Sejak 2017, Permadi Arya atau Abu Janda memiliki peran yang cukup vital dalam melawan balik narasi khilafah ataupun intoleransi yang disebut datang dari kubu oposisi, HTI, dan FPI. Namun, setelah kubu tersebut telah tenggelam, mungkinkah Abu Janda akan segera berakhir, seiring dengan dorongan untuk membawanya ke meja hijau?
“The limits of my language mean the limits of my world.” – Ludwig Wittgenstein, dalam Tractatus Logico-Philosophicus
Setelah Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kapolri pada 27 Januari lalu, terdapat usulan menarik dari warganet agar mantan Kabareskrim tersebut dapat memproses hukum Denny Siregar dan Permadi Arya atau Abu Janda sebagai pembuktian komitmennya bahwa hukum tidak lagi hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Apalagi, dengan diprosesnya ujaran rasisme Ketua Umum PROJAMIN (Pro Jokowi Ma’ruf Amin) Ambroncius Nababan terhadap aktivis HAM Natalius Pigai, berbagai pihak kembali mendorong agar Abu Janda diproses hukum karena telah menulis cuitan rasisme terhadap Pigai pada 2 Januari lalu.
Cuitan terbaru Abu Janda terkait “Islam arogan” juga semakin semantik dorongan tersebut. Namun sebagaimana diketahui, cuitan tersebut berujung permintaan maaf Abu Janda, dan kasusnya (mungkin akan) berlalu begitu saja.
Baca Juga: Menyibak Rasisme terhadap Natalius Pigai
Tidak hanya warganet, bahkan sekaliber Susi Pudjiastuti turut memberikan komentar. Tidak tanggung-tanggung, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyarankan warganet untuk berhenti mengikuti (unfollow) akun Abu Janda. Tulis Susi, “Saya pikir saatnya dihentikan ocehan-ocehan model seperti ini yang selalu menyinggung perasaan publik. Tidak sepantasnya di masa sulit pandemi, hal-hal yang tidak positif dibiarkan.”
Menariknya, ajakan tersebut justru berbuntut serangan siber ke Susi. Berbagai narasi berbentuk meme tersebar dengan narasi menyebut Susi seorang kadrun, banteng, dan seterusnya. Pernyataan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), pada 2018 lalu juga tiba-tiba kembali viral. Saat itu, TGB memberikan testimoni bahwa Susi menyewa 20 bus dari Pangandaran untuk memberangkatkan peserta aksi 212 ke Monas, Jakarta.
Di luar pro kontra terhadap aktivitas Abu Janda selama ini, menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa sosok ini terlihat begitu penting? Dengan berbagai dorongan untuk membawanya ke meja hijau, mengapa Abu Janda tidak bernasib sama dengan Ambroncius Nababan?
Punya Peran Penting?
Menariknya, suka atau tidak, Abu Janda tampaknya memiliki peran yang cukup vital dalam mendukung kemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Seperti diketahui, sejak 2017 lalu, kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok disebut sebagai pemicu pesatnya perkembangan dan penyebaran politik identitas Islam di level nasional dan akar rumput.
Yang menjadi persoalan adalah, Ahok disebut dekat dengan Presiden Jokowi telah membuat politik identitas Islam berubah menjadi narasi utama yang digunakan untuk menyerang pemerintahan Jokowi.
Entah kebetulan atau tidak, 2017 juga merupakan awal dari intensnya Abu Janda menjadi influencer yang aktif melawan balik narasi yang mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Menariknya, Abu Janda seolah memiliki spesifikasi untuk melawan balik narasi politik identitas Islam, khususnya yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
Baca Juga: Setelah HTI, FPI Dilarang Ikut Pemilu?
Diakui atau tidak, narasi politik identitas Islam memang menjadi ancaman besar bagi Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Digantinya Mahfud MD dengan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden bahkan jamak disebut sebagai cara untuk meredam narasi tersebut.
Nah, peran penting Abu Janda – dan juga Denny Siregar – adalah agar narasi politik identitas Islam tidak menjadi narasi dominan di media sosial. Pasalnya, dengan peran media sosial saat ini yang menjadi “jendela dunia” atau tempat masyarakat mendapatkan informasi dan membentuk persepsi, sangat penting untuk memenangkan perang wacana.
Pada 25 Oktober 2020 lalu, politisi senior PDIP Eva Kusuma Sundari juga memberikan pengakuan menarik dengan menyebutkan media sosial telah didominasi oleh oposisi pemerintah. Oleh karenanya, tidak heran kemudian apabila masyarakat mudah mengkritik dan memandang buruk laju pemerintahan.
Representasi Realitas
Konteks pentingnya memenangkan perang wacana tersebut akan lebih dalam kita pahami melalui penjelasan filsafat bahasa dan ilmu kognitif (cognitive science). Salah satu filsuf bahasa dan logika paling berpengaruh dalam sejarah, Ludwig Wittgenstein dalam bukunya Tractatus Logico-Philosophicus memberikan penjelasan penting terkait relasi bahasa dengan realitas.
