HomeData PolitikJokowi Fokus Kurangi Ketimpangan

Jokowi Fokus Kurangi Ketimpangan

“Kita harus mampu menentukan jumlah ASN yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis pada elektronik atau e-government,” kata Presiden Jokowi.


PinterPolitik.com

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, fokus kerja pemerintah pada 2017 adalah mengurangi ketimpangan antar daerah atau antara wilayah, dan mengatasi kesenjangan sosial. Sejalan dengan itu, Presiden meyakini sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merata akan dapat memberikan akses kepada rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat, tapi juga merata di seluruh pelosok Tanah Air.

Dalam pengantarnya pada rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kantor Preside, Presiden meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, untuk menghitung lagi sebaran ASN di seluruh wilayah Tanah Air, sehingga terlihat jelas jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah dan yang perlu dikurangi di setiap wilayah.

“Kita harus mampu menemukan jumlah ASN yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis pada elektronik atau e-government,” kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PANRB Asman Abnur, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menristek Dikti M. Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F. Moeloek, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (E19)

Baca juga :  Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?
spot_imgspot_img

#Trending Article

“Sepelekan” Anies, PKS Pura-Pura Kuat?

Telah dua kali menyatakan enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, PKS kiranya sedang mempraktikkan strategi politik tertentu agar daya tawarnya meningkat. Namun di sisi lain, strategi itu juga bisa saja menjadi bumerang. Mengapa demikian?

Gibran, Wapres Paling Meme?

Usai MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, unggah fotonya sendiri dengan sound berjudul “Ahhhhhh”.

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...