HomeCelotehPolemik di “Republik Petamburan”

Polemik di “Republik Petamburan”

“Polisi seharusnya hanya dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir. Itu pun harus merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan atau orang lain. Jika tidak, maka tindakan itu bisa tergolong unlawful killing”. – Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia


PinterPolitik.com

Ketegangan yang terjadi antara aparat – dalam hal ini kepolisian – dengan Front Pembela Islam alias FPI beberapa waktu terakhir emang udah nggak terbendung lagi. Bukannya gimana-gimana ya, Imam Besar FPI Rizieq Shihab udah mangkir dari panggilan polisi sejak beberapa minggu lalu.

Ini terkait persoalan kerumunan yang ada di beberapa tempat pasca Rizieq kembali dari Arab Saudi, yang memang dianggap banyak pihak melanggar protokol kesehatan.

Nah, benturan itu memuncak ketika sehari yang lalu diberitakan bahwa ada anggota FPI yang terlibat bentrokan dengan anggota kepolisian. Nggak tanggung-tanggung cuy, dilaporkan ada 6 anggota FPI yang tewas tertembak. Beh, ngeri cuy.

Polisi sendiri menyebutkan bahwa pihaknya hanya melindungi diri dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok laskar khusus FPI tersebut. Sementara, dari pernyataan FPI, mereka menyebutkan bahwa pihaknya diserang oleh kelompok orang tidak dikenal atau OTK. Kisah lebih detailnya bisa di-Google sendiri deh.

Intinya, kasus ini menunjukkan adanya unjuk kekuatan dari masing-masing pihak. Rizieq dan FPI merasa punya hak untuk tidak tunduk dan patuh pada permintaan pemeriksaan dari kepolisian. Rumahnya di kawasan Petamburan juga selalu dijaga oleh para simpatisan dan pendukungnya.

Sementara, polisi merasa punya hak dan otoritas untuk menegakkan hukum – sekalipun dalam konteks tewasnya 6 anggota FPI tersebut, beberapa pihak menyebutkan bahwa aksi tersebut cenderung “berlebihan”. Ini misalnya disampaikan oleh Amnesty International Indonesia, yang menilai aksi kepolisian bisa dianggap sebagai unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum.

Beh, emang kalau udah pada saling unjuk kekuatan, konflik kayak gini pasti sulit dihindarkan.

Tapi, ini juga membuktikan ke publik bahwa FPI dan Rizieq punya posisi yang sangat kuat. Analoginya bisalah dibilang ada “Republik di Petamburan”. Soalnya, jika bicara konteks kepatuhan terhadap otoritas kepolisian sebagai penegak hukum, hal tersebut tidak tampak dalam kasus Rizieq ini.

Alasannya jelas, mereka – dan mungkin sebagian besar publik – mulai kehilangan kepercayaan terhadap negara, institusi penegak hukum, dan pemerintah. Di mana-mana ada politik cuy. Lha duit Rp 10 ribu aja diembat kok. Uppps. Itu loh, yang korupsi dana bansos Covid-19.

Hmmm, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Politik Hukum Jokowi dan Sejahtera Hakim

Para hakim melakukan “mogok” bertajuk cuti bersama. Mereka menuntut pemerintah menaikkan tunjangan dan gaji yang tidak berubah sejak tahun 2012.

Puan Sudah Siap Ketuai PDIP?

Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Jika mampu menyelesaikan kepemimpinan hingga tahun 2029, maka Puan akan tercatat sebagai anggota DPR dengan masa jabatan terlama dan memimpin dalam 2 periode.

Mungkinkah Jokowi Seperti Lee Kuan Yew?

Prediksi yang menyebut Jokowi akan tetap punya pengaruh dalam kekuasaan Prabowo Subianto – setidaknya dalam jangka waktu 1 tahun pertama – menjadi pergunjingan yang menarik di kalangan para pengamat politik.