Dengarkan artikel ini:
Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #14
PinterPolitik.com
Setiap negara punya cara menyembunyikan rahasianya. Di beberapa tempat, lewat operasi intelijen dan ruang gelap. Di Indonesia, rahasia itu sering bersembunyi di tempat yang paling membosankan: tumpukan laporan yang sengaja ditulis agar tidak ada yang ingin membacanya.
Sebuah buku laporan tergeletak di meja menteri. Ratusan halaman. Di dalamnya tersimpan jejak anggaran, nama-nama proyek, aliran uang yang berbelok-belok seperti sungai yang sudah lupa jalan pulang ke laut.
Buku itu tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengucapkan kalimat yang seharusnya mengguncang kita lebih keras daripada seluruh perbincangan tentang deep state: “Mereka semua berharap saya tidak baca bukunya.” Bukan keluhan. Bukan curahan hati pejabat yang letih. Ia adalah potret negara. Sebuah kementerian dengan anggaran Rp 118,5 triliun — lebih besar dari PDB beberapa negara kecil — berjalan selama bertahun-tahun dengan satu asumsi: yang memimpin tidak akan membaca laporannya sendiri.
Kita perlu merapikan istilah. Deep state lahir dari diskursus politik Amerika — jaringan intelijen, militer, dan keamanan yang beroperasi otonom dari presiden terpilih. CIA, FBI, Pentagon. Negara keamanan yang merasa lebih tahu daripada politisi sipil.
Deep state Indonesia bukan itu.
Ia lebih sunyi. Lebih sabar. Dan justru karena itu, lebih berbahaya. Ia adalah simbiosis antara dua kelompok yang jarang disebut dalam satu tarikan napas: pejabat karier di birokrasi — eselon satu dan dua yang bercokol di meja yang sama selama puluhan tahun, melampaui tiga atau empat pergantian presiden — dan oligark di luar dinding kementerian yang membutuhkan tangan-tangan itu untuk mengamankan kontrak, mengarahkan anggaran, mempertahankan akses. Presiden berganti setiap lima tahun. Menteri berganti setiap reshuffle. Tetapi Direktur Jenderal yang hafal setiap vendor, yang tahu persis di mana anggaran bisa dibelokkan — mereka tetap di sana. Dan pemilik modal yang membiayai kampanye, yang memasok proyek, yang menunggu di luar ruangan rapat dengan sabar — mereka juga tetap di sana.
Deep state Indonesia adalah perkawinan antara keabadian birokrasi dan keabadian kapital.
Di sinilah kita perlu membalik cara pandang. Sepenuhnya.
Kita menyebutnya negara bayangan. Tetapi siapa yang sesungguhnya bayangan? Presiden datang dan pergi. Menteri datang dan pergi. Kabinet dibentuk, direshuffle, dibubarkan. Mereka transit — penumpang di kereta yang bukan mereka bangun, bukan mereka jadwalkan, kadang bahkan bukan mereka tahu ke mana arahnya. Sementara yang tinggal, yang membangun jaringan selama dua puluh, tiga puluh tahun — adalah mereka yang tidak pernah ikut pemilu. Tidak pernah berkampanye. Tidak pernah dipilih siapa pun.
Kita selama ini salah menyebut. Yang kita panggil “negara bayangan” justru lebih permanen, lebih mengakar, lebih riil daripada pemerintahan yang kita pilih setiap lima tahun. Deep state bukan bayangan. Ia negara itu sendiri dalam bentuknya yang paling jujur — yang tidak perlu retorika, tidak perlu janji, tidak perlu legitimasi elektoral. Ia hanya perlu satu hal yang tidak dimiliki politisi mana pun: waktu. Dan waktu selalu berpihak kepadanya.
Pemerintahan terpilih-lah yang sesungguhnya bayangan. Datang, lewat, pergi. Seperti musim yang berganti, sementara akar tetap mencengkeram tanah yang sama.
George Akerlof, ekonom pemenang Nobel, memberi kata kuncinya: asimetri informasi. Ketika satu pihak mengetahui jauh lebih banyak daripada pihak lain, yang runtuh bukan sekadar keadilan — yang runtuh adalah kepercayaan terhadap seluruh sistem. Pasar yang penjualnya tahu semua dan pembelinya tidak tahu apa-apa bukan lagi pasar. Ia adalah panggung. Dalam negara, birokrasi adalah yang tahu. Menteri adalah yang dipaksa percaya — pada ringkasan tiga halaman PowerPoint, pada angka yang sudah disaring, pada narasi yang sudah dipoles sebelum mendarat di mejanya.
