Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik seluruh pasukannya di wilayah Ukraina pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dirinya sempat menyinggung persyaratan perdamaian. Lantas, apakah persyaratan itu dapat diterima dan mampu mewujudkan perdamaian antar negara?
Momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sudah semestinya menjadi panggung bagi para pemimpin negara untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Salah satu isu utama yang menarik dari KTT G20 saat ini yaitu konflik Rusia-Ukraina. Dampak ketahanan pangan dan ekonomi global menjadi taruhan dari perjuangan kemerdekaan Ukraina, yang mana disuarakan banyak negara.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang turut hadir dalam KTT G20 berpidato secara virtual pada hari Selasa tanggal 15 November lalu untuk menyampaikan tuntutan kepada Rusia. Dia meminta Rusia untuk menarik seluruh pasukannya di wilayah Ukraina.
“Rusia harus menarik menarik semua pasukan dan formasi bersenjatanya dari wilayah Ukraina. Kontrol Ukraina atas semua bagian perbatasan negara kita dengan Rusia (juga) harus dipulihkan,” ujar Zelensky saat pidato di depan pemimpin G20 secara virtual.
Momentum perkumpulan berbagai negara itu dimanfaatkan Zelensky untuk menyampaikan beberapa poin dalam proposal Ukraina untuk menyudahi perang yang berlangsung sejak bulan Februari lalu.
Salah satu poinnya yaitu terkait ancaman radioaktif yang menurutnya diciptakan Rusia dengan mengubah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia menjadi bom radioaktif yang dapat meledak kapan saja.
Selain itu, Zelensky lebih lanjut menekankan bahwa radiasi itu akan berdampak ke wilayah negara-negara Uni Eropa. Oleh karenanya, dia berharap agar ancaman itu segera disudahi.
Poin lainnya terkait dampak perang dari kedua negara itu yakni usulan Zelensky mengenai keamanan pangan, energi, pembebasan tentara, dan warga sipil Ukraina yang ditahan Rusia, serta implementasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemulihan integritas wilayah Ukraina dan tatanan dunia.
Lantas, apakah dinamika terakhir terkait Rusia dan Ukraina ini akan berakhir membaik atau justru memburuk?
Zelensky Tak Realistis?
Tuntutan Zelensky disaksikan oleh berbagai negara yang termasuk dalam G20, termasuk Rusia melalui perwakilannya yakni Menlu Sergei Lavrov.
Meskipun belum diketahui siapa pemenang konflik pelik antar negara tersebut, Zelensky sempat memamerkan kemenangan Ukraina dimana Ia mengatakan, “orang-orang sudah tahu siapa yang akan menang meskipun kemenangan akhir masih harus diperjuangkan.”
Dia bahkan menyinggung bahwa Rusia tidak termasuk anggota dari G20 dengan berulang kali menyebut pertemuan itu menjadi “G19”.
Lavrov menanggapi pidato tersebut dengan mengatakan persyaratan Ukraina tidak bersifat realistis. Dirinya menilai persyaratan tersebut juga dianggap sebagai alasan mengapa dialog perdamaian antara Rusia dan Ukraina tidak kunjung terjadi.
Selain itu, Lavrov menekankan Rusia tidak menolak untuk melakukan dialog damai dengan Ukraina. Hanya saja, Ukraina menolak usulan tersebut untuk duduk bersama dalam satu meja.
Jika menimbang kembali sejarah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, pada bulan Maret lalu kedua negara itu memang sudah pernah melakukan perundingan.
Saat perundingan itu, Ukraina menolak persyaratan perdamaian yang ditawarkan oleh Rusia dengan alasan utama terkait penolakan negara terhadap model netralitas seperti negara Swedia atau Austria.
Lantas, mengapa Ukraina menolak usulan untuk menjadikan negaranya sebagai pihak yang netral?
Posisi Antagonis Negara
Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti terkait alasan Ukraina menolak negaranya mengadopsi model netral, agaknya kilasan singkat tuntutan Rusia terhadap Ukraina menjadi salah satu instrumen penting yang perlu diketahui.
Persyaratan perdamaian Rusia terhadap Ukraina antara lain Ukraina harus melepaskan ambisinya untuk bergabung menjadi anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO), mengadopsi status non-blok, meninggalkan nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, berkomitmen untuk tidak menjadi tuan rumah bagi pasukan asing atau pangkalan militer di wilayahnya, dan setuju untuk tidak melakukan latihan militer dengan tentara asing kecuali dengan kesepakatan dengan penjamin negara lain, termasuk Rusia.
Kala itu, Rusia telah bersedia untuk menunjukkan komitmennya dengan mengurangi operasi militer secara signifikan di dekat wilayah Kyiv dan Kota Chernihiv.
Jaminan itu nyatanya tak mendapat tanggapan positif dari Zelensky. Dia menilai jaminan tersebut bersifat skeptis dan tetap bersikeras untuk menjadikan Ukraina sebagai anggota NATO.
