HomeHeadlineAkar Rumput PBB Modal Yusril Cawapres?

Akar Rumput PBB Modal Yusril Cawapres?

Munculnya nama Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto dinilai berkat dukungan akar rumput PBB yang kuat dan solid di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.


PinterPolitik.com

Semakin dekatnya batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 membuat para bakal calon presiden (bacapres) harus segera menentukan sosok yang akan mendampingi mereka.

Salah satu kandidat bacapres yang belum menentukan sosok pendampingnya dalam Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto.

Muncul beberapa nama yang kemudian dinilai cocok untuk mendampingi Prabowo, salah satunya adalah Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra.

Dia merupakan seorang politisi dan ahli hukum tata negara yang kiprahnya sudah diakui secara nasional maupun internasional.

Sejatinya, sosok Yusril sendiri bukanlah sosok yang asing bagi Prabowo, dia pernah menjadi saksi ahli tim Prabowo-Hatta dalam sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

infografis yusril cawapres prabowo

Yusril yang dinilai dekat dengan kelompok Islam dan dapat diterima oleh berbagai kalangan kiranya dapat membantu meningkatkan elektabilitas dan perolehan elektoral Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat dianggap “membelot” ke kubu Jokowi.

Faktor lainnya, Prabowo yang digambarkan sebagai sosok nasionalis dinilai membutuhkan sosok pendamping yang dekat dengan kelompok Islam, dan kriteria itu tampaknya ada di sosok Yusril Ihza Mahendra.

Mantan Mensesneg ini selain dikenal sebagai praktisi hukum, memang juga dikenal sebagai sosok yang cukup mewakilkan kelompok Islam.

Lahir dari keluarga yang memiliki keterkaitan dengan Partai Masyumi, tujuan Yusril mendirikan PBB adalah untuk meneruskan nilai-nilai Masyumi.

Basis Akar Rumput Kuat

Meskipun bukan sebuah partai yang lolos ke Senayan, PBB dinilai mempunyai basis massa akar rumput yang cukup kuat di berbagai daerah.

Baca juga :  Menuju Senja PKS?

Hal ini terlihat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dimana PBB mempunyai basis suara yang cukup besar di empat provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

Itu diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Simbolisasi partai Islam yang bergabung punya basis kuat di Sumbar, Aceh, Jabar, dan Kalimantan Selatan,” ujar Hasto pada 29 Januari 2019.

Hal ini tampaknya juga disebabkan adanya budaya patron klien atau kepatuhan politik yang dianut oleh para santri kepada para ulama dan kiai yang dianggap menjadi panutannya dan kemudian bertransformasi menjadi dukungan elektoral.

Sebenarnya, kepatuhan politik ini tidak hanya berlaku pada santri, kelompok masyarakat lain yang juga menghormati ulama, kiai, dan tokoh masyarakat kiranya juga akan memiliki tendensi yang sama akan kepatuhan politik.

Hal ini terlihat dari beberapa dukungan terhadap Yusril dari berbagai ulama, kiai, dan tokoh masyarakat.

Belum lama ini, sebanyak 113 Ninik Mamak dan pemangku adat dari 18 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat menggelar konsolidasi pemenangan PBB dan mendorong Yusril untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Selain itu, muncul juga dukungan dari tokoh masyarakat Aceh Prof. Muhammad Siddiq Armia yang juga merupakan Guru Besar UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Berbagai dukungan dari para tokoh masyarakat itu kiranya dapat menjadi basis massa yang berarti bagi dukungan elektoral untuk PBB dan Yusril jika menjadi cawapres Prabowo nantinya.

Dengan berbagai dukungan modal sosial itu, kiranya akan dikonversi menjadi sebuah modal politik yang sangat berarti bagi Yusril.

Bahkan, modal sosial lainnya datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah secara terang-terangan mendukung Yusril jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga :  100 Hari, Prabowo Justru Insecure?

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai PBB di Kelapa Gading, Jakarta 11 Januari 2023.

