“This curse will last till the end of time. No power on Earth can change it” – Maleficent, Maleficent (2014)
PinterPolitik.com
Awal tahun 2020 ini mungkin menjadi momen yang sangat berarti bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagaimana tidak? Komisi antirasuah yang kini dipimpin oleh Firli Bahuri dan kawan-kawannya ini lagi gencar-gencarnya ngejalanin operasi-operasi tangkap tangan (OTT).
Setelah melakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, KPK juga tengah berupaya mengungkap kasus suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan beberapa kader PDIP, seperti Harun Masiku.
Ulah lembaga antirasuah ini tentu saja meramaikan suasana politik di Indonesia. Pasalnya, PDIP sendiri sedang sibuk-sibuknya menjalankan agenda-agenda besarnya.
Saking terganggunya, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat sampai-sampai mengeluh lho. Beliau mempertanyakan nasib PDIP yang selalu dihantui oleh OTT KPK setiap ada agenda besar, seperti kongres dan rapat kerja nasional (rakernas).
Hmm, kasihan juga sih. Pasalnya, kalau diingat-ingat lagi, pada Kongres IV PDIP 2015, KPK pernah menangkap kader yang bernama Ardiansyah. Empat tahun kemudian, kongres partai banteng ini juga tercoreng oleh OTT KPK yang menangkap I Nyoman Dhamantra. Kali ini, di tengah-tengah Rakernas, KPK mengungkap adanya dugaan kasus suap pergantian antar-waktu (PAW).
Waduh, apa jangan-jangan PDIP kena kutukannya KPK nih? Masa iya berkali-kali kena kasus ketika ada hajatan-hajatan besar?
Wah, kalau ngomongin soal kutukan, jadi ingat film Maleficent (2014) nih. Soalnya nih, di film itu, ada seorang gadis yang bernama Aurora yang dikutuk oleh Maleficent bahwa ia akan menjadi putri tidur pada usia 16 tahun.
Kutukannya bakal berlaku apabila Aurora memegang jarum yang ada di mesin pemintal. Maka dari itu, ayah Aurora sebaga raja memerintah untuk mengumpulkan dan menyembunyikan mesin-mesin pemintal yang ada di seantero negara.
Eits, tenang dulu. Belum tentu PDIP kena kutukan. Soalnya, kalau kata Pak Djarot, OTT berturut-turut ini terjadi karena adanya politisasi hukum.
Lha, bukannya kemarin ada revisi Undang-Undang (UU) KPK itu karena ada dugaan politisasi? Kok sekarang tetap saja dianggap ada politisasi walaupun revisinya udah berlaku?
Atau jangan-jangan, seperti kisah Aurora, kutukan itu tetap saja datang meski udah disembunyiin?
Ya, apapun yang terjadi bisa diambil lah hikmahnya. Mungkin, dari adanya revisi UU KPK itu, seenggaknya masih ada yang bisa ngawasin KPK lah ya. Hikmah “sedia payung sebelum hujan” misalnya, bisa diamalkan sebelum penggeledahan. Hehe. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
