Anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim menyebut ada kemungkinan 200 juta data kependudukan di Dukcapil menghilang. Jika benar terjadi, apakah Pemilu 2024 akan menjadi pemilu hantu?
Kalau lagi gabut di malam Jum’at, beberapa dari kita biasanya iseng membaca utas di Twitter atau di media sosial lainnya terkait cerita-cerita horor. Tentu teman-teman masih ingat cerita horor KKN di Desa Penari yang beberapa waktu lalu sangat viral. Sangking terkenalnya, sampai ada filmnya yang rilis di tahun 2022 ini.
Ada juga utas atau cerita singkat soal pengalaman tukang ojek yang mendapat penumpang di malam hari. Ketika sudah sampai di alamat yang dituju, ternyata alamatnya adalah perumahan kosong hingga pemakaman. Yang lebih menyeramkan, penumpang yang diantar tiba-tiba menghilang. Merinding lah pokoknya kalau baca. Apalagi kalau bacanya sendiri, enggak ditemenin ayang. Hehe.
Tapi nih, ternyata ada lho cerita hantu yang ternyata enggak bikin merinding, malahan lebih buat jengkel ke marah. Coba bayangin nih, menurut anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim, sekitar 200 juta data kependudukan yang tersimpan di pusat data Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam hilang.
Usut punya usut, ratusan server yang digunakan untuk menyimpan data katanya sudah tua dan kadaluwarsa. Dan kalau ada yang bertanya kenapa belum diperbaiki, kalau katanya sih, belum ada yang berani memperbaiki karena ditakutkan memperparah kerusakan. Waduh.
Jika memikirkan skenario terburuknya, bagaimana jadinya ya kalau 200 juta data kependudukan yang tersimpan hilang? Mengutip situs Dukcapil, jumlah pemilih di Pemilu 2024 diperkirakan sekitar 206 juta. Artinya nih, kalau 200 juta data hilang, yang milih cuma 6 juta dong.
Kalau benar-benar terjadi, mungkin bisa dikatakan Pemilu 2024 seperti pemilu hantu. Orangnya ada, tapi data pemilihnya enggak tahu di mana. Hehe.
Tapi nih, jangan kesel atau marah dulu guys. Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, datanya aman kok. Soalnya, Dukcapil sudah melakukan backup data secara rutin di pusat data cadangan Batam serta pada tape backup.
Lalu, ada juga langkah terbaru dari Kemendagri yang akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) di database kependudukan. Tarif itu akan dipakai untuk peremajaan perangkat hingga server, agar pelayanan publik menjadi lebih baik guys.
Jadi bisa disimpulkan Pemilu 2024 tidak akan menjadi pemilu hantu guys. Backup datanya aman, dan ada juga langkah preventif tarif Rp1.000.
Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa biaya peremajaan server tidak dianggarkan sejak lama oleh Kemendagri ya? Bukankah semua pihak yang terlibat pasti mengetahui server akan kadaluwarsa? Kenapa baru sekarang ya hebohnya? Hmmm.
Misteri nih guys. Udah bisa nih kayaknya masuk utas cerita malam Jum’at. Hehe (R53)
