HomeData PolitikPutaran Pertama, Langkah Evaluasi KPU DKI

Putaran Pertama, Langkah Evaluasi KPU DKI

Tentu ini akan menjadi “PR” dan bahan evaluasi bagi KPU DKI dalam “menjemput“ putaran kedua pilgub DKI yang dijadwalkan 19 April 2017, agar lebih berkualitas dan meminimalkan kendala.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Putaran pertama Pilkada DKI, Rabu, 15 Februari 2017, boleh dikatakan lancar dan aman. Namun, bukan berarti tidak ada kendala kecil yang cukup mengganggu. Misalnya, masih ada warga yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak menerima undangan (C6).

Boleh jadi hal itu lantaran tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk menjadi pemilih, atau terkendala e-KTP, yang berbulan-bulan tak kunjung jadi, hingga menambah repot warga, karena harus ke RT, RW, dan kelurahan. Padahal, pada masa Pilkada DKI dengan pasangan calon, Foke dan Jokowi,  warga yang tidak menerima undangan cukup menunjukkan KTP  dan boleh mencoblos pada jam-jam terakhir.

Ada lagi kendala habisnya surat suara, atau warga  sudah membawa surat keterangan (suket) RT, RW, kelurahan, tapi tetap tidak bisa mencoblos karena waktu habis, soalnya  TPS dibuka terlalu siang. Tentu ini akan menjadi “PR” dan bahan evaluasi bagi KPU DKI dalam “menjemput“ putaran kedua pilgub DKI yang dijadwalkan 19 April 2017  agar lebih berkualitas, dan meminimalkan kendala.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, KPU DKI menargetkan data perolehan suara dari TPS sudah masuk ke server database KPU pada 25 Februari 2017. Setelah penghitungan suara akan diambil keputusan adanya putaran kedua. KPU DKI akan meng-input data DPTb (daftar pemilih tambahan) putaran pertama untuk dimasukkan ke dalam DPT. Karena DPT kedua adalah DPT putaran pertama ditambah DPTb. Yang sebelumnya menggunakan e-KTP dan surat keterangan di putaran pertama akan mendapat formulir C6 untuk menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua.

Baca juga :  Mengapa Kaesang Ngebet ke Anies?

“Target penyelesaian input data DPTb menjadi DPT ini akan selesai pada 4 Maret 2017, sehingga warga yang belum masuk menjadi DPT lebih dari tanggal tersebut, karena baru mengurus domisili maupun administrasi kependudukan, akan menjadi DPTb pada putaran kedua. Warga tersebut bisa memilih dengan hanya menggunakan e-KTP atau suket. Bisa didaftarkan ke kami atau KPU setempat,” kata Dahlia.

“Banyaknya warga yang belum terdaftar, baik dalam DPT maupun DPTb, disebabkan petugas KPU DKI  menemui berbagai kendala saat melakukan pemutakhiran data. Kendala tesebut ditemui di perumahan elite dan apartemen. Ini fakta, kami tidak melebihkan. Sudah bersinergi dengan kelurahan, RT, RW, untuk bisa tembus masuk mendata warga, masih tidak bisa juga. Kalau di perumahan elite banyak warganya tidak ada di rumah atau sulit ditemui dan ketika sosialisasi di kelurahan tidak mau datang,” katanya.

Berdasarkan kesulitan dan kendala tesebut, Dahlia mengatakan, mau tidak mau KPU DKI hanya bisa mengandalkan sosialisasi lewat media dan internet.

Dahlia berharap pada putaran kedua Pilgub DKI, warga yang sibuk bisa lebih aktif mencari tahu mengenai prosedur administrasi, bagaimana mendaftarkan diri menjadi pemilih. Tentu hal ini  harus dibarengi dengan kinerja personel panitia penyelenggara pilkada yang profesional dan netral. Dengan demikian, hasil putaran kedua nanti lebih baik daripada putaran pertama, sekaligus bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat banyak. (Berbagai sumber/G18).

spot_imgspot_img

#Trending Article

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

Berbagai persoalan melanda sejumlah BUMN. Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Partai-partai politik sedang bernegosiasi dan bicara soal koalisi-koalisi di Pilkada 2024. Mengapa ini juga penting bagi pemerintahan Prabowo nanti?

Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Menkominfo Budi Arie tengah mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Ini pasca kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh peretas Brain Chiper.

Timur Tengah, Kawasan yang Seharusnya Tak Ada?�

Sempat muncul dorongan untuk mengganti nama kawasan Timur Tengah menjadi Asia Barat. Tapi sebenarnya muncul dari mana istilah “Timur Tengah” itu sendiri?�

Bukan Retno, Prabowo Pilih Fadli Zon?

Prabowo Subianto dirumorkan tidak akan memilih Retno Marsudi sebagai Menlu. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

Di Balik Operasi Semi Rahasia Kaesang?

Survei elektabilitas kandidat di Pilkada 2024 mulai muncul dan Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep melejit di urutan pertama edisi pemilihan gubernur Jawa Tengah. Meski diiringi sentimen minor, hal ini dinilai akan dibingkai ke dalam strategi khusus bagi Kaesang agar terus relevan.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...