Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?
Gejolak PPP menyingkap elitenya yang seolah jauh dari hingar-bingar polemik. Ya Sandiaga Uno. Menariknya, di permukaan, Sandiaga Uno dan Rusdi Kirana tampak serupa, dua pengusaha besar Indonesia yang memilih gelanggang politik dengan modal miliaran dolar, nama yang dikenal publik, dan jaringan yang luas.
Namun ketika hasilnya terbaca di papan elektoral, perbedaannya mencolok, dan perbedaan itu bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih populer.
Rusdi Kirana masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan sebagai tamu. Ia datang, tinggal, dan perlahan berakar.
Hadir dalam forum-forum pesantren, merawat kepercayaan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, menjadikan dirinya bagian dari ekosistem sosial yang telah tumbuh selama puluhan tahun.
Ketika PKB sedang dalam fase ekspansi, Rusdi menjadi mitra strategis—bukan sekadar penyandang dana.
Sandiaga Uno tiba di PPP dalam situasi yang berlainan secara fundamental. Partai berlambang Kabah itu sedang tersengal, ditinggalkan pemilih muda, kehilangan akar basis tradisional, dan digerogoti konflik elite yang tak berkesudahan.
Alih-alih mendapat leverage dari partai, Sandi justru diharapkan menjadi penyelamatnya. PPP gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, kekalahan historis yang belum pernah dialami partai Islam tertua Indonesia.
Konflik internal yang menyeruak setelahnya bukan sekadar soal siapa yang harus disalahkan. Ia adalah cermin dari satu pertanyaan yang lebih dalam: bisakah sebuah figur besar menyelamatkan partai yang keropos dari dalam? Jawaban kasusnya, tidak. Mengapa demikian?
Beda Mesin Partai Islam
Simone Weil, filsuf Prancis, menulis dalam The Need for Roots bahwa kebutuhan paling mendasar manusia, dan mungkin juga aktor politik, adalah keberakarkan (rootedness).
Seseorang hanya bisa berkembang ketika ia tertanam dalam komunitas yang memberinya identitas, bukan sekadar tempat bernaung sementara.
Sebagai pengusaha Lion Air, sejak bergabungnya pada 2014 silam, Rusdi Kirana mengalami proses berakar di PKB. Ia bukan sekadar pengusaha yang datang dengan cek.
Ia menjadi bagian dari narasi besar partai, turut merawat jejaring NU, hadir dalam momentum-momentum penting, membangun kepercayaan lintas generasi kader. Ketika badai elektoral datang, akar itu menopang posisinya.
Sandiaga justru tampak seperti figur yang berlabuh—hadir, terlihat, namun belum berakar.
Ketika PPP dilanda badai internal dan kekalahan elektoral, tidak ada sistem akar sosial yang cukup kuat untuk menopang posisinya di dalam partai. Ia bisa pergi, dan kepergiannya tidak merobohkan apa pun, karena memang belum ada yang tumbuh.
Hasilnya, Rusdi duduk di kursi Wakil Ketua MPR saat ini, sementara Sandi tetap tampak nyaman dengan hobi dan aktivitasnya tanpa embel-embel PPP.
Modal Sama, Nasib Beda
Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa modal ekonomi tidak otomatis berkonversi menjadi modal politik. Proses konversi memerlukan infrastruktur sosial dan pengakuan simbolik yang tepat.
Rusdi berhasil melakukannya karena sejak awal PKB menyediakan infrastruktur itu, konsistensi jaringan pesantren aktif, mesin kaderisasi yang berjalan, dan identitas kultural yang kokoh.
PPP tidak berada dalam posisi yang sama. Konflik berkepanjangan antara faksi internal, ketidakjelasan posisi ideologis di tengah persaingan PKB dan PKS yang semakin tajam, serta kegagalan merawat konstituen Islam perkotaan, semua itu menciptakan partai yang strukturnya rapuh.
Ketika Sandi masuk, ia tidak menemukan mesin yang bisa dikendarai. Ia menemukan kendaraan yang bannya kempes.
Dalam kerangka Gramsci, Rusdi berhasil menjadi bagian dari historic bloc PKB, koalisi sosial yang menjaga kohesi kultural partai. Sandi, sebaliknya, tetap berada di luar koalisi organik PPP.
Dan Robert Michels sudah mengingatkan, saat menyebut elite lama partai tidak memiliki insentif untuk memberi ruang penuh kepada pendatang, karena itu berarti mengancam posisi mereka sendiri. PPP memperlihatkan hukum besi ini dalam wujud paling telanjang.
Machiavelli membedakan virtù, kemampuan aktif mengelola kekuasaan, dari fortuna, yakni modal awal yang dimiliki seseorang.
Sandiaga kaya fortuna, popularitas, rekam jejak, jaringan bisnis. Namun politik membutuhkan virtù yang bisa bekerja, dan virtù itu memerlukan tanah tempat ia tumbuh. PPP tidak menyediakan tanah itu.
Ada satu narasi yang perlu dipatahkan bahwa figur besar bisa menyelamatkan partai yang tenggelam. Kasus PPP dan Sandiaga Uno adalah bantahan empirisnya.
Sandiaga tidak menenggelamkan PPP, karena partai seolah sudah mulai miring karam sebelum ia datang. Yang gagal bukan figurnya, melainkan partainya yang tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengubah aset besar menjadi kekuatan elektoral.
Pelajaran terpenting dari komparasi ini, yakni kegagalan PPP adalah kegagalan institusional, bukan kegagalan personal. Dan justru karena itulah ia lebih berbahaya, karena masalah institusional tidak bisa diselesaikan dengan mengganti wajah.
Menjelang 2029, implikasinya jelas. Partai-partai Islam di Indonesia berada di persimpangan: antara terus mengandalkan figur populer tanpa kerja institusionalisasi, atau memulai rekonstruksi yang menyakitkan namun perlu.
PKB menunjukkan bahwa pengusaha bisa menjadi institusi politik, jika ia bersedia berakar, bukan sekadar berlabuh.
Kasus Rusdi dan Sandi bukan hanya tentang dua orang dengan nasib berbeda. Ia adalah peta tentang apa yang membuat demokrasi bekerja: bukan figur yang datang membawa uang, melainkan akar yang tumbuh bersama komunitas.
Politik yang kehilangan akar sosialnya tidak lagi merepresentasikan siapa pun, ia hanya mengurus dirinya sendiri. (J61)
