Dengarkan artikel ini:
Pada 22 Desember 2025, KPK merilis laporan akhir tahun: 11 OTT, 118 tersangka, pemulihan aset Rp1,53 triliun. Sehari kemudian, Koordinator MAKI Boyamin Saiman berkomentar dengan kalimat yang menukik: “KPK bahkan pada posisi tertentu sekarang menjadi penonton atas kehebatan Kejagung.” Satu pertanyaan menggantung soal bagaimana dua lembaga penegak hukum seolah “bersaing” menindak korupsi?
Datanya tidak bisa dibantah. Korupsi Pertamina dengan kerugian ratusan triliun, CPO dengan sitaan Rp11,8 triliun dari Wilmar Group, Timah Rp271 triliun, Chromebook Rp9,9 triliun. Semua kasus kakap itu bukan di Kuningan. Semua ada di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.
Sementara data ICW menunjukkan KPK hanya menyelidiki 18 perkara pada 2024, angka terendah sejak pandemi 2020. Sejak revisi UU KPK 2019, jumlah perkara yang ditangani tidak pernah lagi mendekati 62 perkara yang dicatat pada 2019. Indeks Persepsi Korupsi pun tidak pernah lagi menyentuh skor 40 poin dari tahun yang sama.
Ini bukan sekadar cerita tentang dua lembaga yang tidak akur. Ini adalah cerita tentang negara yang sedang bertarung dengan dirinya sendiri, diam-diam dan tanpa deklarasi,dengan persaingan antar lembaga untuk merebut “mahkota” anti-korupsi. Dan yang paling mengkhawatirkan: tidak ada satu pun forum publik yang pernah memperdebatkan pilihan itu secara terbuka.
Ketika Institusi Menjadi Aktor, Bukan Sekadar Alat
Dalam tradisi state-centered analysis, institusi negara bukan sekadar alat yang digunakan kekuatan sosial dari luar. Institusi adalah aktor yang memiliki kepentingannya sendiri, logika internalnya sendiri, dan kapasitasnya sendiri untuk mempertahankan serta memperluas kekuasaannya. Ketika dua institusi negara berada dalam satu arena dengan mandat yang tumpang tindih, konflik adalah keniscayaan struktural.
Revisi UU KPK 2019 diloloskan dalam 12 hari. Substansinya mengubah tiga hal sekaligus: KPK dimasukkan ke rumpun eksekutif, sehingga kehilangan independensi konstitusionalnya, status kepegawaian diubah menjadi ASN, dan Dewan Pengawas dibentuk sebagai lapis birokrasi baru di atas pimpinan.
Novel Baswedan bersama 56 penyidik senior tersingkir melalui tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. Institusi bisa bertahan dari serangan eksternal, tapi tidak ada institusi yang bisa bertahan dari kehilangan penyidik terbaiknya secara masif dalam waktu singkat.
Pelemahan KPK pada 2019 bukan hanya membuat KPK lebih lemah. Ia secara otomatis menciptakan vakum kekuasaan dalam arena antikorupsi nasional. Dan vakum kekuasaan, dalam logika institusional manapun, tidak akan pernah dibiarkan kosong. Kejaksaan, dengan jaringan nasional yang utuh, tradisi penyidikan korporasi yang lebih matang, dan posisinya sebagai lembaga yang sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif, adalah kandidat paling siap untuk mengisi vakum itu. Ini bukan konspirasi. Ini adalah hukum gravitasi institusional.
Dua Lapis yang Selama Ini Tidak Dibaca Bersamaan
Lapis pertama adalah struktural. KPK dibangun dengan kekuatan terbesarnya di OTT, efektif untuk kasus suap yang melibatkan transaksi tunai dan pejabat publik. Kasus korporasi seperti Pertamina dan Timah tidak bekerja dengan logika OTT. Ia membutuhkan audit forensik jangka panjang dan kemampuan menelusuri aliran dana dalam struktur korporasi yang berlapis.
Jampidsus Kejaksaan, yang dibangun dengan tradisi penuntutan kasus perdata dan pidana korporasi selama puluhan tahun, lebih terlatih secara metodologis untuk model penyidikan ini. Ini bukan keunggulan kinerja semata. Ini keunggulan desain institusional yang selama ini tidak pernah didiskusikan secara jujur.
Lapis kedua adalah politis. Pimpinan KPK periode 2024-2029 diseleksi dalam masa transisi yang secara persepsi politik masih berada di bawah bayangan era Jokowi. Dalam logika state-centered politics, seorang presiden baru yang ingin membangun agenda penegakan hukumnya sendiri akan secara rasional mengandalkan instrumen yang paling sepenuhnya berada di bawah kendalinya.