Wittgenstein memberikan penekanan penting dengan menulis, “The limits of my language mean the limits of my world.” Maksudnya, Wittgenstein hendak menegaskan bahwa batasan kita dalam membayangkan (mempersepsikan) dunia, terletak pada sejauh mana kemampuan kita dalam berbahasa – merangkai atau membentuk bahasa.
Sebagai contoh, sebelum ditemukannya ilmu agrikultur, peradaban manusia kerap mengasosiasikan keberhasilan pertanian pada dewi, dewa, atau hal-hal transenden. Di Pulau Jawa dan Bali, misalnya, terdapat Dewi Sri yang disebut sebagai dewi pertanian, dewi padi dan sawah, serta dewi kesuburan.
Namun, setelah ilmu agrikultur ditemukan, atau tepatnya disistematisasi, manusia memiliki pengetahuan yang lebih baik dan tepat terkait faktor apa saja yang menunjang keberhasilan pertanian. Konsep pupuk, zat hara, ataupun pengaruh iklim mungkin belum mampu dibayangkan oleh peradaban manusia sebelumnya.
Baca Juga: Perpres Ekstremisme Jokowi Salah Kaprah?
Dalam ilmu kognitif, sebagaimana ditekankan oleh Richard Leakey dalam bukunya Asal-Usul Manusia, ataupun Steven Pinker dalam bukunya The Language Instinct: The New Science of Language and Mind, kemampuan bahasa (linguistik) adalah aspek paling mendasar yang membedakan manusia (Homo sapiens) dengan makhluk hidup lainnya.
Kemampuan bahasa memungkinkan manusia membentuk peradaban, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih menariknya lagi, Steven Pinker bahkan menyebutkan bahwa evolusi kemampuan bahasa ternyata yang menjadi pendorong atas evolusi volume otak manusia.
Singkatnya, kendati manusia dan hewan (mungkin) melihat realitas yang sama, namun kemampuan bahasa membuat manusia dapat menginterpretasi realitas. Alhasil, interpretasi tersebut menjadi realitas-realitas baru, yang memungkinkan manusia untuk membentuk diskursus.
Sebagai contoh, “demokrasi” dan “politik identitas” adalah realitas yang hanya dapat dibangun melalui abstraksi linguistik. Kedua hal tersebut tidak memiliki basis empiris seperti ketika kita membahas mengenai “batu” atau sungai”. Dengan kata lain, persepsi atas konsep abstrak tersebut sangat bergantung atas kapasitas dan ketersediaan modal bahasa – tepatnya kosa-kata.
Dengan kata lain, jika oposisi pemerintah dan politik identitas Islam dibiarkan dominan di media sosial, maka akan terbentuk persepsi bahwa pemerintahan Jokowi memang benar-benar buruk dan layak untuk segera diganti.
Oleh karenanya, Abu Janda – dan Denny Siregar – menjadi vital karena bertugas untuk mencegah dominasi itu terjadi, sehingga terdapat persepsi atau realitas tandingan untuk menyebut pemerintahan Jokowi telah baik.
Akan Berakhir?
Akan tetapi, kendati Abu Janda memiliki peran vital dalam membentuk narasi tandingan, sebuah interpretasi menarik datang dari pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Menurutnya, peran atau tepatnya kontrak Abu Janda mungkin akan segera berakhir.
Alumnus ilmu politik Universitas Airlangga ini mengacu pada eksistensi HTI dan FPI yang disebutnya tidak lagi menjadi ancaman pemerintahan Jokowi. Apalagi, dengan penunjukan Listyo Sigit sebagai Kapolri yang jamak disebut sebagai simbol pluralisme, tentu akan menjadi persoalan tersendiri apabila Listyo Sigit harus berurusan dengan isu politik identitas Islam karena cuitan Abu Janda yang kerap mengundang kontroversi dan kegaduhan.
Baca Juga: Jokowi Patut Diapresiasi Angkat Listyo Sigit?
Oleh karenanya, Fahmi menilai eksistensi Abu Janda justru akan menjadi bumerang atau tidak lagi menguntungkan pemerintahan Jokowi, karena publik sendiri sepertinya sudah lelah dengan isu-isu politik identitas Islam.
Menariknya, Fahmi juga mengungkit isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diduga dimotori oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai indikasi kuat sedang ada perpindahan isu nasional.
Apabila kita mengacu pada salah satu strategi intelijen, sebagaimana ditulis oleh Irawan Sukarno dalam bukunya Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen, yakni intelijen juga berperan “to bring the target to our direction”, maka ada kemungkinan tengah terjadi manajemen isu, yang mungkin untuk membuat publik tidak lagi membahas kasus Abu Janda, isu Covid-19 dan ekonomi, ataupun politik identitas Islam.
Lagipula, Abu Janda sendiri juga secara terbuka telah mengakui bahwa kontraknya telah berakhir seiring dengan berakhirnya Pilpres 2019.
Pada akhirnya hanya waktu yang dapat menjawab apakah Abu Janda – dan juga Denny Siregar – akan berakhir atau tidak, entah dengan diproses hukum atau menguap begitu saja. Lalu, terkait dengan tiba-tibanya isu kudeta AHY mencuat, ini adalah isu politik yang sangat menarik untuk kita ikuti perkembangannya. (R53)
