Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #44
PinterPolitik.com
Di sebuah ruang rapat di Senayan, peta kelistrikan Indonesia menyusut jadi sederet angka. 2.396 pembangkit diesel akan dipadamkan, satu per satu, dalam 10 tahun. Di tempatnya berdiri panel surya 3,21 gigawatt-peak dan baterai 9,03 gigawatt-jam, tersebar di 741 titik: pulau-pulau yang namanya jarang kita sebut kecuali ketika listriknya padam.
Di layar, rencana itu setenang spreadsheet. Mesin-mesin tua yang selama ini menderu di ujung republik akan diam, digantikan cahaya yang tidak bersuara. Tetapi pergantian sebersih itu justru patut kita baca lebih dalam. Ketika sebuah negara mengganti ribuan pembangkit sekaligus, yang berpindah jarang hanya teknologi. Yang berpindah, diam-diam, adalah cara negara itu membelanjakan dirinya. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia beralih ke energi yang lebih bersih, melainkan apakah ia sedang menulis ulang neracanya sendiri.
Di podium, eksekutif PLN menjualnya sebagai lompatan hijau: cara tercepat menekan biaya solar impor dan emisi. Narasi ini mudah dicintai. Lewat Satgas Percepatan Transisi Energi, Prabowo menargetkan tak ada lagi diesel yang hidup terlalu lama, sejalan dengan ambisi 100 gigawatt surya. Menutup 13 diesel terbesar saja, katanya, memangkas 200.000 dari sekitar 1 juta barel minyak yang masih diimpor saban hari. Negara makin hijau, tarif ditekan, desa terang. Siapa hendak membantah?
Tetapi perhatikan siapa tokoh utamanya. Bukan matahari, bukan karbon, melainkan APBN. Diesel hanya menyumbang sekitar 2,2 gigawatt dari seluruh sistem, namun menelan biaya energi primer mendekati 40 triliun rupiah setahun: porsi kecil yang menyedot ongkos seperti raksasa. Pada saat yang sama, subsidi dan kompensasi energi menembus 203,7 triliun rupiah dalam 5 bulan pertama 2026, hampir separuh pagu setahun.
Di sinilah logika yang jarang diucapkan: negara yang sulit memangkas subsidi secara langsung bisa memangkas kebutuhan akan subsidi itu lewat teknologi. Menaikkan tarif listrik memukul daya beli dan memicu gejolak. Mengganti mesin yang menuntut subsidi itu mencapai hasil sama tanpa guncangan. Maka dedieselisasi berhenti menjadi urusan teknis. Ia menjadi salah satu poros fiskal republik.
Pergeserannya lebih dalam. Selama ini negara membeli energi terus-menerus: solar yang dibakar dan diimpor. Kini ia hendak membeli aset energi: panel dan baterai yang dibayar sekali di muka, lalu menyala nyaris tanpa bahan bakar. Yang satu menyewa masa depannya; yang lain membelinya. Tetapi membeli butuh modal, dan di sinilah paradoksnya: semakin murah energi esok hari, semakin besar kebutuhan modal hari ini. Pertanyaannya menentukan: dari neraca siapa modal itu ditarik?
Mengapa sekarang? Lelang dedieselisasi sudah dibuka sejak Maret 2022. Jawabannya ada di masa lalu yang belum tuntas. PLN terlampau lama terkunci dalam kontrak take-or-pay dengan PLTU dan produsen listrik swasta: membayar setrum yang tak ia konsumsi, kelebihan pasokan yang membebani neraca 2 hingga 3 dekade. Memindahkan investasi ke surya, baterai, dan supergrid menggeser energi politik dari pertanyaan lama, membereskan masa lalu, ke pertanyaan baru, membangun masa depan. Prabowo lebih dari sekadar presiden yang menyetujui proyek PLN. Ia arsitek yang menyambung risiko fiskal, posisi PLN, dan kalkulus geopolitik tentang siapa memasok teknologi dan pembiayaan.
Yang paling penting justru yang tak diucapkan: ke kantong siapa modal itu mengalir. Koordinatnya bisa disebut. Yang berdiri untuk dibayar adalah produsen modul surya dengan rantai pasok Tiongkok yang sudah memposisikan diri lewat usaha patungan di dalam negeri; bank pembangunan multilateral lewat Just Energy Transition Partnership; kontraktor EPC; dan subholding energi terbarukan PLN sendiri. Bagi mereka, keberhasilan dihitung dalam megawatt dan kontrak, bukan kejernihan publik atas akibatnya.
Ketika kontrak-kontrak itu diteken, peta kekuasaan di dalam negara ikut bergeser. Selama ini jantung PLN berdetak di direktorat pembangkitan: penjaga turbin diesel dan batubara. Besok, kuasa berpindah ke pengelola jaringan, baterai, algoritma dispatch, dan pintu menuju pembiayaan global. Kuasa tak lagi ada pada yang membakar bahan bakar. Ia pindah ke yang mengatur aliran dan datanya. Maka yang berlangsung bukan sekadar transisi energi. Ia juga transisi birokrasi: perpindahan pusat gravitasi kekuasaan di dalam tubuh negara.
