Mengenai nama-nama calon anggota Pansel Hakim MK, Seskab mengakui belum dilakukan penunjukan. Namun, ia meyakinkan prosesnya akan dilakukan secara terbuka.
pinterpolitik.com
JAKARTA – Pemerintah akan segera melakukan proses seleksi untuk mencari pengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar guna mengantisipasi kemungkinan diajukannya sengketa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, 15 Februari 2017.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2/2017) sore, mengatakan, panitia seleksi untuk itu segera dibentuk. Sebab dengan telah selesainya pilkada pasti ada sengketa yang didaftarkan ke MK.
Pramono menegaskan, dalam proses seleksi hakim MK untuk mengganti Patrialis Akbar Presiden Joko Widodo menginginkan agar betul-betul dilakukan secara transparan dan terbuka.
Mengenai nama-nama calon anggota Pansel Hakim MK, Seskab mengakui belum dilakukan penunjukan. Namun, ia meyakinkan prosesnya akan dilakukan secara terbuka.
Menyangkut target, menurut Seskab, jika berjalan lancar maka sebelum proses sengkata pilkada diajukan ke MK mudah-mudahan sudah ada keputusan tentang hakim MK yang baru.
Ia memperkirakan, dengan telah selesainya pilkada serentak akan ada sengketa pilkada yang didaftarkan ke MK.
“Masing-masing yang di bawah 2,5 persen pasti ancang-ancang untuk bersengketa di MK. Sehingga dengan demikian, proses penggantian akan segera dilakukan. Sekarang ini sedang dalam tahapan itu,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui Hakim Konstitusi Patrialis Akbar telah mengundurkan diri menyusul penangkapannya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu, dengan dugaan penerimaan gratifikasi terkait penyelesaian perkara di MK. (Setkab/E19)