Jampidsus memiliki tugas utama mendukung program prioritas Presiden Prabowo. Kejaksaan secara eksplisit memposisikan dirinya sebagai instrumen agenda presiden yang saat ini menjabat. KPK, karena desain independensinya, tidak bisa membuat pernyataan serupa. Di sinilah asimetri politiknya: presiden bisa menugaskan Kejaksaan. Presiden tidak bisa menugaskan KPK dengan cara yang sama.
Dua lapis inilah yang membentuk konteks politik paling penting di balik OTT jaksa oleh KPK pada Desember 2025. Ketika dominasi kasus kakap hampir sepenuhnya berpindah ke Kejaksaan, KPK bergerak ke satu-satunya arena yang masih menjadi domain eksklusifnya: menangkap aparat penegak hukum yang korup, yaitu Jaksa.
Boyamin Saiman dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) membaca gestur itu dengan tajam. “Nampak kayak tidak menyaingi Kejagung yang hebat menangani kasus besar, tapi malah nangkapi jaksa, kesannya oh jaksa juga ada boroknya loh.” OTT pada jaksa seolah-olah memperlihatkan suatu sinyal politik antar lembaga. Ia adalah pernyataan eksistensial sebuah institusi yang merasa mahkotanya sedang diambil alih. Bukan dengan membongkar korupsi yang lebih besar, melainkan dengan menunjukkan bahwa institusi yang sedang unggul itu pun tidak bebas dari noda.
Lalu bagaimana dengan soal anggaran? Menilik data, anggaran KPK pada 2025 dipotong menjadi Rp1,03 triliun sementara Kejaksaan melompat menjadi Rp24,27 triliun, rasio 18 kali lipat. Lalu dalam rapat dengan DPR Komisi III Juli 2025, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa program penindakan KPK belum mendapatkan alokasi dalam pagu indikatif 2026 alias nol rupiah.
Dalam analisis institusional, anggaran bukan sekadar angka operasional. Ia adalah pernyataan resmi negara tentang institusi mana yang dianggap relevan dan mana yang sedang dalam proses dipinggirkan. Indonesia sedang, secara diam-diam dan melalui kebijakan anggaran yang tidak pernah diperdebatkan publik, berpindah model pemberantasan korupsi dari independent watchdog yang tidak bisa dikendalikan presiden ke integrated enforcement yang sepenuhnya terintegrasi dalam eksekutif.
Pelajaran dari Pentagon
Pada 1949, Amerika menghadapi krisis yang serupa namanya: Revolt of the Admirals. Ketika Angkatan Udara merebut hampir separuh anggaran pertahanan pasca-Perang Dunia II, para admiral Angkatan Laut yang merasa domain mereka “dicaplok” angkat bicara terbuka di hadapan Kongres, menyerang kebijakan itu habis-habisan hingga beberapa dipaksa mengundurkan diri. Rivalitas antarlembaga yang tidak dikelola hampir menghancurkan koordinasi militer Amerika dari dalam.
Solusi yang paling bertahan lama bukanlah memperkuat satu angkatan di atas yang lain, melainkan Goldwater-Nichols Act 1986 yang mewajibkan setiap perwira yang ingin naik pangkat menjadi jenderal untuk terlebih dahulu menyelesaikan penugasan di satuan gabungan lintas-angkatan. Hasilnya: dalam satu generasi, budaya korps yang paling resisten pun berubah, bukan karena diperintah untuk akur, melainkan karena struktur insentif kariernya diubah sehingga kerja sama menjadi kepentingan pribadi setiap perwira.
Ekuivalen Goldwater-Nichols untuk Indonesia adalah rotasi wajib penyidik dan jaksa antara KPK dan Kejaksaan sebagai syarat kenaikan jabatan tertentu. Seorang deputi KPK yang pernah bertugas di Jampidsus akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang cara kerja lembaga itu, jaringan lintas-lembaga, dan insentif personal untuk menjaga hubungan yang produktif. Tapi pengalaman Amerika membuktikan bahwa budaya yang paling resisten pun bisa diubah ketika sistem membentuk orang untuk berpikir berbeda.
Presiden Prabowo berada di persimpangan historis yang jarang dimiliki seorang pemimpin. Ia memiliki legitimasi, momentum, dan sumber daya kebijakan untuk menjadi arsitek dari arsitektur antikorupsi yang belum pernah dimiliki Indonesia, di mana KPK dan Kejaksaan bukan dua lembaga yang saling menguras energi, melainkan dua sayap dari satu strategi besar yang mengarah ke musuh yang sama. (A99)
