Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa kiranya bukan sekadar reshuffle, melainkan simbol pergeseran gaya kepemimpinan fiskal Indonesia. Dari “Dewi Sri” sang penjaga kesuburan ke “Pangeran Purbaya” pembawa bara keberanian, transisi ini menguji legitimasi politik, komunikasi publik, dan arah fiskal era Presiden Prabowo.
PinterPolitik.com
Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto menandai salah satu momen politik-ekonomi paling penting di tahun pertama pemerintahannya.
Reshuffle kabinet kerap dipahami sekadar sebagai rotasi kursi karena musabab tertentu, namun dalam kasus ini, dimensi simbolik dan politis begitu kental. Sri Mulyani selama hampir dua dekade telah menjelma menjadi ikon teknokrasi Indonesia.
Latar belakangnya sebagai ekonom global, rekam jejak di Bank Dunia, dan reputasi sebagai penjaga disiplin fiskal membuatnya dipersepsi publik sebagai figur guardian of credibility.
Tak heran, “Dewi Sri”—sebuah analogi yang tidak hanya merujuk pada kesuburan dan kemakmuran dalam kosmologi Jawa, tetapi juga pada kemampuannya menjaga kelestarian fiskal agaknya tak berlebihan melekat ke sosoknya.
Di bawah kendalinya, APBN dipersepsikan relatif aman, meski diwarnai kritik soal ruang fiskal yang sempit dan ketergantungan pada utang.
Kini, tongkat estafet itu berpindah kepada sosok Purbaya Yudhi Sadewa. Figur yang lebih lama dikenal di ranah lembaga riset ekonomi, Bank Indonesia, dan LPS, bukan di panggung politik terbuka
Publik awam mungkin masih asing dengan kiprahnya, namun dalam dunia ekonomi, ia dianggap sosok serius, berhitung, dan berani.
Analogi “Pangeran Purbaya”—salah satu tokoh legendaris Mataram yang melambangkan keberanian sekaligus api perlawanan—dapat menjadi bingkai simbolik yang agaknya relevan.
Pergantian dari Dewi Sri ke Pangeran Purbaya boleh jadi bukanlah pergeseran sepele, melainkan refleksi atas perubahan gaya kepemimpinan fiskal, dari stabilitas teknokratis menuju dinamika politis yang lebih terbuka pada risiko konstruktif.
Namun, transisi ini terjadi di tengah suasana publik yang rapuh. Gelombang demonstrasi, penjarahan, serta aksi vandalistik yang menyasar sejumlah anggota DPR membuat sensitivitas sosial meningkat tajam terhadap manuver kecil serta komunikasi yang canggung.
Di tengah situasi ini, komunikasi pejabat publik menjadi sangat krusial. Pernyataan awal Purbaya—bahwa “178 tuntutan rakyat hanyalah suara sebagian kecil masyarakat” dan kelanjutannya menuai respons beragam.
Sebagian menganggapnya dingin dan elit-sentris, sebagian lain membacanya sebagai upaya menenangkan pasar dan menjaga wibawa fiskal.
Lantas, apakah “api” semangat baru Pangeran Purbaya mampu melanjutkan kemakmuran Dewi Sri, atau justru memantik ketegangan baru?
Menakar Legitimasi Sri dan Purbaya
Jürgen Habermas menekankan bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya lahir dari output kebijakan, tetapi juga dari input berupa komunikasi yang rasional, transparan, dan inklusif.
Dalam konteks ini, pergantian Menkeu membawa tantangan ganda. Pertama, Purbaya harus menjaga kesinambungan kebijakan fiskal di tengah tekanan defisit, subsidi, dan ketidakpastian global. Kedua, mau tidak mau, ia harus memenangkan hati publik yang kini amat sensitif terhadap gestur dan diksi pejabat.
Sri Mulyani relatif berhasil menjaga dua aspek tersebut kendati di aksi massa terakhir properti pribadinya jadi sasaran. Meski sering dikritik karena kerasnya kebijakan pajak, ia tetap dipandang memiliki kredibilitas moral dan integritas komunikasi.
Sebaliknya, Purbaya, dengan gaya lugas di debut pernyataan door-stopnya dengan wartawan, berisiko kehilangan simpati publik bila tidak segera menyesuaikan diri.
Legitimasi politik hari ini jauh lebih rapuh dibanding satu dekade lalu. Komunikasi publik bukan sekadar ornamen, melainkan sumber utama legitimasi.
Lalu, Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics menyatakan bahwa masyarakat kerap memahami politik bukan melalui detail kebijakan, tetapi melalui simbol dan narasi.
