“Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer. Pajak yang Anda bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan, kalau jengkel sama korupsi -mari kita basmi bersama..!” – Sri Mulyani, Menteri Keuangan
Menkeu alias Menteri Keuangan. Jabatan ini bukan sembarang jabatan. Sejak awal peradaban manusia mengenal konsep pemerintahan, jabatan yang satu ini sudah memegang peranan penting. Istilahnya dulu disebut bendahara negara atau bendahara kerajaan lah.
Di Inggris misalnya, Menteri Keuangan disebut sebagai Chancellor of the Exchequer. Kata exchequer itu sendiri berarti bendahara dalam bahasa Indonesia. Di negara Ratu Elisabeth ini, Menteri Keuangan adalah 1 dari 4 pejabat utama dalam pemerintahan, selain Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
Wih, udah jelas ini jabatan yang super-duper penting.
Di Indonesia sendiri, posisi Menkeu memang vital adanya. Walaupun ada Menko Perekonomian, tetapi pengambilan kebijakan praktisnya selalu ada di tangan seorang Menkeu. Makanya, jabatan yang kini ditempati oleh Bu Sri Mulyani ini emang sangat menentukan arah perjalanan negara ini.
Baca Juga: Ada Biden di Reshuffle Jokowi?
Bisa dibilang, dibandingkan menteri-menteri lain di kabinet, Bu Sri Mulyani ini adalah salah satu yang paling powerful dari sisi jabatan. Lha iya, kalau anggarannya disetop, kementerian-kementerian yang lain bisa apa. Hehehe.
Tapi, beberapa waktu terakhir, Bu Sri Mulyani emang lagi disorot oleh banyak pihak terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kementerian yang dipimpin olehnya. Misalnya, pernyataan doi tentang dana wakaf nasional yang bisa digeser pemanfaatannya untuk pembangunan, justru dikritik oleh berbagai pihak.
Ya iyalah, secara dana wakaf adalah dana yang seharusnya diperuntukkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan atau berkaitan langsung dengan agama Islam.
Memang sih, kalau dirasionalkan bisa nyambung-nyambung aja. Namun, pernyataan Sri Mulyani tersebut seolah-olah mengindikasikan pemerintah memang tengah berupaya mencari pemasukan untuk pembiayaan negara dari berbagai penjuru.
Program lain yang kini juga tengah dikritik adalah tentang aturan pajak baru untuk pulsa, token listrik, voucher, dan kartu perdana. Lagi-lagi yang ditangkap oleh publik adalah harga pulsa akan naik akibat adanya kebijakan baru ini – sekalipun hal tersebut sudah dibantah oleh Bu Sri Mulyani sendiri.
Hmm, sebenarnya kasihan juga sih Bu Sri Mulyani. Bisa dibilang, doi ini bumper kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Jokowi. Nggak heran doi pernah curhat “sakit perut” begitu mendengar janji-janji kampanye pada Pilpres 2019 lalu.
Duh, udah sakit perut, tambah pusing pula. Gejala masuk angin tuh bu. Hehehe. Jangan lupa minum jamu Usir Angin. Uppps. Itu loh, yang taglinenya “orang pintar bla bla bla”. Hehehe. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
