Merebaknya kasus rasisme di Amerika Serikat (AS) dalam beberapa waktu terakhir memang menjadi fenomena yang bukan hanya menjadi perdebatan di tingkat nasional negara tersebut, tetapi juga di tingkat internasional. Lalu, pelajaran apa yang bisa dipetik Indonesia?
PinterPolitik.com
“In terms of domestic spiritual vitality, America is lacking it. China has it”.
::Kishore Mahbubani, mantan diplomat dan akademisi Singapura::
Ledakan emosi masyarakat yang bermula dari kasus kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam yang tewas setelah lehernya ditindih oleh polisi berkulit putih, memuncak menjadi protes keras yang berujung pada kerusuhan, perusakan dan penjarahan di berbagai wilayah di AS. Hal ini juga menyulut kampanye masif #BlackLivesMatter di daratan Amerika hingga Eropa.
Di tengah merebaknya Covid-19, seruan dan protes tersebut pada akhirnya melahirkan dimensi sosial dan politik di tengah tingginya angka kasus pasien positif virus tersebut di AS, yang hingga tulisan ini dibuat telah menyentuh angka 1,85 juta penderita. Dari jumlah tersebut, sekitar 107 ribu di antaranya meninggal dunia.
Masyarakat memang banyak yang mulai tak percaya pada kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump mengatasi krisis kesehatan tersebut. Dan kini, kekesalan tersebut tumpah ruah terhadap institusi kepolisian – yang adalah bagian dari otoritas negara – serta menjadi gambaran besar persoalan sosial politik yang mengakar di negara tersebut.
Semuanya kemudian diperburuk oleh komentar-komentar Presiden Trump lewat media sosialnya yang justru semakin menambah rumit keadaan. Beberapa pemimpin negara bagian lain bahkan menyebutnya berbahaya.
Terlepas dari intisari isu yang dibawa dari berbagai protes tersebut, yang jelas akan ada dampak secara geopolitik dari persoalan yang terjadi di internal AS ini. Tuduhan-tuduhan terhadap Tiongkok yang belakangan digembar-gemborkan Trump terkait Covid-19 perlahan-lahan mulai keluar dari ruang-ruang diskursus.
Ketegangan yang juga sempat diprediksi akan muncul di Laut China Selatan – Tiongkok misalnya, telah menyiapkan pasukannya di sekitaran wilayah tersebut – perlahan akan sedikit tergantikan dengan isu-isu protes tersebut. Bahkan hal ini boleh jadi mulai mengarah pada keadaan yang berbalik terkait persaingan – kalau tidak ingin disebut sebagai “perang” – yang terjadi di antara AS sebagai mercusuar Barat dan Tiongkok sebagai the rising Timur.
Jika menggunakan pemikiran mantan diplomat sekaligus akademisi Singapura, Kishore Mahbubani, hal ini sebetulnya bisa dipahami. Pasalnya, peradaban Barat dengan kapitalisme yang menjunjung pasar bebas atau liberalisme menjadi sangat berbahaya – untuk dirinya sendiri maupun untuk dunia secara umum – ketika berbicara tentang moral.
Well, karena berhubungan dengan “apa yang baik dan yang buruk”, maka perbincangan tentang moral dalam politik internasional itu menarik untuk dilihat dalam konteks kasus rasisme yang tengah terjadi di AS saat ini. Jika demikian, seperti apa persoalan ini dapat dimaknai dan apa yang bisa dipetik oleh Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari dinamika yang terjadi ini?
Dari #BlackLivesMatter sudah saatnya Indonesia juga belajar soal kasus Papua. #politik #pinterpolitik #infografis #papua https://t.co/Ewc1ZE4m3p pic.twitter.com/2JVIZ6vkll
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 2, 2020
Jebakan Liberalisme
Dalam salah satu wawancaranya pertengahan Mei 2020 lalu, Mahbubani sempat menyinggung soal bagaimana liberalisme sebetulnya menyimpan bahaya dalam dirinya sendiri.
Mengutip salah satu penulis realis asal AS, John J. Mearsheimer, yang menulis buku berjudul The Great Delusion, Mahbubani menyebutkan bahwa rezim liberal menyimpan bahaya karena memandang diri superior secara moral. Akibatnya, segala tindakan secara politik internasional selalu dijustifikasi sebagai morally accepted alias secara moral dapat diterima.
AS sebagai negara yang sangat liberal menunjukkan superioritas moral tersebut. Invasi ke negara-negara muslim di Timur Tengah atas dasar pemberantasan terorisme, penegakan demokrasi di berbagai belahan dunia, hingga upaya-upaya memainkan keseimbangan politik global di berbagai kawasan adalah beberapa contoh di antaranya.
Namun, menurut Mahbubani, AS bukanlah negara evil atau negara jahat. Ia menyebutkan bahwa AS adalah negara normal seperti kebanyakan negara. Ia melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Hanya saja, perasaan morally superior dibandingkan dengan negara-negara lain cenderung membuatnya tidak bisa diterima oleh negara-negara lain.
Sementara negara-negara di Timur sudah mulai bergerak maju, para pemimpin di AS justru masih berkutat dengan asumsi lama yang telah ada sejak abad ke-19 dan ke-20. Padahal dunia sudah bergerak ke abad 21 dengan karakteristik yang sangat jauh berbeda.
