Trans Maluku sudah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Program Pengembangan Dok Wayame sudah disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
pinterpolitik.com
AMBON – Hal itu disampaikan Kepala Bagian bali Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia kepada wartawan, Selasa. Palapia menerima informasi hasil Ratas dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Anthonius Sihaloho, yang bersama Gubernur Said Assagaff dan Sekretaris Daerah Hamin Bin Thahir, mengikuti Ratas.
“Dari 11 program prioritas, 6 program sudah dibahas pada tingkat kementerian dan disetujui,” ujar Palapia.
Keenam program itu, Trans Maluku sudah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Program Pengembangan Dok Wayame sudah disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Program lainnya yang juga sudah disetujui, Pelabuhan Ekspor Tulehu – Waai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Sektor Perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikutnya, pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan.
Lima program lainnya yang ikut dibahas pada Ratas, menurut Palapia, yakni Rumah Sakit Umum Pusat yang pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai 2018.
Selain itu, Program Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) di Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Maluku Tengah, yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan. Institut Teknologi Ambon (ITA) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
“Mengenai ITA, Kementerian Dikti setuju dengan pengkajian. Jadi dalam pengkajian itu, selama 2 tahun, ITA sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sambil memproses pendiriannya,” katanya.
Pada sektor perekonomian, ada Program Pasar Apung di Kawasan Mardika Ambon, yang sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Ada juga Program Pembangunan Proyek Jalan Layang di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kota Ambon, yang akan dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Sebelumnya, dalam Ratas, Gubernur Maluku memaparkan capaian, hambatan, kendala, dan harapan untuk menyelesaikan semua program di hadapan Presiden, Wapres, dan jajaran menteri. Paparan itu ditanggapi Presiden Jokowi dan para menteri teknis terkait,” kata Palapia. (G18)
