“Dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke 8 akan diperpanjang dengan cakupan dengan 30 provinsi. Periode 18-31 Mei, periode 2 minggu dari pasca mudik hari raya dan tentu pengetatan 3T (testing, tracing, treatment)”. – Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian
Kebijakan mudik pemerintah beberapa waktu terakhir memang mendapatkan sorotan besar. Pasalnya, sekalipun larangan dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di daerah asal mereka, ada tumpang tindih terhadap kebijakan lain, misalnya terkait pembukaan tempat-tempat wisata.
Wisatawan asing misalnya, masih diperbolehkan datang ke Indonesia, termasuk sebelumnya yang sempat mendapatkan sorotan, yakni para wisatawan dari India yang negaranya sedang dilanda badai pandemi besar. Hmm, depan lain belakang lain nih ceritanya. Uppps.
Ini nih yang bikin banyak masyarakat tetap nekat mudik dan menerobos penyekatan polisi. Bahkan, tensinya makin terasa karena banyak yang marah-marah ketika dicegat. Wih, langsung viral di media sosial. Ditunggu video klarifikasi dan permintaan maafnya ya. Upps.
Baca Juga: Menguak Strategi Duo Luhut-Prabowo
Hal yang bikin kita menepuk dada adalah pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa hari lalu yang bilang bahwa lebih dari 4 ribu pemudik diketahui positif Covid-19. Hal tersebut terungkap dalam tes acak terhadap para pemudik itu. Jumlah tersebut adalah test beberapa hari lalu dan jumlahnya pasti jauh lebih besar karena saat itu diadakannya acak.
Hmm, berasa kayak TV rusak gitu ya, acak. Hehehe. Lah, jangan disalahkan, wong kebijakannya juga acak-acakan kok. Hiya hiya hiya.
Pemerintah sendiri disebutkan telah memutuskan akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro hingga akhir Mei 2021.
Kalau dipikir-pikir nih, kebijakan pemerintah soal mudik nih rada aneh. Tahun lalu publik ramai karena narasi mudik dan pulang kampung yang dibuat berbeda oleh Presiden Jokowi. Tahun ini makin nggak jelas lagi terkait apakah ada sanksi buat yang tetap mudik.
Emang jadi masyarakat harus siap jadi korban kebijakannya ya. Menteri A bilang mudik nggak boleh, Menteri B justru membolehkan orang ke tempat wisata. Kan sama aja ya.
Mungkin Pak Jokowi perlu ngadain makrab sama para menteri nih. Biar satu suara dan satu pendapat soal kebijakan yang bakal diambil. Kayak di kampus-kampus itu loh, buat meningkatkan keakraban. Hehehe. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