Kedua sikap negara ini dapat menjadi suatu contoh implementasi teori realisme dimana suatu negara akan selalu merasa berada di posisi antagonis.
Jack Donelly dalam bukunya yang berjudul The Ethics of Realism mengemukakan sistem internasional akan selalu berada dalam situasi antagonisme. Situasi itu mendorong negara-negara menjadi selalu was-was terkait adanya kemungkinan konflik yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, mereka perlu melakukan aksi yang ekstra dalam aspek pertahanan untuk menjamin kelangsungan hidup negara.
Berdasarkan perundingan dan persyaratan kedua belah pihak yang belum kunjung membuahkan perdamaian, kedua negara tampaknya berada pada situasi antagonis yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan negara masing-masing serta bersikap skeptis.
Pada titik ini, Rusia merasa negaranya terancam oleh negara-negara yang masuk dalam aliansi NATO dimana posisi Ukraina saat ini merupakan perpecahan dari Uni Soviet.
Mengingat wilayah Ukraina seperti Crimea pernah dicaplok oleh Rusia pada tahun 2014 silam, Ukraina perlu memperkuat dukungan militernya secara signifikan untuk melindungi kedaulatan negara itu dari pihak luar. Oleh karenanya, NATO dianggap sebagai organisasi yang dapat dijadikan jaminan militer dari banyak negara terutama AS.
Jaminan itu dianggap sebagai “deterrent” alias kekuatan untuk menakut-nakuti Rusia agar tidak melakukan tindakan agresi dan mencegah aneksasi seperti Crimea terjadi lagi. Selain itu, status keanggotaan NATO juga mampu memperkuat hubungan Ukraina dengan Amerika Serikat (AS).
Di sisi lain, jika Ukraina bergabung dengan NATO, bisa jadi negara itu akan menjadi front depan NATO untuk menyerang Rusia. Setidaknya terdapat tiga strategi NATO yang dapat membuat Moskow semakin terkucilkan, antara lain mampu memperluas keanggotaan NATO terhadap negara bekas anggota Pakta Warsawa dan pecahan Uni Soviet, liberalisasi ekonomi, serta gelombang demokratisasi Eropa Tengah dan Timur yang dikhawatirkan dapat merubah rezim politik pro-Moskow.
Lantas, akankah konflik Rusia dan Ukraina akan membuahkan perdamaian?
Perang Dunia Ketiga?
Pada awal berlangsungnya perang antara Rusia dan Ukraina, tak sedikit ahli yang mengaitkan kemungkinan adanya perang dunia ketiga.
Misalnya saja, penjelasan dari Ahli Ekonomi dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agung Satyawan yang berpendapat perang dunia ketika dapat terjadi jika eskalasi konflik menjadi tidak terkendali seperti merembetnya konflik ke negara lain.
Menurutnya jika seluruh Ukraina diserang, maka NATO bisa jadi mengumumkan penerimaan Ukraina sebagai anggotanya dengan konsekuensi head-to-head antara NATO dengan Rusia yang mampu memicu perang dunia ketiga.
Baru-baru ini, diketahui bahwa rudal yang mendarat di Polandia dan menyebabkan dua orang korban tewas dalam tragedi itu merupakan rudal milik Ukraina, di mana Rudal sempat dituduh menjadi dalang dalam peristiwa ini.
Peristiwa itu agaknya membuat publik bertanya-tanya, mengapa Ukraina yang ingin bergabung sebagai anggota NATO justru menembakkan rudal ke negara Polandia, salah satu negara anggota NATO.
Setidaknya, ada beberapa kemungkinan yang dapat ditarik dalam peristiwa ini yakni motif Zelensky untuk mempermudah negara Ukraina untuk mendapat atensi dan lebih banyak bantuan dari negara-negara anggota NATO.
Jika salah satu negara anggota NATO diserang, maka negara anggota lainnya juga demikian. Mereka akan mendukung negara yang diserang tersebut melalui berbagai bantuan.
Nyatanya, rudal itu terbukti bukan merupakan rudal dari Rusia, melainkan Ukraina. Hasil investigasi tersebut kemudian menimbulkan suatu pandangan bahwa agaknya Zelensky sedang berusaha meningkatkan urgensi kepada negara anggota NATO agar dapat menerima Ukraina sebagai bagian dari anggotanya.
Hal itu dikarenakan Ukraina sebagai negara yang berdekatan dengan Rusia diyakini mampu membendung kekuatan Rusia.
Adapun, kemungkinan lainnya adalah Ukraina sedang membutuhkan prajurit yang sangat signifikan mengingat momentum kemenangan perlu dimanfaatkan untuk membuat suatu propaganda yang dapat menguntungkan.
Selain itu, bisa jadi hal itu merupakan strategi yang efisien untuk memukul mundur pasukan Rusia dengan cepat.
Oleh karena itu, tuntutan Zelensky dalam pidato KTT G20 agaknya dapat dinilai terlalu egois karena hanya mementingkan urusan negaranya sendiri untuk bergabung dengan NATO. (Z81)