Dukungan ini merupakan modal penting bagi Yusril, mengingat restu Jokowi tersebut akan mempengaruhi elektabilitasnya untuk bersaing dengan kandidat lain.

infografis makin terang yusril cawapres prabowo1

Kunci Kemenangan Pilpres

Persaingan bursa cawapres untuk menjadi pendamping Prabowo terbilang alot. Dalam Pilpres 2024 kali ini tampaknya menjadi momentum bagi nama Yusril Ihza Mahendra patut diperhitungkan sebagai cawapres Prabowo.

Itu juga diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. “Pilpres 2024 adalah momentum Yusril untuk menjadi cawapres,” ungkapnya pada 14 September 2024.

Sosok Yusril bisa menjadi “kepingan puzzle”pendamping yang bisa melengkapi Prabowo Subianto.

Yusril bisa dianggap sebagai win-win solutions bagi koalisi partai besar gagasan Prabowo jika perundingan koalisi parpol tersebut menemui deadlock.

Setelah pada pilpres sebelumnya menjadi pendukung atau juru kampanye para capres dan cawapres, Pilpres 2024 nampaknya memang merupakan waktu yang tepat untuk Yusril bisa melangkah lebih jauh dalam dunia politik nasional. 

Dengan segala pengalaman panjang yang dimiliki Yusril, dia tampak lebih siap jika maju dalam bursa persaingan kandidat di Pilpres kali ini.

Yusril sendiri pernah nyaris mencalonkan diri sebagai capres pada 1999, ketika masa transisi Orde Baru (Orba) ke era reformasi. Namun, hal itu urung terjadi karena dirinya diminta mundur oleh berbagai tokoh.

Well, menarik untuk melihat sejauh mana modal yang dimiliki Yusril dapat menjadikannya dipilih untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Ini Jurus Rahasia Trump “Perkasakan” Amerika? 

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berniat mendirikan sovereign wealth fund (SWF). Keputusan ini dinilai jadi keputusan yang sangat besar dan berdampak ke seluruh dunia, mengapa demikian? 

Prabowo dan The Intra-Elite Enemy

Masalah penataan distribusi gas LPG 3 kilogram menjadi sorotan terbaru publik pada pemerintahan Prabowo.

Prabowo Ditantang Memecat PNS?

Diskursus efisiensi anggaran negara turut mengarah pada peringkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gaungnya telah lama terdengar. Ihwal yang tak kunjung terealisasi dan berubah menjadi semacam “mitos”. Beberapa sampel di negara lain seperti Argentina, Amerika Serikat, hingga Singapura kiranya dapat menjadi refleksi. Lalu, mampukah Presiden Prabowo mendobrak mitos tersebut?

Menuju Senja PKS?

Hidayat Nur Wahid (HNW) dinilai tidak sensitif terhadap penggunaan transportasi umum. Seperti Ja Rule, PKS terancam kehilangan relevansi?

Mampukah Prabowo Make Indonesia Great Again? 

Konsep Make America Great Again (MAGA) ala Donald Trump beresonansi dengan dorongan adanya keperluan konsep Make Indonesia Great Again (MIGA). Mampukah ambisi ini dijalankan? 

Amerika Sudah “Ditamatkan” Tiongkok? 

Tiongkok semakin menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya bisa menyaingi Amerika Serikat (AS). Kini, kompetisi bagi AS bahkan datang di sektor yang didominasinya, yakni dunia artificial intelligence. Lantas, mungkinkah ini awal dari kejayaan Tiongkok yang menjadi nyata? 

AHY dan Jokowi’s Bamboo Trap?

Saling lempar tanggung jawab atas polemik pagar bambu laut di pesisir Kabupaten Tangerang memunculkan satu diskursus menarik mengenai head-to-head langsung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, diskursus itu menambah probabilitas eksistensi ranjau politik Jokowi terkait dengan pengaruh pasca presidensinya. Mengapa itu bisa terjadi?

Trump Ketar-ketir Lihat Prabowo-Anwar?

Prabowo dan PM Anwar Ibrahim bertemu kembali di Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkinkah Prabowo dan Anwar kini sedang ‘bersaing’ satu sama lain?

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?