“Dan dari semua hal yang paling rahasia, tidak ada yang lebih penting daripada gerakan intelijen” – Sun Tzu, Jenderal asal Tiongkok
Cuy, apa yang ada di kepala kalian saat mendengar kata ‘intelijen’? Apakah seperti dalam film Kingsman: The Secret Service (2014) – di mana lewat karakter Eggsy intelijen sangat parlente sekali gaya pakaiannya – atau seperti Kolonel Nanda yang berhasil diperankan oleh Hrithik Roshan dalam film Bang Bang (2014) yang menegaskan bahwa intelijen itu harus fleksibel penampilannya. Terlepas dari rapi atau asal-asalan tampilannya, setidaknya intelijen memiliki tugas mulia pun risiko.
Mimin kalau mengingat kedua film tersebut agak ngeri, cuy, membayangkan jadi intelijen. Bayangin saja, Kolonel Nanda yang ganteng itu harus rela kehilangan identitas supaya tidak bisa diketahui keberadaannya. Pokoknya, kayak orang asing, bahkan di keluarganya sendiri.
Sementara, Eggsy dipaksa untuk selalu ceria bahkan dalam kondisi mencekam hanya agar perasaannya tidak menimbulkan persepsi ‘lemah’ di depan lawan. Waduh, mimin aja dibaperin sedikit sudah mimisan, masak mau jadi Kingsman.
Dan, pada akhirnya, kita hanya tahu tugas dan risiko secara tersurat saja tanpa mengerti apa sebenarnya misi para intelijen sebenarnya. Lalu, siapa yang berhak tahu? Ya, tentu saja presiden lah, cuy, sebagai pemimpin tertinggi negara.
Makanya di Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) itu langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sehingga, dengan demikian, segala kegiatannya BIN hanyalah presiden yang tahu.
Makanya, mimin agak kaget sama berita yang lagi viral terkait BIN ini nih, di mana ada pernyataan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang keras sekali sampai menyentil soal pencopotan jabatan Kepala BIN, cuy. Kabarnya, ICW mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Budi Gunawan karena dianggap tidak becus menggasak buronan negara, si Djoko Tjandra.
Tapi nih ya, kalau memang frustrasi dengan polemik Djoko Tjandra kemarin, seharusnya lebih bijak memilah dan memilih bidikan kritik dong. Sebab, soal buronan ini ranahnya adalah urusan penegak hukum sehingga, secara praksis, berada di bawah tanggung jawab pihak kepolisian.
Sementara, BIN kan bukan penegak hukum sih, cuy, melainkan hanya di ranah pengumpulan dan analisis informasi bila didasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen. Sementara, pihak yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindakan korupsi ya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002.
Wah, kalau memang begitu, mungkin nggak ya ICW tampaknya sedang latihan memaksakan kepentingan tertentu nih? Uppss. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