Dalam diskusi di Hambalang pada 17 Maret 2026 — bersama Najwa Shihab, Chatib Basri, Rizal Mallarangeng — Presiden Prabowo menyebut “dirjen-dirjen yang berani melawan menteri” dan merasa “tidak tersentuh.” Ada hubungan yang selalu timpang dalam kekuasaan: yang memerintah tahu apa yang ia inginkan, tetapi yang menjalankan tahu apa yang mungkin. Dan “apa yang mungkin” selalu lebih berkuasa daripada “apa yang diinginkan” — selama yang memerintah tidak membaca bukunya sendiri.
Dua dirjen yang mengundurkan diri — Dwi Purwantoro dan Dewi Chomistriana — beroperasi dalam sistem di mana informasi mengalir ke atas dalam bentuk steril, ke bawah dalam bentuk yang bisa ditafsirkan ulang di setiap meja. BPK mengirim dua surat: Januari 2025 mencatat potensi kerugian hampir Rp 3 triliun, Agustus 2025 direvisi menjadi Rp 1 triliun. Angka yang menyusut bukan karena efisiensi tiba-tiba, melainkan karena negosiasi naratif. Siapa yang bercerita menentukan apa yang didengar.
Menteri Dody mengidentifikasi tiga pola: pelambatan eksekusi demi vendor tertentu, pemutusan akses data lapangan, dan pengarahan anggaran ke jaringan internal. Ketiganya bukan pemberontakan. Ketiganya adalah seni menguasai tanpa terlihat menguasai. Dalam kekuasaan, penolakan yang paling efektif bukan yang berteriak “tidak” — melainkan yang berbisik “belum sekarang.” Dan yang paling mengerikan: audit yang seharusnya memeriksa dua dirjen diputarbalikkan menjadi draft yang mengaudit sang menteri sendiri. Sang pemeriksa dijadikan tertuduh oleh yang diperiksa. Ketika pengawasan dikuasai oleh yang diawasi, negara berhenti melayani tujuannya.
Keberatan tentu sah. Kritikus akan bertanya: bukankah retorika deep state hanyalah alibi bagi pemerintahan yang lambat membuktikan janji? Keberatan ini wajib didengar. Tetapi alibi politik jarang datang bersama bukti fisik. Draft pembalikan audit itu nyata. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan.
Mengganti dirjen dan membentuk Tim Lidi Bersih adalah langkah perlu. Tetapi Joseph Stiglitz memperingatkan tentang seleksi merugikan: sistem yang rusak secara aktif menarik orang yang paling terampil memanfaatkan kerusakannya. Reformasi yang hanya mengganti penjaga tanpa mengubah gerbang hanyalah rotasi elite. Douglass North, ekonom pemenang Nobel dan pelopor teori kelembagaan, menyebutnya perubahan kelembagaan semu: fasad reformasi di permukaan, aturan main informal tetap utuh di bawahnya.
Tetapi di titik ini, pertanyaannya harus dibalik lebih jauh lagi. Benarkah elite politik kita tidak tahu apa yang terjadi di bawahnya? Atau justru mereka sudah lama menerima — bahkan diam-diam menikmati — kenyataan bahwa stabilitas kekuasaan mereka bergantung pada birokrasi yang pandai menyembunyikan, menunda, dan menafsirkan ulang fakta? Selama laporan bisa dipoles, angka bisa dinegosiasikan, dan kesalahan bisa dialihkan ke “sistem,” elite selalu punya alasan untuk tidak merasa bersalah. Ketidaktahuan, dalam kalkulasi ini, bukan kegagalan. Ia adalah kenyamanan.
Sebab siapa yang paling diuntungkan oleh negara yang tidak membaca bukunya? Bukan hanya dirjen yang kebal. Bukan hanya vendor yang jinak. Tetapi juga politisi yang kampanyenya dibiayai oleh mereka, yang masa jabatannya bisa dijadikan seremoni, dan yang bisa selalu berkilah: “saya tidak diberi tahu.” Di republik semacam ini, ketidaktahuan bukan lagi kelemahan. Ia adalah strategi — cara paling aman untuk berkuasa tanpa bertanggung jawab penuh atas cara kekuasaan itu dijalankan. Buku yang tidak dibaca melindungi semua orang: yang menulis, yang seharusnya membaca, dan yang membiayai keduanya.
Yang dibutuhkan bukan hanya keberanian menteri membaca buku laporannya. Yang dibutuhkan adalah elite politik yang bersedia kehilangan kenyamanan ketidaktahuan mereka. Itu berarti memaksa sistem membuka semua jendela: laporan yang dapat diakses publik, jejak keputusan yang terekam, dan pengawasan yang tidak bisa lagi dinegosiasikan di ruang tertutup.
Karena pada akhirnya, masalah terbesar kita mungkin bukan negara yang tidak mampu membaca bukunya sendiri.
Masalah terbesar kita adalah elite yang diam-diam merasa lebih aman ketika buku itu tetap tertutup — dan baru berseru tentang deep state ketika halaman-halaman yang mereka abaikan mulai berbalik mengancam mereka.
**********************
Tentang Penulis
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
