Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Saling lempar tanggung jawab atas polemik pagar bambu laut di pesisir Kabupaten Tangerang memunculkan satu diskursus menarik mengenai head-to-head langsung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, diskursus itu menambah probabilitas eksistensi ranjau politik Jokowi terkait dengan pengaruh pasca presidensinya. Mengapa itu bisa terjadi?
Kendati tak tampak di permukaan, hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini memasuki babak yang terbingkai dengan ketegangan setelah saling sahut mengenai izin pagar laut.
Polemik penerbitan 243 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) “pagar laut” di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi pusat perhatian. Kebijakan yang diduga diterbitkan selama AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2024 ini menyeret Demokrat ke pusaran kontroversi.
Selain dibantah oleh Partai Demokrat, saat dikonfirmasi lebih lanjut, AHY mengaku tidak mengetahui ihwal penerbitan SHGB tersebut.
Namun, dari perspektif politik, langkah Jokowi menunjuk AHY sebagai menteri di penghujung masa jabatannya mulai dicurigai sebagai bagian dari strategi besar tertentu.
Terlebih spekulasi bahwa Jokowi sengaja memasang “perangkap” atau celah politik yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang, khususnya dalam konteks bargaining dan kontrol politik pasca-kepemimpinannya.
Lalu, mengapa bisa muncul postulat demikian?
Catur Politik Jokowi?
Dalam konteks sejarah politik, strategi “merangkul untuk mengontrol” pernah digunakan oleh Augustus, kaisar pertama Romawi.
Kendati masih dapat dilihat dalam konteks positif, Augustus dianggap merangkul lawan politik dengan memberikan posisi strategis, bukan untuk memperkuat mereka, melainkan untuk mengawasi dan meminimalkan ancaman.
Pendekatan ini pun tak menutup kemungkinan serupa dengan langkah Jokowi mengangkat AHY sebagai Menteri ATR/BPN di akhir masa pemerintahannya.
Penunjukan AHY, meskipun tampak sebagai langkah akomodasi politik, memiliki dimensi kontrol yang lebih dalam saat Jika kebijakan tertentu tidak populer atau berujung kontroversi, tanggung jawabnya dan sorotan turut terbagi.
Berkaca pada situasi saat ini dan merefleksikannya terhadap momentum penujukkan AHY, pertama, Jokowi kiranya berhasil menciptakan keberpihakan, ketergantungan, serta hutang budi politik.
Kedua, saat meninggalkan jejak kebijakan kontroversial seperti penerbitan SHGB pagar laut ranjau politik yang tertuju langsung bagi AHY pun tercipta. Ihwal yang boleh jadi memengaruhi kredibilitasnya di masa depan.
Dalam terjemahan bebas, ranjau politik adalah langkah strategis di mana seorang pemimpin menciptakan kebijakan atau kondisi yang tampaknya netral atau positif, tetapi berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintahan berikutnya.
Mengacu pada kerangka teori rational choice, sekali lagi, tindakan ini dilihat sebagai keputusan paling rasional untuk memaksimalkan keuntungan politik di masa depan.
Secara umum, kabar penerbitan SHGB selama masa jabatan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dapat dianggap sebagai ranjau politik karena keterkaitannya dengan kebijakan sensitif sekaligus memicu sentimen publik terhadap penguasaan lahan yang dianggap kontroversial.
Lalu, penurunan kredibilitas Partai Demokrat pun kini terbuka lebar. Jika kontroversi ini terus berkembang, Partai Demokrat dapat kehilangan dukungan publik, khususnya di wilayah yang terdampak.
Dalam jangka panjang, isu kurang sedap ini bisa saja turut memengaruhi elektabilitas AHY. Sebagai Ketua Umum Demokrat dan mantan menteri yang dianggap bertanggung jawab, AHY akan kesulitan melepaskan diri dari stigma negatif ini andai memiliki ambisi elektoral lebih besar di masa mendatang.
Ranjau politik semacam ini memungkinkan Jokowi tetap memiliki kendali informal atas dinamika politik, terutama jika ia masih ingin memainkan peran sebagai “kingmaker” di masa mendatang. Ditambah, andai Jokowi memiliki kunci atau antidote politik untuk menawar serta meredam polemik yang begerak liar.
Bisa Jadi Bumerang?
Niccolò Machiavelli dalam The Prince menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus siap menggunakan taktik manipulatif untuk menjaga kekuasaan. Dalam konteks ini, menempatkan seseorang dalam situasi sulit demi melindungi diri sendiri atau kelompoknya adalah strategi yang dapat diterima dalam politik kekuasaan.
Dengan hipotesa di atas, penunjukan AHY sebagai menteri dapat dilihat sebagai langkah Machiavellian saat seolah-olah pihak lain terkorbankan untuk meminimalisir residunya secara personal, dalam hal ini kepada Jokowi.
Jika penerbitan SHGB dianggap bermasalah, pemerintahan Jokowi dapat dengan mudah mengarahkan tanggung jawab kepada AHY dan Demokrat.
Saat dipandang sebelah mata, kiranya selalu ada gebrakan atas dampak langkah catur politik khas Jokowi yang kemudian terbuka untuk dianalisis dan diinterpretasi.
Kepemimpin pasca-Jokowi pun kemungkinan akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola warisan kebijakan kontroversial. Sesuatu yang sempat disebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang dianggap sebagai ranjau politik, mulai dari pembangunan IKN, habit merekrut influencer ke pemerintahan atau yang terkait, utang besar infrastruktur, dan yang menarik, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang kini menjadi Wakil Presiden RI.
Akan tetapi, skenario dan probabilitas di masa mendatang tidak selalu buruk bagi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini juga menjadi peluang untuk membangun narasi baru yang lebih inklusif dan transparan.
Andai interpretasi di atas benar namun di saat yang sama Presiden Prabowo berhasil terlepas dari pengaruh Jokowi menjinakkan ranjau politik, hal itu dapat membalikkan situasi menjadi keuntungan politik.
Tak hanya bagi Presiden Prabowo, namun kembali lagi, namun juga bagi AHY jika berhasil mengelola isu dengan baik.
Namun, sebaliknya, kegagalan akan memperkuat posisi Jokowi sebagai figur yang seolah “tak tergantikan,” memperkuat pengaruhnya di belakang layar.
Berdasarkan interpretasi dan analisis di atas, kontroversi penerbitan SHGB dan pagar laut menjadi gambaran nyata bagaimana politik Indonesia seakan-akan diwarnai oleh strategi-strategi yang cermat dan sering kali manipulatif.
Akan tetapi, penjelasan di atas merupakan postulat semata yang bisa saja relevan, namun juga sebaliknya di saat yang sama. Namun, kepastian hukum dan implikasi politik yang kini bergantung di tangan Presiden Prabowo atas polemik ini tetap dinantikan. (J61)