Ada keheningan yang lebih besar. Kita membayangkan dedieselisasi sebagai pelepasan dari ketergantungan. Padahal yang terjadi mungkin pertukarannya. Dulu Indonesia bergantung pada solar impor, dan lewatnya pada geopolitik minyak. Besok pada baterai, inverter, perangkat lunak jaringan, dan mineral kritis. Jason Bordoff dan Meghan O’Sullivan, dua nama yang berulang di Foreign Affairs, menyebutnya bentuk baru saling ketergantungan yang asimetris: transisi tidak menghapus geopolitik energi, ia memindahkannya. Kerangka keamanan energi warisan krisis minyak 1970-an, kata mereka, tak lagi memadai untuk membaca dunia yang baru ini. Pertanyaan abad lalu: siapa menguasai minyak. Pertanyaan abad ini: siapa menguasai jaringan, baterai, kode yang mengatur ke mana listrik mengalir, dan datanya. Cerita ini bukan hanya milik Indonesia. Bagi Beijing, ia pasar sekaligus pijakan dominasi rantai pasok energi bersih; bagi Washington, panggung pembiayaan iklim lewat JETP. Indonesia memadamkan diesel di tengah 2 tarikan itu, dan setiap kontrak adalah satu suara tentang di kubu mana kedaulatan infrastrukturnya kelak bersandar.
Lalu ada ujian paling sunyi, dan paling jarang diajukan. Negara ini harus mengelola sistem yang jauh lebih rumit dari yang ditinggalkannya, dan belum tentu sanggup. Menjaga 2.000 mesin diesel menyala adalah soal logistik solar. Mengorkestrasi 741 simpul surya dan baterai, dengan perangkat lunak dan pemeliharaan di pulau tanpa teknisi, adalah soal lain sama sekali. Bayangkan satu panel mati di pulau yang kapalnya datang 2 minggu sekali. Infrastruktur hijau bukan semata urusan teknologi. Ia ujian kapasitas negara. Riwayat proyek besar di negeri ini mengajarkan satu hal: yang ambruk jarang panelnya. Hampir selalu kemampuan mengelolanya.
Bayangkan rencana ini berhasil. Tetapi keberhasilan teknologi hanya efek pertama. Yang kedua: entitas yang menguasai surya, baterai, dan jaringan jadi tulang punggung baru, dan bila ia vital, mudah bagi pemerintah berkata tarif harus lebih “realistis” demi sistem yang terlalu penting untuk gagal. Bila gagal, kita mewarisi PLN yang terjebak di fosil dengan proyek mangkrak dan utang baru, dan krisis selalu jadi alasan paling sah untuk intervensi yang lebih keras.
Di kedua ujung, sukses maupun gagal, ada satu kelompok yang nyaris selalu selamat: pemasok teknologi, konsorsium pembiayaan, dan unit pelaksana yang pendapatannya sudah terkunci di awal. Mereka menang ketika surya menyala, dan tak kalah ketika ia macet, sebab kontrak telah diteken dan biaya telah keluar. Transisi yang dijual untuk mengurangi risiko publik justru bisa mengunci risiko baru di tempat yang lebih sukar dijangkau.
Bagi kita yang tak duduk di dewan komisaris atau ruang kabinet, artinya sederhana. Setiap narasi hijau harus dibaca berdampingan dengan 3 neraca: PLN, APBN, dan waktu. Sebab mesin diesel bisa diganti dalam 10 tahun, tetapi utang dan kontraknya hidup 2 dekade. Dan angka yang paling menentukan justru belum muncul: berapa banyak dari biaya transisi ini yang akhirnya kembali kepada kita, sebagai tarif yang naik, belanja publik yang dipangkas, atau ruang fiskal yang menyempit ketika krisis berikutnya tiba.
Suatu hari nanti, mungkin 5 atau 7 tahun dari sekarang, kita akan menatap kembali bagan yang hari ini dipaparkan di Senayan: batang kuning surya, garis pertumbuhan terbarukan, titik-titik kecil diesel yang telah dipensiunkan. Dan kita akan bertanya, sederhana tapi telak: apakah itu sungguh peta transisi energi, atau peta perpindahan neraca, kekuasaan, dan ketergantungan, yang kita biarkan berjalan tanpa pernah kita baca? Sebab ketika diesel berhenti menyala, yang sesungguhnya berubah mungkin bukan cara listrik diproduksi, melainkan siapa yang menanggung risikonya, siapa yang mengendalikan infrastrukturnya, dan di neraca siapa biaya masa depan itu akhirnya dicatat.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau pen
