HomeHumor PolitikPolitik Tawar PKB di Pilgub DKI

Politik Tawar PKB di Pilgub DKI

Kecil Besar

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari lagi, sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan berbagai manuver dengan memberikan dukungan pada pasangan calon (paslon) yang mereka anggap lebih unggul dan kemungkinan besar maju sebagai gubernur DKI Jakarta.


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Bila dilihat dari ketiga paslon yang diusung oleh parpol terbesar saat ini, masing-masing juga mendapatkan dukungan dari parpol lain. Pasangan nomor satu, Agus-Silvy dari Demokrat juga mendapat dukungan dari PKB, PAN, dan PPP. Pasangan nomor dua, Ahok-Djarot, selain diusung PDI Perjuangan, juga ada Nasdem, Hanura, dan Golkar. Sementara paslon nomor tiga, Anies-Sandi, dibelakangnya terdapat Gerindra dan PKS.

PKB yang awalnya sempat mendukung paslon nomor dua, berangsur-angsur berubah sikap dengan membelot ke paslon nomor satu, bahkan menyatakan sebagai pendukung utama paslon itu. Salah satu penyebabnya, disinyalir akibat kericuhan yang terjadi saat sidang Ahok, di mana Gubernur DKI non aktif dan pengacaranya tersebut, dituding tidak menghormati Ketua Rais PBNU KH Ma’ruf Amin.

Walaupun Ma’ruf Amin sendiri sudah memaafkan Ahok, namun mereka ternyata lebih memilih pindah haluan ke paslon lain. Berdasarkan informasi yang diperoleh, masalah dukung mendukung ini juga bisa diartikan sebagai manuver politik PKB. Isu perombakan kabinet memungkinkan jumlah kursi yang didapat PKB akan dikurangi oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut sumber tersebut, para elit partai sudah mengetahui rencana itu, sehingga dimainkanlah manuver dalam Pilgub DKI sehingga partai punya posisi tawar. “Posisi tawar ini yang paling memungkinkan bila kadernya sebagai menteri dikurangi, sehingga mereka bisa beralih ke koalisi Cikeas. Bila tidak, maka partai siap mendukung Ahok-Djarot diputaran kedua,” kata sumber tersebut, Jumat (10/2). (Suara Pembaruan/R24)

Baca juga :  Adu Nasib Rusdi-Sandi
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...