“Saya minta seluruh pimpinan dan karyawan baik Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan aparat-aparat yang lain betul-betul melayani rakyat dengan baik. Siapa pun yang melintas di sini dilayani dengan baik, karena ini wajah kita, wajah Indonesia,” kata Presiden.
PinterPolitik.com
Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti soal pungutan liar. Ia tidak ingin lagi mendengar terjadinya pungutan liar dalam pelayanan publik. Ia meminta kecepatan dan perbaikan pelayanan betul-betul berubah. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga layanan harus diperbaiki.
Hal itu dikemukakan Presiden saat meresmikan pembangunan kembali Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dan meninjau PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT.
Presiden menegaskan, pembangunan kembali pos lintas batas negara di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia menyangkut nasionalisme dan harga diri bangsa. Sebagai wajah negara, Presiden tidak ingin bila kita tampak buruk di mata negara-negara lain, khususnya negara tetangga.
Oleh karena itu, selain memperbaiki kualitas bangunan, Kepala Negara menginstruksikan agar turut diperbaiki kualitas pelayanan. “Saya minta seluruh pimpinan dan karyawan baik Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan aparat-aparat yang lain betul-betul melayani rakyat dengan baik. Siapa pun yang melintas di sini dilayani dengan baik, karena ini wajah kita, wajah Indonesia,” kata Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.
Ketika meninjau PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, Presiden menjelaskan kini pembangunan dimulai dari pinggir, dari desa, dan akan terus dilakukan.
“Kita lihat memang daerah-daerah perbatasan sudah seperti ini sekarang. Di Entikong, Motaain, Motamasin. Sekarang silakan dibandingkan dengan negara tetangga, kita lebih baik,” ujar Presiden.
Presiden meminta agar PLBN Motamasin menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dengan membangun pasar tradisional. Pasar tradisional penting untuk rakyat, untuk perputaran uang yang lebih banyak dan untuk pergerakan ekonomi yang lebih baik perbatasan penting sekali.
Dalam kunjungan di Provinsi NTT, Presiden bersama Ibu Negara Iriana disertai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Sebelum ke NTT, Presiden mengadakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. (E19)
