Dengarkan artikel ini:
Empat pemimpin dunia berdiri berdampingan dalam satu frame foto yang akan menjadi viral dan diperdebatkan di beberapa negara. Xi Jinping dari Tiongkok, Vladimir Putin dari Rusia, Kim Jong Un dari Korea Utara, dan yang keempat—Prabowo Subianto dari Indonesia. Foto ini diambil pada peringatan Victory Day Tiongkok, dan kehadiran Presiden Indonesia di antara ketiga pemimpin tersebut memicu beragam interpretasi geopolitik yang menarik untuk dianalisis.
Yang membuat foto ini semakin menarik bukan hanya siapa yang ada dalam frame, tetapi juga bagaimana media internasional memperlakukannya. Media Tiongkok dengan bangga menampilkan foto lengkap keempat pemimpin tersebut, seolah mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari lingkaran diplomatik Beijing.
Namun di sisi lain, media Jepang melakukan hal yang sebaliknya—mereka memotong atau melakukan cropping pada foto yang sama, secara sengaja mengeluarkan Prabowo dari frame bersama tiga pemimpin lainnya yang mereka kategorikan sebagai “blok Timur”.
Aksi media Jepang ini yang dipakai sebagai “serangan” oleh beberapa pihak di Indonesia. Prabowo dinarasikan “kurang dianggap” oleh Jepang dalam pertemuan tersebut. Bahkan ada yang membanding-bandingkan dengan persoalan kepemilikan senjata nuklir, di mana 3 negara selain Indonesia punya senjata tersebut.
Namun, nyatanya fenomena editorial yang kontras ini bukan kebetulan belaka. Ini adalah strategi komunikasi politik yang sangat disengaja, mencerminkan bagaimana masing-masing pihak memposisikan Indonesia dalam konstruksi narasi geopolitik mereka.
Bagi Beijing, kehadiran Indonesia dalam foto tersebut memperkuat legitimasi internasional mereka. Sementara bagi Tokyo, “mengecualikan” Indonesia dari narasi blok Timur merupakan upaya mempertahankan citra Indonesia sebagai negara yang masih dapat berkooperasi dengan Barat.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita memaknai fenomena ini dalam konteks yang lebih besar?
Paradoks Diplomasi
Kalau kita analisis secara lebih mendalam, paradoks perlakuan media internasional terhadap foto tersebut justru membuktikan keberhasilan gemilang politik bebas aktif Indonesia. Era Prabowo menandai evolusi signifikan dalam diplomasi Indonesia yang lebih assertif dan vokal di panggung internasional.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya di era Jokowi yang cenderung low-profile, Prabowo aktif membangun hubungan personal dengan pemimpin dunia dan tidak ragu tampil dalam forum-forum strategis global.
Jokowi dulu hampir tak pernah hadir dalam forum-forum besar seperti di PBB. Alasannya? Ingin lebih fokus pada bilateralisme yang menguntungkan secara ekonomi – meski dalam banyak kesempatan tak selalu bagus juga hasilnya.
Sebaliknya, Prabowo selalu berusaha memaksimalkan kehadiran Indonesia dalam forum-forum internasional, baik bilateral maupun multilateral. Alasannya? Bisa semakin memaksimalkan komunikasi politik antar pemimpin negara yang berujung pada semakin mudahnya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Ini juga ditunjang oleh kemampuan berbahasa asing Prabowo yang memang jauh lebih baik dibandingkan Jokowi.
Kehadiran di Victory Day Tiongkok, pertemuan bilateral intensif, dan partisipasi dalam berbagai summit internasional menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar “penonton” dalam politik global. Gaya diplomasi ini meningkatkan visibilitas dan pengaruh Indonesia di mata internasional, sekaligus mempertahankan fleksibilitas strategis yang telah menjadi karakteristik diplomasi Indonesia selama puluhan tahun.
Prabowo berhasil mempertahankan posisi strategis Indonesia tanpa harus memilih sisi dalam rivalitas AS-Tiongkok. Jepang “mengecualikan” Indonesia dari blok Timur karena menganggap Indonesia masih dapat diterima oleh Barat, sementara Tiongkok dengan bangga menampilkan Indonesia sebagai mitra strategis. Apalagi Indonesia juga telah jadi bagian dalam negara-negara BRICS yang kini jadi motor penanding aliansi kekuatan global Barat.
Hal ini memungkinkan Indonesia meraih keuntungan dari berbagai pihak—dapat memanfaatkan Belt Road Initiative Tiongkok sambil tetap menjaga hubungan dengan AS dan sekutunya dalam berbagai kerja sama regional.
Secara ekonomi, posisi unik ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi semua pihak karena dianggap stabil dan netral. Secara diplomasi, Indonesia semakin diperhitungkan sebagai middle power yang dapat menjadi mediator dalam konflik global, meningkatkan soft power dan pengaruh regional serta global Indonesia.
Antara Hedging, Omni-Alignment dan Strategic Autonomy
Fenomena diplomasi Indonesia dalam foto Victory Day dapat dianalisis melalui tiga kerangka teoritis yang saling melengkapi.
Pertama, teori “hedging strategy” yang dikemukakan oleh Kuik Cheng-Chwee menjelaskan bagaimana negara-negara menengah dapat menghindari pilihan zero-sum dalam rivalitas kekuatan besar dengan mempertahankan opsi strategis. Indonesia berhasil menerapkan “omni-directional hedging”—membangun kemitraan dengan semua pihak tanpa komitmen eksklusif yang merugikan.
Kedua, konsep “omni-alignment” yang dikembangkan oleh Naazneen Barma menggambarkan bagaimana negara-negara dapat berafiliasi dengan berbagai blok secara simultan untuk memaksimalkan keuntungan.
Indonesia tidak hanya berhubungan baik dengan Tiongkok, tetapi juga mempertahankan kerja sama dengan AS, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa. Strategi ini memungkinkan Indonesia mengakses investasi, teknologi, dan peluang ekonomi dari berbagai sumber tanpa terjebak dalam satu kutub kekuatan.
Ketiga, teori “strategic autonomy” yang populer dalam studi hubungan internasional Eropa juga relevan untuk memahami posisi Indonesia. Strategic autonomy merujuk pada kemampuan suatu negara untuk membuat keputusan independen dalam politik luar negeri tanpa tekanan berlebihan dari kekuatan eksternal. Indonesia di era Prabowo menunjukkan kemampuan ini dengan mengambil posisi yang sesuai dengan kepentingan nasional, bukan karena tekanan dari Washington, Beijing, atau Tokyo.
Ketiga kerangka teoritis ini menjelaskan mengapa Indonesia dapat “bermain di semua lapangan” tanpa kehilangan kredibilitas di mata mitra internasionalnya. Dalam era multipolar saat ini, non-alignment bukan lagi sekadar idealisme Perang Dingin, tetapi strategi rasional yang memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menavigasi kompleksitas geopolitik kontemporer membuktikan bahwa negara-negara menengah memiliki ruang manuver yang signifikan dalam sistem internasional yang semakin multipolar. Foto di Victory Day Tiongkok mungkin hanya satu momen, tetapi makna politiknya jauh lebih dalam—Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai kekuatan yang diperhitungkan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dalam politik luar negerinya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
