dipraktikkan oleh tokoh seperti Boediono sebagai Wapres, atau Try Sutrisno sebagai figur penyeimbang Orde Baru. Mereka bukan tokoh perubahan, tetapi penjaga kesinambungan.
Untuk 2029, pertanyaannya bukan sekadar apakah Pramono akan benar-benar tidak maju atau sebaliknya, tapi apa kesan yang ia tinggalkan terhadap PDIP dan politik Jakarta.
Bila ia berhasil menjalankan kepemimpinan yang bersih dari konflik dan intrik, maka PDIP kemungkinan besar akan memiliki narasi “kepemimpinan teknokratik yang berhasil” untuk dijual.
Bila gagal, PDIP bukan tidak mungkin akan kehilangan justifikasi moralnya di kota yang secara simbolik sangat penting. Maka meski “tanpa beban”, Pramono tetap membawa pertaruhan citra politik partai.
Sejauh ini, Pramono Anung tampak mewakili sebuah fase baru dalam politik Jakarta, fase pasca-karismatik. Jika Jokowi datang dengan citra blusukan, dan Anies dengan narasi smart city dan keadilan sosial, maka Pramono datang sebagai modifikasi, bahkan antitesis dari keduanya, sunyi tapi pasti.
Seolah-olah, Pramono adalah simbol dari apa yang disebut Norbert Elias sebagai court society, atau mereka yang bekerja dalam bayang-bayang, tidak berisik, tetapi memiliki pengaruh karena koneksi dan reputasi panjang.
Dalam lanskap Jakarta yang sudah semakin sistematis, aktor seperti Pramono kiranya justru menemukan tempatnya. Ia tidak perlu meledak-ledak, cukup mengalir.
Dan dalam mengalir itulah ia justru bisa saja menguasai panggung. Bila berhasil menjalankan pemerintahan yang minim konflik dan penuh konsensus, maka kepemimpinan nothing to lose-nya akan menjadi referensi baru dalam kepemimpinan urban Indonesia.
Dengan kata lain, Pramono adalah kemenangan yang tidak terlihat. Dan mungkin, dalam dunia politik yang semakin gaduh, justru itulah bentuk kemenangan yang paling langgeng. Kiranya, akan berarti sangat besar bagi daya tawar dan citra PDIP jelang pesta demokrasi berikutnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