Sri Mulyani sebagai “Dewi Sri” adalah simbol kesuburan, ketekunan, dan stabilitas. Publik tidak selalu memahami rumus fiskal yang ia buat, namun mereka melihat sosok yang konsisten dan dipercaya.
Purbaya, dalam bingkai simbolik, diasosiasikan atau diharapkan setara dengan “Pangeran Purbaya”, tokoh legendaris yang gagah berani dan dikenal karena loyalitasnya pada Mataram.
Api keberanian ini bisa menjadi kekuatan simbolik baru, menghadirkan Menkeu yang bukan sekadar teknokrat dingin, tetapi juga pejuang yang siap membela negara dari gempuran global dan tuntutan dalam negeri
Namun, “api” tersebut juga berisiko membakar bila tidak dikelola, salah ucapan, salah gestur, bisa segera dimaknai sebagai arogansi atau ketidakpekaan.
James MacGregor Burns membedakan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional. Sri Mulyani adalah figur transaksional, mengelola fiskal dengan disiplin, menjaga kredibilitas agar pasar tenang.
Purbaya, sebaliknya, punya peluang menjadi figur transformasional bila ia mampu membumikan bahasa ekonomi ke dalam narasi politik yang dekat dengan rakyat.
Joseph Nye menambahkan dimensi soft power di mana bertitik tumpu pada kekuatan persuasi dan legitimasi moral. Di era penuh ketidakpastian ini, soft power seorang Menkeu tidak kalah penting dari hard power instrumen fiskal.
Purbaya kiranya harus belajar bagaimana membangun trust capital, modal kepercayaan yang dulu dimiliki Sri Mulyani.
Misi Sangat Berat Purbaya?
Pergantian Menkeu bukanlah sekadar soal teknis fiskal. Ia adalah peristiwa simbolik yang menandai pergeseran orientasi kepemimpinan nasional.
Dari era Dewi Sri yang menjamin kesuburan, kita kini memasuki era Pangeran Purbaya Mataram yang membawa bara api keberanian. Pertanyaannya, apakah bara ini akan menjadi api penerang atau api pembakar?
Ada tiga prospek sekaligus tantangan yang perlu dicermati. Pertama, legitimasi fiskal dan politik. Purbaya harus segera menunjukkan kapasitas teknis untuk menenangkan pasar sekaligus kemampuan komunikasi untuk merangkul rakyat. Kegagalan pada salah satunya bisa berakibat fatal, yakni krisis kepercayaan.
Kedua, gestur simbolik. Publik kini membaca bukan hanya isi kebijakan, tetapi juga bahasa tubuh dan narasi yang menyertainya.
Setelah sejumlah pejabat lain dicerca dan “dihakimi” karena gestur negatif, dari Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio dan termasuk Sri Mulyani sendiri, Menteri Keuangan harus menjadi simbol kebijaksanaan dan kerendahhatian. Figur ekonom yang tidak hanya berhitung angka, tetapi juga mendengar suara rakyat.
Ketiga, arah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menunjuk Purbaya adalah sinyal bahwa RI-1 agaknya ingin membangun Menkeu yang tidak sekadar teknokrat global, tetapi juga abdi politik nasional.
Artinya, kebijakan fiskal ke depan akan lebih lekat dengan orientasi politik dalam negeri, bukan hanya disiplin pasar global.
Dengan demikian, transisi ini perlu dipahami bukan sebagai “akhir” dari stabilitas, melainkan sebagai “awal” dari gaya kepemimpinan baru.
Api Purbaya bisa memperkuat legitimasi Prabowo bila dikelola bijak, atau justru menjadi bara yang menyulut ketidakpuasan bila komunikasi publik gagal.
Akhir era Sri Mulyani sebagai “Dewi Sri” bukanlah tamatnya stabilitas fiskal, melainkan simbol perubahan zaman. Kini, Purbaya Yudhi Sadewa hadir sebagai “Pangeran Purbaya”, sosok yang membawa bara keberanian di tengah gejolak sosial dan politik.
Peralihan ini mencerminkan logika politik Jawa, dari kesuburan yang menenteramkan ke api yang melindungi.
Kebaruan dari pergantian ini terletak pada dimensi simboliknya, Menkeu tidak lagi hanya teknokrat yang menjaga angka, tetapi juga aktor politik yang dituntut menjaga hati rakyat. Di sinilah legitimasi fiskal dan legitimasi politik bertemu.
Apabila Purbaya mampu menggabungkan disiplin teknokratis dengan kepekaan simbolik, maka ia dapat menjadi abdi yang menyalakan api penerang, bukan api pembakar. Dan bila demikian, maka era baru fiskal Indonesia bukanlah “akhir Dewi Sri”, melainkan kelahiran abdi baru: Pangeran Purbaya, penjaga bara kepercayaan rakyat. (J61)