Mahbubani bahkan menyebut AS tak lagi mengikuti nasihat-nasihat hebat yang diberikan oleh tokoh seperti George Kennan – seorang politisi yang dikenal sebagai ahli strategi AS saat menghadapi ekspansi Uni Soviet saat Perang Dingin.
Salah satu nasihat paling penting dari Kennan adalah bahwasanya kemenangan atau kesuksesan sebuah negara akan ditentukan oleh domestic spiritual vitality – istilah untuk kekuatan spiritual dari masyarakatnya. Negara akan sukses tergantung pada seberapa kuat – di aspek sosial, politik dan ekonomi – secara domestik dan bukan bergantung pada seberapa banyak tentara yang dimiliki atau kapal induk yang dipunyai.
Contohnya adalah saat ini AS menjadi satu-satunya negara maju di dunia yang pendapatan 50 persen masyarakat terbawah secara ekonomi dari total populasi, mengalami penurunan dalam periode 30 tahun. Pada saat yang sama, Tiongkok dalam 40 tahun terakhir mengalami peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakatnya yang terbesar dalam 4000 tahun terakhir.
“Kerapuhan” ekonomi AS ini pada akhirnya akan menjadi sangat sensitif terhadap isu-isu yang bersifat sosial, katakanlah seperti isu rasisme yang saat ini terjadi di negara tersebut.
Secara domestic spiritual vitality Tiongkok yang selalu dikritik karena komunisme dan otoritarianisme-nya, nyatanya jauh lebih kuat. Negara tersebut juga sangat minim persoalan sosial yang bersifat identitas. Beberapa yang dominan mungkin yang terjadi di Hong Kong, Tibet dan Uighur. Namun, karena pemerintahnya sangat stabil dan kuat, isu-isu tersebut sangat mudah dibendung. Peningkatan kualitas hidup masyarakatnya juga pada akhirnya membendung gejolak-gejolak sosial.
Artinya, jika gejolak yang terjadi di AS terus memuncak, bukan tidak mungkin negara yang dipimpin oleh Presiden Trump tersebut akan perlahan mulai menarik diri dari persoalan-persoalan geopolitik internasional.
Walaupun demikian, hal ini memang akan sulit terjadi karena berbicara tentang AS adalah berbicara tentang sebuah negara yang sangat kompleks. Pemangku kepentingannya baik yang official maupun “unofficial” selalu punya agenda masing-masing – yang pada titik ini mungkin tidak akan dibahas karena sering kali dipandang sebagai bagian dari konspirasi internasional. Well, yang jelas hal tersebut cukup layak untuk dianggap sebagai hambatan.
Setelah memahami kompleksitas isu tersebut, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, secara khusus oleh Presiden Jokowi, dalam situasi yang seperti ini?
Saat new normal diterapkan, kasus #COVID19 justru meningkat di Korsel. Akhirnya batal deh new normal. Gimana Indonesia nih? #infografis #politik #pinterpolitik #newnormalhttps://t.co/Ewc1ZE4m3p pic.twitter.com/VscNfRKuvM
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 2, 2020
Pelajaran Soal Politik Identitas
Mau tidak mau, harus diakui bahwa dalam konteks stabilitas politik, Tiongkok pada titik ini jauh lebih unggul. Setelah sempat didera masalah yang terjadi di Hong Kong lewat demonstrasi yang tak putus-putus, kini seolah tak ada masalah berarti yang dihadapi oleh negara tersebut dalam konteks gejolak sosial.
Dari sisi tersebut, penting untuk membuat catatan bahwa Indonesia perlu mengambil catatan berharga tentang manajemen isu politik identitas.
Pada 2016 lalu isu politik identitas berbasis agama sempat mencuat ke permukaan. Kasus penistaan agama yang dilakukaan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menjadi ancaman tersendiri bagi politik internal Indonesia, termasuk kekuasaan Presiden Jokowi sendiri.
Namun, belakangan, isu-isu tersebut bisa dikelola dengan cukup baik, walaupun cara-caranya masih menimbulkan perdebatan hingga kini. Well, kita tahu tokoh seperti Habib Rizieq Shihab sampai harus keluar dari negara ini.
Kini, setelah lepas dari persoalan identitas tersebut, mungkin penting bagi Presiden Jokowi untuk mencatat kata-kata Kennan tentang domestic spiritual vitality. Ekonomi masyarakat sudah seharusnya didorong untuk semakin maju agar gejolak-gejolak sosial tidak muncul. Hal ini menjadi pekerjaan yang cukup berat di tengah kondisi wabah Covid-19 seperti sekarang ini.
Pada akhirnya, jika benar bahwa AS tengah mengalami kemunduran, haruskah Indonesia berpaling 100 persen ke Tiongkok saat ini?
Well, butuh perjudian yang sangat besar untuk melangkah ke arah itu. Presiden Jokowi sepertinya bermain aman dengan tetap berusaha menjaga hubungan dengan kedua negara tersebut, terutama di periode kedua kekuasaannya.
Apa pun itu, semoga apa yang terjadi di AS tidak ikut terjadi di negara ini. Bagaimanapun juga, Covid-19 sudah terlalu berat untuk ditambah dengan masalah-masalah baru lainnya. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
