HomeData PolitikDinasti Politik Masih Marak

Dinasti Politik Masih Marak

Kecil Besar

Peserta Pilkada serentak tahun ini mencapai 337 pasangan calon yang bertarung memperebutkan kursi bupati, walikota, hingga gubernur. Di beberapa daerah, masih ditemui kerabat, istri, dan anak kepala daerah yang juga ikut bertarung dalam Pilkada. Fakta ini menunjukan, praktik dinasti politik masih berjalan di Indonesia.


pinterpolitik.com

BANTEN – Dinasti politik rentan dengan praktik korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 58 dinasti politik yang berkembang subur di Indonesia, salah satu yang paling fenomenal adalah dinasti Atut Chosiyah di Provinsi Banten.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Andika Hazrumy yang tak lain merupakan putra sulung Atut Chosiyah, maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Selain anaknya, saudara Atut juga menguasai sejumlah wilayah di Banten. Misalnya, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany merupakan ipar Atut, sedangkan Bupati Serang Tatu Chasanah adalah adik Atut.

Sementara itu Jawa Tengah juga mengenal keluarga yang menerapkan dinasti politik, yaitu dinasti Sri Hartini dari Klaten yang kini juga tengah hangat diperbincangkan. Sri Hartini adalah Bupati Klaten periode 2015-2020, ia adalah istri dari Haryanto Wibowo yang sebelumnya juga menjadi Bupati Klaten periode 2000-2005.

Berikut ini daftar dinasti politik peserta Pilkada 2017 yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia:

Menanggapi suburnya dinasti politik di Indonesia, Pemerintah sempat mengatur pencegahan berdirinya dinasti politik melalui Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r yang menyatakan, seseorang yang mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan petahana tidak boleh maju menjadi kepala daerah kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan atau lima tahun.

Namun, ketentuan yang mengatur soal mencegah berkembangnya dinasti politik tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah yang sakhirnya dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk berlomba-lomba menyiapkan keluarganya sebagai pengganti dan mempertahankan dinastinya tetap berkuasa. (Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...